SULUH NUSA, LEMBATA – SOEHARTO saat menduduki kursi Presiden Republik Indonesia mengusung visi pengentasan buta aksara dengan misi mmembangun sekolah Inpres di seluruh pelosok tanah air. Lembata termasuk daerah terpencil yang mendapat sentuhan pembangunan sekolah Inpres. Akan tetapi di era reformasi nama sekolah Inpres di Lembata akan dihapus dan diganti dengan nama sekolah negeri. Apa tujuannya?
Misi utama dari adanya SD Inpres adalah untuk mempercepat proses capaian dan pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa.
Dalam penelitian Esther Duflo yang membawanya memenangkan hadiah Nobel Ekonomi 2019, berkesimpulan bahwa ada korelasi antara SD Inpres dengan meningkatkan perekonomian.
Di era semaraknya SD, dari tahun 1975 sampai tahun 1993, jumlah SD Inpres mencapai 150 ribu gedung di seluruh Indonesia. Lalu, seiring dengan berbagai kemajuan dan kebijakan di bidang pendidikan, jumlahnya terus menurun. Angka penurunan ini karena berbagai sebab. Di antaranya adalah jumlah penduduk sekitar menurun, karena itu anak-anak usia SD bisa ditampung oleh SD Negeri setempat; SD Inpres satu dengan lainnya demerger; dijadikan SD Negeri; dan sebagainya. Saat ini, jumlah pasti SD Inpres tidak atau belum didapatkan data yang valid. Kemendikbud sendiri tidak memerincinya, hanya menyebut jumlah SD Negeri secara keseluruhan jumlahnya mencapai 140 ribu lebih. Menurut taksiran, saat ini jumlah SD Inpres tinggal sekitar 6000-an untuk seluruh Indonesia.
Seiring dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan SD dan SMP diberikan kepada Pemkab dan Pemkot, sedangkan untuk SMA dan SMK, kewenangannya diberikan ke Pemprov. Adapun pengelolaan proses belajar-mengajar, sekolah dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk SD, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019, tiap peserta didik SD mendapatkan dana BOS Reguler sebesar Rp 800 ribu per tahun. Dana tersebut diberikan kepada SD Negeri maupun swasta yang memenuhi syarat sebagai sekolah penerima BOS.
Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SD dan SMP melalui Dinas Pendidikan, membuat kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata,Provinsi NTT, Anselmus Bahi mencari jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten tersebut.
Ditemui SuluhNusa (weeklyline media network), 3 Februari 2023 di ruangan kerjanya Ansel Bahi menjelaskan semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat SD dan SMP tidak bisa hanya mengandalkan APBD II Kabupaten Lembata.
Peningkatan infrastruktur pendidikan SD/SMP yang dikelola pemerintah harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan agar mampu bersaing dengan sekolah sekolah swasta.
Untuk itu Anselmus Bahi mencari jalan dengan melakukan kerja sama dengan pihak konsorsium yang memiliki CSR pendidikan dan juga menangkap peluang melalui Dana Aloaksi Khusus bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat.
Hasilnya, demikian Ansel, tahub 2022 dan 2023 dua sekolah di Lembata yang dibangun dengan menggunakan dana bantuan CSR dari TransMedia milik pengusaha Chairil Tanjung.
“Ada dua sekolah yang dibangun oleh Ttans Media berkat proposal yang kami kirim melalui Asosiasi Bupati dan Walikota se Indonesia. Dua sekolah terebut adalah SD Negeri Tanah Merah untuk menggantikan SDI Tokojaeng dan SD Inpres Hamahena. Ini dua SD Inpres digabung menjadi satu SD Negeri. Dan satu lagi sekolah swasta juga dibangun oleh Trans Media adalah SDK Lewotolok I”, jelas Ansel Bahi.
Selai Trans Media yang membangun dua sekolah tersebut, menurut Bahi, ada satu sekolah SD Negeri yakni SDN Waisesa akan dibangun oleh Yayasan Cakra dalam tahun 2023.
“SD Negeri Waisesa juga akan dibangun dengan dana bantuan CSR pihak swasta. Yayasan Cakra yang bangun. Nanti tanggal 21 Februari, mereka datang untuk mulai pembangunan fisiknya”, ungkap Ansel.
Semangat Ansel untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lembata tidak habis sampai di kerjasama dengan pihak swasta tetapi menemukan peluang untuk mendapat gelontoran DAK Pendidikan dari pemerintah pusat.
Caranya, merubah nama SD Inpres menjadi SD Negeri dan nama sekolah disesuaikan dengan nama desa, tempat sekolah itu berada.
“Misalnya, SD Inpres Waiwaru akan berubah menjadi SD Negeri Todnara. SD El Tari menjadi SD Negeri Petuntawa. SD Inpres Kimakamak berubah menjadi SD Negeri Watodiri. SD Inpres Molelema berubah menjadi SD Negeri Benihading”, ungkap Ansel.
Menurut Ansel perubahan nama ini juga terjadi di tingkat pendidikan SMP. Nama sekolah Satap dirubah menjadi SMP Negeri dan disesuaikan dengan nama kecamatan.
Ditanya soal alasan mendassr perubahan nama sekolah ini, Ansel secara rinci menjelaskan dirinya ketika berkunjung ke Bappenas untuk urusan DAK Pendidikan ia menemukan masalah karena sebagian besar nama SD atau SMP yang diusulkan mendapatkan DAK tidak diakomodir karena nomenklatur nama sekolah tidak ada kesesuaian dengan nama desa.
“Ada sekolah yang sudah diusulkan berulang ulang untuk mendapatkan DAK tetapi tidak pernah diakomodir karena nomenklatur nama sekolah dalam musrenbang tidak sama dengan data nomenklatur dapodik. Dan secara teknis pihak Bappenas mengusulkan untuk nama sekolah harus disesuaikan atau disamakan dengan nama desa agar saat pihak Bappenas melakukan sinkronisasi data dan dokumen dalam Musrenbang sama dengan dapodik”, ungkap Ansel.
Usulan teknis ini diambil langkah oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata untuk melengkapi semua dokumen pendukung termasuk izin pendirian sekolah bagi aekolah sekolah yang mengalami perubahan melalui sosialisasi.
“Memang ada penolakan karena terkait dengan sejarah. Kami lakukan sosialisasi. Awalnya banyak yang menolak tetapi setelah dijelaskan banyak yang menerima. Misalnya, SDI Napor kepala sekolah bentuk tim dan menulis sejarah Napor. Ini kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan. Kalau sekolah yang sudah menyatakan kesediaan untuk perubahan nama maka
tugas Dinas memgurus semua dokumen perubahan nama dengan izin operasional baru untuk di proses secara online di dapodik”, jelas Ansel.
Jumlah seluruh SD Inpres/negeri di Lembata 156 sekolah sementara SMP 32 sekolah.
Ansel lebih jauh meminta masyarakat dan para pemangku kepentingan agar menberikan dukungan karena perubahan nama sekolah ini menjadi kebutuhan dalam peningkatan mutu pendidikan di Lembata. Ia Optimis perubahan nama ini akan berdampak positip walaupun sejarah nama sekolah Inpres di Lembata terancam hilang beberapa tahun ke depan. +++sandrowangak