SULUH NUSA, LEMBATA – Kepolisian Republik Indonesia secara berjenjang melaksanakan Operasi Mantap Brata sepanjang tahun 2023 hingga 2024, selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024. Sayangnya dana hal anggota yang masuk dalam personil operasi mantap brata menjadi masalah. Ada dugaan, karena kebiasaan, perintah komando dana mantap brata ditilep sekian persen.
Hal ini terjadi di Polresta Kupang, Polres TTU dan terbaru diduga Polres Lembata juga melakukan pemotongan terhadap dana Operasi Mantab Brata (OMB). Kapolres Lembata, Josephine Vivick Tjangkjung pun digoyang dengan informasi ini.
Dalam Operasi Mantap Brata ini personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Di Lembata awalnya anggota yang bertugas sebanyak 65 personil berdasarkan juklak dan juknis disesuaikan dengan Pagu Anggaran, tetapi Kapolres Lembata membuat kebijakan dengan menambah 30 personil lagi sehingga total personil OMB Polres Lembata sebanyak 95 orang.
Bukan hanya itu, sudah beredar luas di media sosial tiktok melalui akun @kaki.seribu1 dengan durasi 00.56 detik bahwa Kapolres Lembata AKBP Josephien Vivick Tjangkung memotong dana OMB sebesar 40 persen dengan alasan kebijakan komando.
Dalam video terungkap dana yang diterima seharusnya enam juta lebih tetapi yang diterima personil masing masing hanya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
Karena Video ini beredar luas du WAG warga Lembata, SuluhNusa.Com (weeklyline media network) mengkonfirmasi hal ini kepada salah satu anggota Polres Lembata yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata (OMB).
Ia membenarkan hal itu sebab anggota Polres Lembata hanya yang tergabung dalam OMB hanya menerima honor sebesar Rp1.500.000,00.
Ia mengatakan, Polres Lembata menerima anggaran untuk Operasi Mantap Brata sebesar Rp. 470.000.000,00 juta per tahap.
Besaran anggaran yang sama diberikan sebanyak tiga kali yaitu saat pendaftaran peserta pemilu, saat kampanye dan saat pemungutan suara. Sehingga total yang akan diterima Polres Lembata untuk OMB. sebesar 1,4 miliar lebih.
Saat ini, anggaran tahap I untuk masa Pendaftaran selama 40 hari dan tahap II kampanye selama 34 hari sudah dicairkan dan mendapat pemotongan 40 persen karena kebijakan komando. Masing masing personil menerima Rp. 2.000.000, pada tahap I dan Rp. 1.500.000 pada tahap II.
“Berdasarkan pagu anggaran, anggota polisi yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata sebanyak 65 orang. Namun Polres Lembata menambah 30 anggota polisi sehingga menjadi 95 orang”, ungkap salah satu personil OMB yang meminta namanya tidak ditulis.
Anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk 65 anggota OMB adalah uang saku per hari sebanyak Rp 57.000,00. Uang makan Rp 87.000,00 per hari. Uang obat Rp.9.000,00 perhari dan uang untuk satuan sebesar Rp.27.000,00 per hari.
Namun menurut salah satu anggota polisi, uang yang diterima hanya uang makan dan uang saku.
Meskipun demikian, tidak ada transparansi sehingga anggota OMB tidak mengetahui dengan jelas besaran uang yang harus diterima ketika anggota ditambah 30 orang.
Ada dugaan kuat Vivick Tjangkung memotong anggaran tersebut sebesar 40 persen. Hal ini diketahui ketika Bagian Ops Polres Lembata mengakui hal tersebut.
“Dari indeks (total uang yang diterima-red) yang ada enam koma (per orang-red) ini untuk apa saja ? Bagian pengelolaan dia sampaikan bahwa 40 persen diambil oleh komando. Selain pemotongan 40 persen tersebut, untuk mengatasi supervisi dari Polda NTT dengan Kasatgas yang akan berangkat ke Polda untuk kegiatan Was Os ini diambil dari dana tersebut”, ungkap personil itu menirukan pernjelasan Kaur Mintu Polres Lembata.
Kepada wartawan personil itu mengaku keberatan dengan penjelasan Bagian Ops dan Kaur Mintu.
“Saya langsung bilang di dalam Dipa itu tidak ada potongan seperti itu,” tegas anggota polisi tersebut kepada wartawan 30 Desember 2023.
Potongan ini berdampak pada jumlah yang diterima oleh anggota OMB. Mereka hanya menerima Rp1.500.000,00.
Sempat ada penolakan penandatangan dokumen terkait Operasi Mantap Brata ini. Namun mereka ditekan untuk menandatangani dokumen ini.
“Mereka bilang ini kebijakan komando tapi kalau kebijakan kemando melampaui itu maka men yalahi kewenangan, menyalahi aturan, Ini pengawasan terpusat yang pengawasannya langsung dari Irwasum Mabes Polri,” jelasnya.
Persoalan ini sempat diperiksa oleh Polda NTT. Ada dua orang yang telah diperiksa yaitu Operator Ops dan Kaur Mintu. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Hasil apa yang mereka peroleh disini mudah-mudahan mereka kasi naik ke pimpinan sehingga bisa menjadi acuan bahan temuan supaya kita bisa benahi di sini. Ternyata tidak,” ungkapnya.
“Waktu Ibu (Kapolres Lembata, AKBP Josephien Vivick Tjangkung, Red), pulang dari pemeriksaan Was Ops (Pengawas Operasi-red) Mabes Polri itu Ibu panggil kami yang terlibat dalam OMB. Awalnya Ibu punya bahasa ‘kalian mau kasi masuk Ibu dipenjara ?’ Saya diam, dalam hati saya bilang sesungguhnya yang mau menjebloskan diri itu adalah Ibu sendiri bukan kami. Kami ini hanya pelaksana,” tegas personil tersebut.
Tekanan terhadap anggota Polres Lembata yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata pun dilakukan secara terbuka di dalam apel yang dipimpin oleh Vivick Tjangkung.
“Saya tidak mau tahu, yang penting tidak ada yang boleh bersuara terkait OMB,” ungkapnya mengutip Vivick Tjangkung.
Menurutnya ini suatu kebohongan untuk organisasi dan hal ini merupakan pola lama yang sudah bisa digunakan. Harapannya hal pahit yang terjadi dalam Operasi Mantap Brata ini tidak terulang lagi di kemudian hari.
Kapolres Lembata, Vivick Tjangkung yang dimintai klarifikasi terkait persoalan ini belum bisa ditemui wartawan.
“Ibu masih rapat dengan para perwira di ruangan. Jadi bagaimana? “, ungkap salah seorang personil di piket jaga Mapolres Lembata kepada wartawan, 4 Januari 2024 siang.
Saat ini Jajaran Polres yang diduga bermasalah dengan dana OMB di Polda NTT adalah Polresta Kupang, Polres TTU dan terbaru Polres Lembata.
Tidak berselang lama beredar pesan di WAG Jurnalis Lembata yang isinya meminta kehadiran media di Mapolres Lembata dalam klarifikasi bersama Kapolres Lembata, Vivick Tjangkung Pkl 15.00 wita, Jumad, 5 Januari 2024.
“Saya undang rekans wartawan untuk klarifikasi. Besok jam 3 sore. Bantu share bang. Tks. Dari Ibu Kapolres Lembata”, demikain isi pesan tersebut di WAG Jurnalis Lembata.
Tentang Operasi Mantap Brata
Untuk diketahui Kepolisian RI (Polri) menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.
Pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Secara struktur Operasi Mantap Brata terbagi dalam beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Polda sebanyak 7 Satgas dan Polres sebanyak 6 Satgas.
Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.
Ada tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.
Selanjutnya, di tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.+++sandro wangak
