MEDIA WLN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan, meluluskan bantuan 300 unit rumah layak huni bagi Flores Timur dari 6.000 unit yang diusulkan Pemkab Flotim melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di tahun 2019 ini.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Eduard J.Fernandez, S.Sos, M.Si saat dihubguni suluhnusa.com, 30 Juni 2020, membenarkan terkait peresmian bantuan perumahan untuk Kabuopaten Flores Timur di Desa Bahinga.
Terpilihnya Desa Bahinga sebagai lokasi peresmian perumahan tersebut karena masyarakat Desa Bahinga 100 persen menyelesaikan pengerjaan rumah tepat waktu.
Fernandez mengakui terjadi peningkatan atau penambahan jumlah bantuan di Tahun 2019 jika dibandingkan dengan gelontoran di Tahun 2018 (250 unit).
Bantuan tersebut diperuntukkan warga desa Bahinga dan Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Kawalelo di Kecamatan Demong Pagong dan Desa Kobasoma, Lewolaga, dan Tenawahang di Kecamatan Tite Hena.
“Di Tahun ini, kami mengusulkan 6000 unit, dan terjawabi 300 unit oleh SNVT Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian PUPR. Ada 6 desa penerima yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Desa Bahinga dan Waibao di Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Kawalelo di Kecamatan Demong Pagong, serta Desa Kobasoma, Lewolaga, dan Tenawahang di Kecamatan Tite Hena. Masing-masing desa tersebut mendapat alokasi 50 unit,” terang Edu Fernandez seraya menambahkan, keseluruhan proses baik penetapan warga penerima bantuan hingga penetapan suplayer dan kelompok kerja, dilaksanakan di desa oleh pemerintah desa bersama pendamping yang direkrut dalam desa tersebut.
Selain 300 unit yang disalurkan SNVT tersebut, Pemkab Flotim pun mendapat bantuan Pemerintah Propinsi NTT sebanyak 19 unit rumah layak huni yang disasarkan bagi warga di wilayah Ile Boleng.
“Perhatian Pemkab Flotim untuk urusan ini pun cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan besaran anggaran dalam APBD II di dua tahun berturut-turut ini. Pada Tahun 2018, Dinas kami mendapat anggaran 2,5 miliar. Walau agak berkurang di tahun 2019 dengan nilai 1,2 milyar, toh sebagian besar termanfaatkan untuk pembangunan rumah layak huni bagi warga di tiga pulau ini. Berkat alokasi anggaran itu pula, pihaknya dapat membangun koordinasi dengan pihak Kementerian (PUPR) dan Provinsi (NTT) untuk mendapatkan tambahan bantuan rumah layak huni itu,” kisah Eduardus Fernandez.***
sandrowangak
