MEDIA WLN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengubah alokasi anggaran dana desa menjadi bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut, merupakan kegiatan penanganan dampak virus Corona yang memberikan efek negatif terhadap perekonomian.
Kebijakan ini, tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana yang akan digunakan untuk BLT ini, nantinya akan bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat wabah virus Corona di daerah pedesaan.
Besaran BLT Desa yang akan diberikan, adalah sebesar Rp 600.000/keluarga per bulan selama 3 bulan.
BLT desa ini, dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling banyak sebesar 35% dari total dana desa yang diterima desa bersangkutan. Apabila besaran dana desa untuk BLT desa tidak mencukupi, maka kepala desa dapat menggunakan dana desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.
Artinya, kepala desa yang sebelumnya hanya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa, saat ini juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran BLT desa.
Selanjutnya, apabila pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana instruksi pemerintah, maka desa bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap ketiga tahun anggaran berjalan.
Untuk pemerintah desa dengan status desa mandiri yang tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT desa, maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50%, dari total dana yang akan disalurkan pada tahap kedua tahun anggaran berikutnya.
Perdana di Omesuri Desa mahal Bagikan BLT
Pemerintah Desa Mahal I Kecamatan Omesuri menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 134 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19. Realisasi BLT ini merupakan perdana di Kecamatan Omesuri.
Hal ini dikatakan Camat Omesuri, Siprianus Suya saat menghadiri kegiatan penyaluran BLT, Selasa (12/5/2020).
Dalam sambutannya, Siprianus mengatakan, dari 22 Desa di Kecamatan Omesuri, Mahal I adalah desa pertama yang telah menyalurkan BLT karena telah menyelesaikan verifikasi data secara cepat dan tepat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dari Dinsos PMD.
“Saya baru disampaikan dari pihak inspektorat bahwa setelah pembagian hari ini, besok inspektorat akan melakukan audit khusus BLT,” ujarnya.
Dikatakannya hingga saat ini, empat desa di Kecamatan Omesuri yakni Desa Mahal I, Roma, Wailolon dan Leudanung sudah melakukan verifikasi dan asistensi. Sementara itu, desa yang lain dipastikan dalam minggu ini sudah melakukan penyaluran BLT.
“Saya pastikan desa yang lain dalam minggu ini akan melakukan pembagian BLT. Dan saya berharap agar desa-desa lain hari ini juga ke kantor untuk melakukan validasi dokumennya. Sepanjang mereka tidak datang yah itu yang kita sesalkan. Padahal kita sudah omong berulang-ulang,” kata Siprianus.
Kepala Desa Mahal I, Muhammad Lukman, mengatakan, dari periode ke periode, beberapa warga Desa Mahal I belum memiliki Kartu Keluarga.
“Saya jadi bingung, ada yang sudah punya cucu juga belum memiliki kartu keluarga. Padahal kita sudah imbau berulang kali agar segera lengkapi dokumen penting salah satunya KK,” ungkapnya.
Terkait persoalan ini, Pemerinta Desa Mahal I mengambil langkah untuk menerbitkan kartu keluarga, agar semua masyarakat dapat BLT secara merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial. “Saya sampai di kependudukan ada petugas tanya kenapa hingga saat ini ada yang belum memiliki KK,” ujarnya.
Dia menyebutkan total KK secara keseluruhan di Desa Mahal I sebanyak 256. Sementara yang berhak menerima BLT sebanyak 134 KK. Sisanya merupakan penerima PKH dan pensiunan serta PNS, Aparat Desa, BPD dan tidak masuk termasuk dalam kriteria penerima BLT.
“Saya siap buat berita acara penambahan jika ada yang belum dapat. Tetapi sejauh ini, kita sudah lakukan validasi secara cepat. Namun di kemudian hari ada penambahan maka kita akan siap menerima mereka di periode berikut setelah evaluasi tahap pertama dilakukan,” tegasnya.
Sipri berharap agar BLT taha pertama yang sudah disalurkan dapat digunakan sesuai kebutuhan.
“Ini merupakan tahap satu bulan April yang menjadi hak masyarakat untuk diberikan. Dan setelah ini yang pasti akan dilakukan audit oleh pihak inspektorat. Oleh karena itu tidak ada yang membandingkan dengan desa lain,” imbuhnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat omesuri, Babinkamtibmas, BPD desa mahal serta linmas dan aparat desa mahal.
706 KK Penerima BLT di 9 Desa Kecamatan Ile Ape Timur dibagi Serempak
Sementara itu, di Kecamatan Ile Ape Timur, sebanyak 706 Kepala Keluarga penerima BLT DD akan diberikan secara serempak oleh masing masing Kepala Desa.
Hal ini disampaikan Camat Ile Ape Timur, Yos Raya Langoday, kepada Media WLN, 12 Mei 2020, ketika dihubungi terkait pembagian BLT DD di kecamatan tersebut.
Langoday mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Sembilan Kepala Desa se Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT untuk segera menyelesaikan semua adminsitrasi karena data Kepala Keluarga pnerima BLT DD sudah final proses verifikasi di tingkat kecamatan.
Untuk Ile Ape Timur, demikian Langoday, akan dibagikn secara serempak, 13 Mei 2020 di kantor desa masing masing di saksikan oleh BPD setempat dan utusan dari Kecamatan.
Berdasarkan data jumlah KK penerima BLT DD Ile Ape Timur, sebanyak 706 KK yang tersebar di Sembilan desa yakni Todanara 100 KK; Jontona 160 KK; Lamawolo 33 KK; Lamatokan 142 KK; Bao Lali Duli 26 KK; Lamaau 48 KK; Aulesa 105 KK; Waimatan 44 KK dan Lamagute 48 KK.
“Semuanya 706 Kepala keluarga sasaran penerima BLT DD untuk kecamatan Ile Ape Timur,” ungkap Langoday.
Menurut Langoday, selain pihak kecamatan, pembagian BLT DD secara serempak ini akan dipantau langsung oleh Wakil Bupati Lembata, Satgas Covid Kabupaten, Kapospol Ile Ape-Ile Ape Timur, Camat dan sekcam Ile Ape Timur, Pejabat Penghubung Dandim 1624/Flotim, Bhabinkamtibmas. Dan serempak diserahkan Pkl. 09.00 wita.***
andriatagoran/sandrowangak