KALABAHI — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Oktober 2026 baru mencapai 67,50 persen dari target Rp65,036 miliar.
Pemerintah Kabupaten Alor pun meminta 18 organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD mengoptimalkan potensi pendapatan untuk mengejar target hingga akhir tahun anggaran.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi perkembangan PAD dan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Alor, Selasa (20/10/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si. Pertemuan tersebut membahas capaian pendapatan daerah, perkembangan penyerapan anggaran belanja, serta langkah percepatan pelaksanaan program pemerintah hingga akhir tahun.
Melkisedek mengatakan, dari target PAD sebesar Rp65,036 miliar, realisasi pendapatan telah mencapai sekitar Rp43,899 miliar atau 67,50 persen.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih harus mengejar sekitar Rp21,137 miliar untuk memenuhi target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Sekda meminta 18 OPD yang bertanggung jawab mengelola PAD bekerja lebih optimal dengan menggali potensi pendapatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut dia, peningkatan PAD membutuhkan langkah konkret dari setiap perangkat daerah, termasuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain pendapatan, rapat evaluasi juga menyoroti perkembangan realisasi belanja APBD Kabupaten Alor.
Berdasarkan data anggaran murni, realisasi belanja tercatat sekitar Rp575 miliar atau 50,56 persen dari total anggaran belanja sekitar Rp1,138 triliun. Namun, dalam perkembangan terakhir yang dibahas pada rapat tersebut, realisasi belanja disebut telah meningkat hingga lebih dari 60 persen.
Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca berdasarkan periode pelaporan dan basis data anggaran yang digunakan agar perkembangan penyerapan anggaran dapat diketahui secara akurat.
Percepatan realisasi belanja menjadi penting agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan percepatan tersebut tidak sekadar mengejar angka penyerapan, tetapi tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Melkisedek turut mendorong inovasi melalui pengembangan produksi garam lokal, optimalisasi potensi pariwisata bahari, serta penjajakan peluang pendapatan dari sektor perhubungan.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah apabila dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi penting agar peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sumber-sumber penerimaan yang selama ini telah dikelola pemerintah daerah.
Melkisedek meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, serta mempercepat realisasi anggaran secara terukur dan sesuai peraturan.
Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, tantangan Pemerintah Kabupaten Alor bukan hanya mengejar target pendapatan dan meningkatkan penyerapan belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Capaian tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2026.+++
j.k