suluhnusa.com_Keberpihakan pemerintah dinilai kurang maksimal terhadap penyedia barang dan jasa khususnya jasa konstruksi di kabupaten Buleleng.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Bali, I Wayan Adnyana S.H dalam sambutannya di Musyawarah Cabang VIII Gapensi Buleleng di hotel Bali Taman pagi tadi. Dalam sambutannya, Adnyana meminta pemerintah untuk memfasilitasi demi terselenggaranya pembangunan Buleleng yang lebih baik.
Sementara itu, Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng dalam sambutannya mengatakan Gapensi sebagai komunitas yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam membangun Buleleng, diminta tetap mengacu Dasa Brata Gapensi sebagai kode etik dalam menjalankan usahanya.
“Terdapat pekerjaan atau bangunan yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Mitra kerja hendaknya menilai pekerjaan apakah “boleh dan bisa”? “Boleh” dilakukan secara hukum, dan “bisa” dilaksakan, jelas Wabup yang seorang dokter ini.
Dalam kegiatan MUSCAB VIII kali ini diselenggarakan pemilihan pengurus periode 2015-2020 dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan lama selama menjabat lima tahun kemarin. Dalam laporan pertanggung jawaban kepengurusan lama terdapat beberapa catatan yang diminta diperbaiki oleh pengurus yang baru sebagai “PR”nya.
Nyoman Suarsana, Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi Buleleng periode 2009-2014 mengatakan kendala yang dialami selama ini adalah kepercayaan anggota terhadap pengurus yang menurun. Hal ini disebabkan oleh missunderstanding anggota yang mengira gapensi membagikan proyek kepada anggota, sementara sekarang ini sudah melakukan sendiri-sendiri secara langsung melalui LPSE. Hal ini menurutnya membuat sedikit susah dalam mengelola kesekretariatan.
Dalam pemilihan kepengurusan Gapensi periode 2015-2020 terpilih Nyoman Wandira Adi,ST sebagai Ketua. Wandira mengatakan siap melaksanakan catatan-catatan yang dipandang sebagai kekurangan dalam kepengurusan Gapensi sebelumnya.
“Kami siap melaksanakan PR yang diberikan oleh anggota dalam kepengurusan kami, di antaranya adanya transparansi, komunikasi, perlindungan, dan memperjuangkan hak-hak anggota”, jelas pria yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng ini.
Wandira mengakui pengusaha jasa konstruksi di kabupaten Buleleng masih banyak yang kurang maksimal terbukti hampir tidak ada yang memiliki peralatan konstruksi maksimal.
“Menurut kami keberpihakan pemerintah kurang maksimal kepada pengusaha lokal Buleleng, terbukti banyak pengusaha luar Buleleng yang memenangkan tender atau pengadaan. Namun kami tidak menampik terdapat beberapa pengusaha Buleleng yang pekerjaannya mengalami masalah”, jelas pria lulusan Teknik ITN Malang ini.
“Pengusaha jasa konstruksi saat ini semakin menurun karena beberapa faktor, di antaranya susah mengikuti proses lelang yang saat ini dilakukan secra online, peluang meningkatkan pendapatan yang semakin minim, ketatnya pengawasan dari pemda, BPK, proses hukum, serta keuntungan yang tidak sebanding dngan besarnya risiko yang diambil”, tambah pria yang berasal dari Kaliuntu Buleleng ini.
Pada MUSCAB VIII kali ini dihadiri oleh Muspida Kabupaten Buleleng, Pengurus BPD Gapensi Bali, BPC kota sebali dan instansi terkait. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dari pagi jam 8 hingga jam 5 sore yang diikuti oleh 102 peserta dari 160 anggota. Kegiatan diakhiri dengan pelantikan dan pemberian cendera mata kepada pengurus lama oleh pengurus baru. (ni nyoman sunuasih)
