suluhnusa.com-Pada setiap “musim” politik, kata rakyat seringkali santer terdengar.
Semua orang mencatut atau bahkan menggunakan kata “rakyat” untuk kepentingannya sendiri. Politisi mencatut nama “rakyat” untuk kepentingannya sendiri.
Kelompok-kelompok kepentingan menggunakan kata “rakyat” sebagai amplifier demi tujuan yang parsial. Tentu tidak ada persoalan dengan itu, sebab semua adalah rakyat.
Rakyat adalah ketika ia bukan elite. Ia bukan elite politik; bukan elite birokrasi (pejabat); ia bukan elite ekonomi (konglomerat).
Rakyat itu kumpulan orang biasa yang melakukan hal-hal biasa tetapi berdampak luar biasa.
Rakyat selalu berada dalam lengan perlindungan hukum dan dipimpin oleh seorang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Ahli politik Harold Lasswel dalam bukunya Politics: Who Gets what, When, How (1936) menulis, “[T]hose who get the most are elite; the rest are mass”.
Artinya, rakyat boleh jadi adalah kumpulan massa yang tidak mendapatkan “sesuatu” yang lebih, yang berbeda dengan elite.
Rakyat tidak mendapatkan privilese dan prestise lebih seperti yang diperoleh sekawanan elite.
Di bumi Congkasae atau dikenal dengan nama Manggarai, dikenal istilah tuang dan roeng. Tuang adalah elite; roeng adalah rakyat biasa. antara tuang dan roeng ada ruang spasi yang jelas. Tuang selalu menempati kursi terdepan, sementara roeng senantiasa berada di ruang belakang.
Semua pembeda itu tentu berkaitan dengan privilese dan prestise juga. Hal itu merupakan dampak dari formasi kuasa yang melekat pada elite. Takarannya adalah bahasa, harta dan jabatan. Jejaring kuasa elite ada pada kemampuan dan diseminasi takaran itu.
Lantas rakyat tetaplah rakyat pada dirinya sediri. Selalu menjadi “obyek” yang diperebutkan dan diperkarakan. Meskipun status rakyat adalah subyek kekuasaan dan sumber kedaulatan politik, jubah rakyat tetap saja dicabik-cabik oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Posisi sebagai rakyat selalu tidak nyaman dan tidak aman. Demi kepentingan tertentu, rakyat dibagi-bagi, dipecah-pecah, dikoyak-koyak. Sementara tujuann akhirnya adalah kekuasaan politik.
Pada sebuah konteks politik, politisi tertentu memilah-milah posisi rakyat (roeng). Rakyat dipaksa rasional seturut demokrasi yang asing. Padahal, rakyat sudah sangat rasional seturut pemahaman demokrasi politik yang sitz im leben, yang sesuai dengan konteks budaya dan adatnya sendiri.
Jika musim Pilkada, Pileg atau Pilpres tiba, rakyat “dipaksa” untuk tidak memilih berdasarkan basis keluarga (famili) karena itu dianggap irasional. Dianggap rasional kalau tidak memilih sanak saudara sendiri.
Dikotomi seperti itu adalah cara berpikir yang gagap kalau tidak mau disebut “jongkok”. Bukankah demokrasi kita itu demokrasi Pancasila? Di sana ada prinsip gotong-royong dan kekeluargaan.
Selebihnya, ada pengakuaan dan kebebasan memilih. Biarkanlah rakyat memilih seturut hati nuraninya, bebas menurut pemahaman politiknya sendiri. Ia memilih familinya atau bukan sebagai pemipin dan “wakilnya”, itu hak politiknya.
Boleh jadi sosok yang pilih adalah orang yang sudah berbuat baik untuknya, visoner, track record-nya ada dan jelas dan lain-lain. Mungkin saja demikian. Intinya tak usah kita memilah hak rakyat dengan dasar rasionalitas kita yang sepotong anak.
Rakyat selalu luar biasa dalam singgasana kesehariannya yang biasa. mereka berbuat, bekerja, bertindak dan berbakti seturut rasiolinatasnya dan rasa sosialnya sendiri-sendiri. Ada nilai, norma, adat, regulasi dan lain-lain yang mereka ikuti dengan riang. Ada riak-riak kecil dalam ruang sosialnya, tetapi semua yang ada pada mereka, semuanya dapat dirapikan kembali, diatur kembali. Rakyat punya nurani (politik) sendiri sebagai pertahanan diri.
Dengan nurani itu, mereka mendapatkan daya dan kekuataan untuk mengganti seorang pemimpin yang tidak “kerja nyata” atau tidak memilih (lagi) wakil rakyat mengambil keuntungan sendiri atau memusingkan rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat ada pada keistimewaan itu. Mereka adalah singa yang diam tetapi tetap berjaga-jaga.
Bahaya kalau ada yang tidak tahu soal itu. Atau dalam bahasa intelektual C. Wright Mills, “the trouble is that many of us do not know about it”. Atau jangan-jangan sebagian mereka itu mengidap “penyakit” fetishist disavowal, yakni je sais bien mais quand meme : tahu tapi pura-pura tidak tahu, sehingga tidak tahu. Karenanya sebagian mereka berpikir asal, asal bisa memecah rakyat dan menguasainya.
Tetapi di zaman yang semakin maju ini, rakyat sudah cerdas. Mereka cerdas menangkal segenap purba sangka yang terus melekat pada sebagian mereka berpikir purba.
Atas semua itu, biarlah rakyat yang menentukan seturut nurani, rasio, cara dan semua yang ada pada mereka. Sebab sebagain besar kita adalah rakyat, sisanya elite.
Borong, 2016
Alfred Tuname
Direktur Lembaga Neralino (Network On Reform Action For The Well-being Of Indonesia)