Inti dari surat undangan dengan nomor 2581/und/Ka BPH/2019 tersebut adalah perencanaan pembangunan BBM satu Harga di wilayah 3T, agar Bupati atau Wakil Bupati ikut dalam pertemuan yang dilaksanakan tanggal 24 mei 2019 di Kantor BPH Migas. Sayangnya, Informasi beredar di Kantor Bupati Lembata, baik Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur dan Wakil Bupati Lembata, Tomas Ola Langoday, tidak memenuhi undangan tersebut.
suluhnusa.com – Antrian bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Pertalite di Lembata menjadi persoalan klasik yang tidak bisa diselesaikan. Sebab antrian panjang kembali terlihat di APMS Lamahora menjelang Bulan Suci Ramadhan, 2019.
Antrian BBM kembali terlijat di APMS Lamahora, sejak seminggu terakhir sampai, Kamis, 30 Mei 2019.
Walau demikian pemerintah Kabupaten Lembata seolah olah menutu mata dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Lembata. Padahala, BBM adalah kebutuhan vital dalam menggerakan perekonomian rakyat.
Persoalan antrian BBM seolah menjadi persoalan yang demikian pelik. Awal tahun 2019, saat antrian terjadi dan berlangsung selama sebulan lebih, pemerintah bersama pihak Kepolisiam Resort Lembata memberikan solusi pengisian BB berdasarkan plat nomor kendaraan. Pemberlakuan genap dan ganjil. Sayangnya, saat antrian terjadi lagi menjelang Ramadhan, pemerintah belum juga mencarikan solusi. Antrian panjang pun terjadi setiap hari.
Sementara itu dalam realese yang diterima suluhnusa.com, 30 Mei 2019 menjelaksan PT Pertamina Persero siap mendistribusikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga pelosok negeri menjelang puasa dan Lebaran. Untuk tahun ini, Pertamina membuat skenario distribusi yang berbeda dibanding tahun lalu. Di samping wilayah Indonesia yang begitu luas, banyaknya infrastruktur jalur tol baru juga menjadi penyebab adanya pembaruan skenario distribusi tersebut.
“Memang untuk pemenuhan kebutuhan BBM di tol itu menjadi challenge untuk kami. Kami tak tahu setiap tahun bagaimana kondisi perilaku pemudik di tol,” kata SPV Retail Marketing Business PT Pertamina Persero Jumali.
Khusus untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia, Pertamina bekerja sama dengan beberapa anak perusahaan Pertamina di daerah. Sehingga distribusi BBM ke wilayah-wilayah tersebut tercukupi.
VP Supply & Distribution PT Pertamina Persero Fariz Aziz menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai angkutan laut dan udara untuk distribusi BBM. “Kami juga perhatikan lokasi-lokasi di daerah 3T, keluarga besar kita di Republik ini agar dipastikan stoknya aman juga,” tegasnya.
Di Kalimantan Utara (Kaltara) dan Papua, kata dia, para pilot sudah siap untuk mengangkut atau distribusi BBM. “Kami punya 7-9 angkutan udara. Di Kaltara dan Papua bekerja sama dengan anak perusahaan Pertamina, kami pastikan pilotnya siap,” jelasnya.
Begitu juga kesiapan armada kapal tanker untuk mengangkut BBM, Pertamina menjamin siap beroperasi. Ada pula kapal-kapal tanker cadangan yang dipersiapkan untuk membantu memperkuat armada.
Terkait Komitmen pemerintah Pusat melalui pertamina dan BPH Migas dalam mengurai antrian dan memenuhi kebutuhan serta pemberlakuan sistem satu harga seluruh Indonesia, Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi melayangkan surat kepada ratusan wilayah Kabupaten kategori 3T-Tertinggal, Terdepan, Terluar. Lembata pada urutan 27 sebagai Kabupaten 3T yang ikut diundang oleh BPH Migas dalam surat undangan tertanggal 16 Mei 2019.
Inti dari surat undangan dengan nomor 2581/und/Ka BPH/2019 tersebut adalah perencanaan pembangunan BBM satu Harga di wilayah 3T, agar Bupati atau Wakil Bupati ikut dalam pertemuan yang dilaksanakan tanggal 24 mei 2019 di Kantor BPH Migas.
Sayangnya, Informasi beredar di Kantor Bupati Lembata, baik Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur dan Wakil Bupati Lembata, Tomas Ola Langoday, tidak memenuhi undangan tersebut.
Padahal pertemuan tersebut sangat penting dan akan dihadiri petinggi BPH Migas bersama 109 Bupati Kabupaten kategori 3T yang membahas rencana pembangunan penyalur BBM satu harga.
Bupati Kabupaten Lembata, Eliazer Yentji Sunur, yang dikonfirmasi media ini, 30 Mei 2019, melalui pesan whatsapp belum memberikan penjelasan. ***
sandro wangak
Sebenarnya kelangkaan tdk terjadi jika pemkab setempat mau tegas dlm hal pendistribusian. Di spbu langka tapi di tingkat eceran sangat berlimpah. Sungguh ironis kondisi kab yg kita cintai harusnya berkembang pesat justru harus jadi lambat karna hal ini