KALABAHI — Pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), menggelar lomba inovasi daerah untuk meningkatkan motivasi kerja aparatur sipil negara (ASN), mendorong kreativitas, serta membangun iklim inovasi di lingkungan pemerintahan.
Lomba ini melibatkan perangkat daerah di Kabupaten Alor, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Cakupan peserta tidak hanya terbatas pada organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten, tetapi juga meliputi perangkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Kepala Baperida Kabupaten Alor, Domi Salmau, melalui Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Gabriel Lobangtang, mengatakan bahwa lomba tersebut terbuka bagi ASN maupun pegawai yang bertugas di lingkungan perangkat daerah, termasuk tenaga di puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), serta satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Hal itu disampaikan Gabriel kepada media di Kantor Baperida Kabupaten Alor, Jumat (23/10/2026).
Menurut Gabriel, penyelenggaraan lomba inovasi daerah diharapkan dapat membuka ruang bagi aparatur pemerintahan untuk menghasilkan gagasan dan terobosan yang mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Gabriel menjelaskan, terdapat tiga kategori utama yang diperlombakan. Pertama, inovasi tata kelola pemerintahan. Kedua, inovasi pelayanan publik. Ketiga, inovasi dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Adapun bentuk inovasi yang dapat diajukan peserta meliputi inovasi digital maupun nondigital. Dengan cakupan peserta yang luas, lomba ini membuka peluang bagi aparatur di berbagai sektor untuk menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat, baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun bidang lain sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, tantangan utama dari penyelenggaraan lomba inovasi bukan semata-mata menghasilkan gagasan atau menentukan pemenang.
Lebih dari itu, inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara nyata, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baperida Kabupaten Alor telah membuka pendaftaran peserta sejak 5 Oktober 2026. Pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 20 November 2026.
Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap proposal atau materi inovasi yang diajukan peserta.
Peserta yang lolos seleksi selanjutnya memasuki tahapan presentasi untuk memperebutkan posisi 10 besar.
Tahapan penentuan 10 besar dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026. Sementara itu, para pemenang direncanakan menerima penghargaan pada 21 Desember 2026.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTT dan HUT Kabupaten Alor.
Gabriel menyebutkan, tim juri dalam lomba tersebut melibatkan unsur Baperida Provinsi NTT, akademisi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. Keterlibatan unsur pemerintah provinsi dan akademisi diharapkan dapat mendukung proses penilaian inovasi peserta.
Penyelenggaraan lomba inovasi daerah menjadi salah satu upaya untuk mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih kreatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Akan tetapi, keberhasilan program ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah peserta, banyaknya proposal yang masuk, atau siapa yang berhasil meraih penghargaan.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut mampu menjawab persoalan nyata, menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Karena itu, inovasi yang terpilih diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen lomba atau program seremonial, tetapi dapat dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi oleh perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, lomba inovasi daerah di Kabupaten Alor diharapkan menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih inovatif sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan.+++