suluhnusa.com_Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (DIRJEN PAUDNI) Kementrian Pendidikan Nasional untuk tahun 2014 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2 Miliar untuk berantas uta Huruf di NTT.
Bantuan ini untuk untuk membiayai Kelompok Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) sebanyak 700 kelompok yag tersebar di seluruh kabupaten/kota seNTT.
Salah satu tujuan niat itu guna pemberantasan buta aksara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian diungkapkan Mariana Kasubdit Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksaaan Program Dikmas tahun 2014 tingkat Propinsi NTT di Kupang 6 – 7 Juni 2014 lalu.
Anggaran Program dimaksud nantinya akan dimafaatkan kab/kota se NTT dengan mengajukan Proposal KUM kepada Dirjen PAUDNI yang teknisnya sebagaimana tertuang dalam Petujuk Teknis (Juknis) proposal KUM 2014.
Pengertian program KUM: Kegiatan peningkatan keaksaraan melalui kegiatan pembelajaran usaha yang dapat meningkatkan produktifitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik.
“Jadi untuk tahun 2014 ini Kementrian Pendidikan melalui Dirjen PAUDNI telah mengalokasikan anggaran dua miliar rupiah lebih untuk program Dikmas, silahkan mengajukan proposal sesuai Juknis yang ada,” ungkap Mariana yang hadir saat itu sebagai pemateri dalam Rakor dimksud.
Menanggapi hal terebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Drs. Sinun Petrus Manuk di tempat yang sama saat itu menyatakan rasa trimakasihnya kepada Kementrian Pendidikan Nasional yang terus memberikan perhatian kepada NTT dalam rangka perbaikan mutu SDM melalui pendidikan di NTT.
“Saya kira perlu kita menyampaikan terimakasih kepada pemerintah pusat khususnya kementrian yang terus memberikan perhatiannya ke NTT untuk perbaikan dunia pendidikan kita,” tandas Manuk.
Di tempat yang sama Kabid PAUDNI PK-LK Dinas P dan K NTT, Beni Wahon mengatakan; Pendidikan keaksaraan Usaha Mandiri (program KUM) merupakan kelanjutan dari program keaksaraan dasar (Program KF) yang merupakan salah satu program penuntasan buta aksara di NTT karena sebagaimana diketahui bahwa pendidikan keaksaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Selain itu, tujuan dari Rakor dimaksud menurut Wahon, agar seluruh kepala satuan kerja dan penanggungjawab serta pengelolah kegiatan memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan sehingga mencapai tujuan yang akan dicapai dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Ya supaya kita semua yang bertanggungjawab dalam program ini memiliki tujuan yang sama supaya bisa berjalan sesuai waktu dan tepat sasaran,” tandasnya.
Jumlah masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikategorikan buta aksara hingga 2013 ini masih cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 192 ribu orang.
Jumlahnya memang masih tinggi karena usia buta aksara yang semula 15-44 tahun diubah menjadi 15 tahun hingga selama hidup. Perhitungan usia buta aksara selama hidup ini didasarkan pertimbangan bahwa, negara menjamin semua warga negara memperoleh pendidikan tanpa batasan usia.
Artinya kalau ada orang yang sudah berusia 60 tahun tetapi masih ingin belajar, minimal membaca, menulis dan berhitung, maka negara wajib melayani. Jadi tidak ada batasan usia untuk orang belajar.
Karena itu, angka buta aksara, bisa saja berbeda dengan angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jikalau BPS menggunakan usia penduduk melek baca, menulis dan berhitung hanya 15-44 tahun, katanya.
Wadu mengatakan, angka buta aksara tertinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), disusul Kabupaten Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara.
Untuk mengurangi angka buta aksara di daerah itu, kata dia, pihaknya telah membuat program kerja untuk diusulkan kepada pemerintah pusat.
Mengenai langkah yang akan dilakukan, dia mengatakan, Bidang Pendidikan Luar Sekolah akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah, seperti gereja, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menuntaskan buta aksara di NTT.
Bentuk kerja sama yang dilakukan, katanya, melalui kesepakatan bersama (MoU) dengan pihak terkait sesuai dengan jumlah siswa binaan yang diusulkan ke PLS, katanya.
Dia mengatakan, belum bisa menargetkan kapan angka buta aksara di NTT bisa ditangani karena sangat tergantung alokasi anggaran dari pemerintah pusat. (goris takene)