
KUPANG – Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sejak pertama kali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2021 terus mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.
WTP bagi Flores Timur ini diraih atas keberhasilan melakukan penyajian dan pelaporan keuangan tahun 2021, 2022, 2023 dan yang terbaru Flotim kembali berhasil meraih WTP tahun 2024.
Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan (PHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Triyantoro. LHP ini diterima Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen dan Wakil Ketua DPRD Flores Timur Robertus Rebon Kereta
Penyerahan ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan NTT, 25 Juni 2025. Selain kabupaten Flores Timur, penyerahan LHP ini juga kepada 11 Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Sikka, Malaka, Sumba Timur, Manggarai, TTS, TTU, Alor, Ende, Kupang, Belu dan Ngada.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Robert Rebon Kereta melalui telepon whatsapp usai menerima penyerahan.
“Opini WTP BPK ini menjadi yang keempat secara berturut-turut diterima Pemda Flores Timur. Sebelumnya, pada pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021, tahun 2022, tahun 2023 Pemda Flores Timur, juga mendapat opini WTP”, ungkap Rebon Kereta.
Ia memberikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemkab Flores Timur, yang telah bekerja maksimal, bekerja keras, profesional dan akuntable dalam tata kelola keuangan daerah.
Untuk itu Rebon Kereta meminta agar tetap bekerja dengan baik dalam mempertahankan integritas dan semangat membangun demi pelayanan publik yang lebih baik.
Rebon Kereta juga mengingatkan opini WTP pada tahun sebelumnya diraih saat Flotim dipimpin oleh beberapa Penjabat Bupati.
“Ini bukan hanya sekedar prestasi tetapi juga tantangan untuk Anton Doni Dihen dan Ignas Uran sebagai Bupati dan wakil bupati Flotim yang saat ini sedang memimpin”, tegas Rebon Kereta.
Lazimnya, pemeriksaan BPK menjangkau sejumlah komponen. BPK dalam LHP tahun anggaran 2024 itu juga memberikan sejumlah catatan atau rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda Flores Timur.
Robert berharap berharap, dipertahankan dan diperbaiki kekurangan atau catatan-catatannya agar pada tahun-tahun anggaran selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah Pemda Flores Timur tetap mendapatkan opini WTP dari BPK. +++goe.t/sandro.wangak