KALABAHI, – Mantan Kepala Desa Petleng, sekaligus tokoh masyarakat Abui, Gideon Maata, menyoroti proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor yang baru-baru ini dilaksanakan.
Sejumlah kesepakatan dan penjelasan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat dalam rapat dengan pendapat (RDP) di kantor DPRD Alor pada pekan lalu itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, ungkap Gedeon kepada wartawan, Selasa, 9 Juni 2026, Siang.
Dalam keterangannya, Gedeon mengaku berbicara atas dasar kegelisahan dan aspirasi masyarakat yang selama ini mengikuti perkembangan proses mutasi dan pelantikan pejabat di Kabupaten Alor.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan, telah berlangsung berbagai pertemuan dan komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Alor, pada, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat berharap setiap tahapan pelantikan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada mekanisme yang telah disepakati bersama.
“Kami hadir dalam berbagai pertemuan karena ingin mengetahui secara jelas dasar dan mekanisme pelantikan. Harapan kami sederhana, yaitu adanya keterbukaan sehingga masyarakat memahami proses yang sedang berjalan,” ujar Gideon.
Menurutnya, dalam forum yang dihadiri berbagai unsur masyarakat tersebut, sempat disampaikan bahwa hasil verifikasi dan pertimbangan terhadap pejabat yang akan dilantik akan dibahas secara terbuka sebelum keputusan akhir diambil.
Namun dalam perkembangannya, masyarakat menilai proses tersebut tidak berjalan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
“Yang menjadi kekecewaan masyarakat adalah karena apa yang disampaikan dalam forum-forum resmi sebelumnya ternyata tidak kami lihat terlaksana dalam proses pelantikan perdana bagi para pejabat elason II dan III dalam kepemimpinan Bupati Alor Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, dalam kemasan pilkada paket Is The Rock. Kami merasa kesepakatan awal tidak dijalankan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Gideon mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat bahkan sempat mendatangi Rumah Jabatan Bupati untuk menunggu pertemuan lanjutan yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait hasil verifikasi dan keputusan yang akan diambil. Namun hingga berjam-jam menunggu, pertemuan yang dijanjikan tidak terlaksana.
“Kami datang sejak pagi dan menunggu sampai sore hari. Tujuan kami bukan untuk mencari konflik, tetapi ingin mendapatkan penjelasan yang jelas. Namun sampai kami pulang, penjelasan yang kami tunggu tidak pernah kami peroleh,” ungkapnya.
Menurut Gideon, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu kekecewaan masyarakat karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam memperoleh informasi yang utuh mengenai proses yang sedang berlangsung.
“Kami tidak datang untuk membuat keributan. Kami hanya ingin mendengar penjelasan secara langsung sehingga masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gideon menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya menghormati kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat. Namun ia berharap setiap keputusan strategis dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami memahami bahwa mutasi dan pelantikan adalah kewenangan pemerintah. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan sehingga tidak muncul berbagai tafsir dan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak ingin mencampuri urusan teknis pemerintahan, melainkan hanya mengharapkan proses yang berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami ingin daerah ini aman dan kondusif. Karena itu transparansi sangat penting agar semua pihak dapat menerima keputusan yang diambil dengan baik,” katanya.
Tak hanya itu, Gideon juga menyinggung besarnya pengorbanan masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan dalam berbagai proses politik di Kabupaten Alor.
Ia mengaku banyak masyarakat yang berjuang dengan segala keterbatasan demi mendukung perubahan yang mereka harapkan bagi daerah.
“Kami berjuang bukan karena kepentingan pribadi. Banyak masyarakat yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi karena percaya akan adanya perubahan dan harapan yang lebih baik bagi daerah ini,” ujarnya.
Menurutnya, pengorbanan masyarakat tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi para pemimpin dan pejabat yang saat ini mengemban amanah pemerintahan.
“Air mata dan perjuangan masyarakat jangan dilupakan. Jabatan yang hari ini diperoleh harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Gideon juga menyampaikan pesan khusus kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas.
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
“Saya ingin mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah. Jika dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, maka akan membawa berkat bagi daerah dan masyarakat. Tetapi jika dijalankan dengan mengabaikan kepentingan rakyat, maka pada waktunya akan ada pertanggungjawaban moral yang harus diberikan,” ujarnya.
Ia berharap berbagai dinamika yang terjadi pasca pelantikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Alor.
“Harapan kami bukan konflik. Harapan kami adalah pemerintahan yang terbuka, adil, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Karena hanya dengan cara itu pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tetap hidup dalam suasana yang aman dan harmonis,” pungkas Gideon Maata.++
j.k