SULUH NUSA, LARANTUKA – Sepakat tidak sepakat harus sepakat bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betapa tidak, karena jasa-jasa seorang guru, begitu banyak sumber daya manusia (SDM) tanah air yang sangat mumpuni.
Bahkan, tak sedikit lantaran jasa-jasa seorang guru pula banyak manusia-manusia pintar, cakap serta bijak sehingga mampu membawa harum Bangsa dan Negara Indonesia.
Karena jasa dan pengabdiannya itu sudah sepantasnya jika pemerintah memberikan perhatian lebih. Baik itu dari segi kenyamanan kerja maupun kesejahteraannya.
Terang saja, agar para guru ini bisa bekerja lebih tenang, lebih nyaman dan tentunya bisa lebih sungguh-sungguh dalam menularkan ilmunya terhadap anak didik.
Sayang realita yang terjadi saat ini tak jarang berhembus kabar bahwa nasib guru yang memprihatinkan terlebih lagi nasib guru honorer. Padahal guru honor juga guru.
Khusus bicara guru honorer di tanah air boleh jadi sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sudah begitu banyak kabar dan berita yang mendeskripsikan tentang keprihatinan dengan status guru honorer tersebut.
Sebut saja dari sulitnya perjuangan mereka untuk menjadi guru tetap atau kisah penghasilan mereka yang masih sangat kecil. Tidak sebanding dengan pengorbanan dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan anak bangsa.
Selasa 05 Januari 2021, Pengurus Kabupaten PGRI Flores Timur menggelar Rapat Kerja dengan agenda Penyusunan Kelender Program Kerja Tahun 2021. Sedikitnya, ada 14 Sekretaris Bidang dengan satu program unggulan siap dipersembahkan untuk guru-guru di Kabupaten Flores Timur.
Nomor urut satu yang siap tereksekusi di Bulan Januari 2021 adalah Bidang Kesehjateraan dan Ketenagakerjaan yang dikomandoi oleh Sekretaris Bidang Kesehjateraan dan Ketenagakerjaan, Maria Goreti Peni. PGRI Flores Timur akan melakukan upaya persuasif bersama secara bertahap mendorong Pemerintah Daerah, memperhatikan nasib kesehjateraan Guru Honor. Guru Honor adalah mereka yang dengan segala daya dan upaya, ditengah keterbatasan, mengabdi untuk Anak Bangsa. Kesehjateraan yang mereka peroleh, miris!
Forum Rapat kerja PGRI Flores Timur khusus untuk point yang satu ini, tidak saja menyasar Pemerintah Daerah, tetapi juga Pemerintah Propinsi dan Pusat. Bahwa, Negara harus tahu dan menyadari sungguh, kesehjateraan Guru Honor saat ini memprihatikan, oleh karena itu pembicaraan penting tetap nasib bangsa, jangan sekali-kali melupakan nasib guru honor.
Program lain PGRI Flores Timur dalam spirit perjuangan peningkatan mutu profesionalisme dan perjuangan kesehjateraan guru akan segera dirillis. Perlahan, satu persatu, PGRI Flores Timur siap menjawab pertanyaan besar, “PGRI selama ini buat apa saja…? PGRI selama ini di mana saja…?.
Secara terpisah Maria Goreti Peni yang juga adalah Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Flores Timur membeberkan sejumlah persoalan pelik yang melilit Guru Honor di Kabupaten Flores Timur. Beberapa hal yang diangkat oleh Maria Goreti sebagai berikut:
Gaji honor komite sangat rendah dan tidak manusiawi dibandingkan dengan beban kerja sebagai tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan, yang adalah pilar utama peradaban bangsa.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk para guru honorer kontrak daerah masih tergolong rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga jauh dari kesejahteraan.
Pengangkatan tenaga kontrak daerah bagi formasi guru yang terjadi belum sesuai dengan mekanisme perekrutan guru kontrak berdasarkan lama pengabdian.
Masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang berpendidikan non keguruan. Masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang belum berijazah Sarjana (S1). Masih adanya tenaga guru honorer titipan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah Kabupaten Flores Timur.
Belum ada analisis kebutuhan guru yang jelas di setiap sekolah sehingga ada guru yang mengalami kekurangan jam mengajar.
Masih ada kepala sekolah yang berlaku diskriminatif dalam hal beban kerja ternadap Guru Honor
Kesulitan guru honorer komite dalam pengusulan NUPTK terkendala SK Kepala Daerah dan kinerja operator Dapodik yang kurang maksimal, padahal ada tenaga guru yang sudah mengabdi belasan tahun.
Maria Goreti berharap, kiranya PGRI dapat mengetuk dengan tegas para pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik dalam upaya bersama memperbaiki nasib guru. “Bukan berarti hari ini kita omong dan langsung berubah, tetapi minimal ada tahapan-tahapan perjuangan yang mesti terus digencarkan. Orang kita kalau tidak diingatkan, biasanya masa bodoh dan tidak menaru peduli,” tegas Maria Peni.
Mampukah PGRI menyelamatkan nasib guru honor ? (oktavianus bali/SN/Weeklyline Media Group)