suluhnusa.com – DPRD menyetujui Rancangan APBD Lembata 2018 pada 18 November 2017.
Namun dalam penetapan tersebut, biaya pendapatan 797 Miliar rupiah lebih, sementara biaya belanja sebesar 817 Miliar rupiah lebih, atau jika diprosentasi, Belanja Tidak langsung 57,65% sedangkan Belanja langsung 42,35%.
Namun, Pemkab setempat bertekad menyeimbangkan Pendapatan dan belanja dalam neraca APBD hingga 50 berbanding 50 persen, dengan cara merasionalisasi Setengah bagian dari 1600 tenaga kontrak daerah, serta meningkatkan target Pendapatan daerah dari target sebelumnya 3% menjadi 4,5%. Postur APBD tersebut diharapkan menjawab visi-misi Daerah tahun 2017-2022 yakni Lembata yang produktif, Berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan mampu digapai.
Kepada media ini yang menemuinya, Rabu, 23 November 2017, Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Langoday menjelaskan, postur APBD 2018 menggambarkan fokus pemerintahan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
Karena itu PAD pada tahun sebelumnya ditargetkan 3% sekarang ditargetkan 4,5%. Ketika disinggung soal bagaimana Konstruksi APBD Lembata 2018, Langoday menjelaskan saat ditetapkan pada 18 November 2017, Pendapatan dalam APBD 2018, Senilai Rp. 797 Miliar lebih, Sedangkan Belanja senilai Rp. 817 Miliar Lebih.
“Dengan demikian, belanja lebih besar dari pendapatan hingga terjadi defisit 20 Miliar lebih. Tetapi defisit ini masih pada tataran normatif, 2,5%, dibawah ketentuan regulasi,” ungkap Langoday.
Akan tetapi menurut Langoday, defisit ini bisa ditutupi dengan Silpa dan pinjaman daerah. Pihaknya akan fokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat Dan daerah. Karena itu PAD Kabupaten Lembata tahun 2017 ditargetkan 3 %, pada tahun 2018 dinaikan kontribusi PAD sebesar 4,5%.
“Memang dana transfer masih mendominasi yakni sebesar 79,92%, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 15,30%.,” tukas Langoday juga salah satu pengamat ekonomi NTT sebelum menjabat Wabup Lembata.
Struktur belanja didominasi belanja tidak langsung atau belanja aparatur Sebesar 57, 65%, sementara belanja langsung 42,35% dengan merasionalisasi setengah bagian dari 1600 tenaga kontrak daerah, serta meningkatkan target Pendapatan daerah dari target sebelumnya 3% menjadi 4,5%. Kalau saat ini 1600 tenaga kontrak daerah menghabiskan dana 40 miliar rupiah, akan dipangkas setengah saja, daerah ini bisa hemat 20 Miliar yang dapat dipakai membiayai sektor prioritas.
Soal rasionalisasi tenaga kontrak dan akibatnya terhadap peningkatan pengangguran Wabup Langoday membeberkan strategi bahwa akan menyeleksi Tenaga KSO yang memiliki keahlian untuk ditempatkan pada Sektor prioritas sebab fokus kita mengembangkan 6 cincin yakni cincin pariwisata, cincin kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, cincin perindustrian, cincin pembangunan ekonomi umat dan cincin ekonomi mikro. Jadi bagi tenaga KSO yang memiliki keahlian di sektor ini, bisa diarahkan ke situ.
Dengan demikian awal Januari 2018, konstruksi APBD ini berubah menjadi seimbang, minimal 50:50 %, sambil tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah guna mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019.
“Jadi inspektorat harus intens bina OPD dan aparat Desa, sebab dana Desa akan meningkat dua kali lipat pada 2018 nanti,” tutup Langoday. (sandrowangak)
