suluhnusa.com – Kendati bersifat wajib dijalankan, Kebijkan di bidang pendidikan National yang berubah-ubah menyebabkan para pelaku pendidikan resah.
Namun, jika moratorium Ujian Nasional jadi dilaksanakan, pemerintah tetap harus mempersiapkan sebuah standar penilaian yang bersifat merata untuk anak didik di seluruh Indonesia.
Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk, yang masih juga menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT, kepada suluhnusa.com mengatakan, kebijakan Moratorium UN tentu sudah melewati kajian dari para pakar, namun disayangkan, perubahan kebijakan dalam tempo cepat , menimbulkan kebingungan di tingkat bawah (baca; praktisi pendidikan).
“Selalu ada kebijakan Nasional, kita di daerah siap ikut. Memang kalau saya boleh mengkritisi, kebijakan di bidang pendidikan selalu berubah-ubah dalam tempo singkat. Ada Perubahan kurikulum 2006, berobah menjadi kurikulum 2013, Dimoratorium lagi sampai 2019, belum lagi yang namanya full day school, itukan sangat meresahkan orang di bawah. Belum selesai, sekarang moratorium UN,” ujar Manuk.
Dikatakan, pemerintahan di Daerah, siap menerima apapun kebijkan Jakarta karena dibingkai dalam Negara kesatuan Republic Indonesia.
Ia yakin Kebijakan itu keluar Dari Menteri yang di kelilingi para pakar, telah mengkaji untung rugi moratorium UN.
“Hanya memang kalo saya boleh mengkritik sebagai pelaku pendidikan daerah, ada konsep besar yang selalu berubah ubah sehingga terjadi kebingungan di bawah. Sebenarnya Negara memiliki alat untuk mengukur standard mutu nasional. Kalaupun Ujian National ditiadakan dan diberi kewenangan kepada Propinsi dan Kabupaten, tetap harus ada ukuran national, tetapi serahkan kepada satu standar formulasi yang merupakan standar Nasional,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTT itu. (sandrowangak)