
suluhnusa.com – Aliansi Nelayan Pesirir Teluk Lewoleba melakukan aksi damai penolakan pembangunan Destinasi Wisata Pulau Siput, Kamis, 24 Januari 2019. Aksi damai ini sebagai kelanjutan dari protes terhadap rencana pembangunan Pulau Siput yang dilakukan ASTAGA dan beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu lalu.
Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora melalui Kabag Ops Polres Lembata, Marthen Ardjon yang memimpin pengamanan demo di Pulau Siput, membenarkan demonstrasi tersebut.
“Ya tadi betul ada demo, unjuk rasa Damai terkait pembangunan objek wisata kuliner dan kolam renang apung,” ungkap Ardjon.
Aksi damai yang dilakukan ditengah laut dekat Pulau Siput atau oleh warga setempat disebut Pulau Aololong ini, menuntut menuntut agar pembangunan dihentikan dengan alasan itu tempat leluhur dan bersejarah yang tidak boleh diganggu keasliannya.
TERKAIT :
Astaga, Pemasangan Tiang Pancang di Pulau Siput digagalkan Warga
“Masa menuntut dengan alasan bahwa pada demo kedua dua minggu lalu dikantor Dprd Kabupaten Lembata oleh ASTAGA dan mendapat penjelasan dari ketua Dprd bahwa rencana pembangunan di Aololong itu belum dibahas sepenuhnya baik dari segi angaran dan aspek lainnya. Namun pelelangan proyek sdh dilakukan oleh pemda. Dari hasil penjelasan tersebut massa berorasi dan meminta agar pembangunan Aololong dihentikan dan anggaran yang ada direvisi untuk pembangunan yang lebih prioritas,” jelas Ardjon.
Walau demikian, karena pemerintah melakukan pemasangan tiang pancang di Pulau Siput, Kamis 24 Januari 2018, masayarakat merasa dibohongi sehingga melakukan aksi bersama.
Mereka menilai pemerintah Daerah seolah olah masa bodoh dan ini bisa mendatangkan kebinasaan manakala para leluhur yang ada dipulau itu marah sehingga bisa terjadi korban terutama mereka yang tinggal dipesisir pantai.
“Itu saja tuntutan mereka dan kami dari polres Lembata uang saya pimpin langsung PAM di sana sehingga masa tidak merusak fasilitas. Mereka hanya melepaskan tali tali penyambung pipa agar untuk sementara pembangunan jangan dilanjutkan dulu dan pemerintah harus duduk bersama lakukan konsolidasi dengan berbahgai pihak berkompenten bukan pemerintah melakukanya secara sepihak. Aksi berjalan aman masa yg hadir diperkirakan kurang lebih 200 orng,” jelas Ardjon.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Lembata Menggugat (ASTAGA), Brino Tolok kepada suluhnusa.com di Jeti Lewoleba, 24 usai aksi Januari 2019, usai aksi mengapresiasi gerakan masyarakat da nelayan pesisir.
Menurut Brino Tolok, aksi ini membuktikan masayarakat secara sadar memprotes pembangunan yang dinlai sia sia.
“Aksi ini sebuah bentuk keseriusan penolakan oleh masayarakat Lembata. Untuk itu saya meminta Bupati Lembata menghentikan aktivitas pembangunan karena masayarakat Lembata di pesisir tidak nyaman. Bagia saya ini proyek sia sia. Siapa yang untung? Ini pembangunan untuk siapa ? jadi layak untuk ditolak oleh semua masayarajat Lembata,” tegas Brino.
BACA JUGA :
Brino menjelaskan, salah seorang Anggota DPRD Lembata saat tatap muka dengan ASTAGA beberapa waktu lalu menyatakan Proyek pembangunan Aololong adalah proyek ilegal, untuk itu Pemerintah Lembata janga paksa diri.
“Ini Proyek paksa diri. Hentikan,” ungkap Brino yang berjanji akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi dalam beberapa hari ke depan sembari mengingatkan Pemerintah jangan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pihak keamanan.
“Saya ingatkan pemerintah, untuk jangan ada strategi untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat dengan aparat keamanan,” tegas Brino.
sandro wangak