suluhnusa.com – Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, memimpin rapat yang diselenggarakan di ruang rapat bupati, Rabu, 16 Januari 2019. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lembata DR Thomas Ola, para Pimpinan OPD dan para Camat Sekabupaten Lembata.
Bupati Lembata mengharapkan agar semua Dinas Lingkung Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata bisa merancang dan meimplementasikan rencana aksi (action plan), yang akan dikerjakan dalam tahun 2019. Rencana aksi (action plan) yang dikerjakan oleh setiap OPD dalam setahun, akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap triwulannya.
Dalam rapat ini Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur menuturkan rencana aksi (action plan) adalah hal yang sangat penting, seharusnya action plan-nya sementara kalian buat, tapi actionnya tetap berjalan sambil menunggu sampai kita mentukan modelnya.
“Hampir tiga minggu berlalu tentu rencana aksi proges kalian sudah dibuat, untuk itu saya dan pak wakil sangat mendesak kalian wajib membuat rencana aksi pada OPD kalian masing-masing. Hal ini sangatlah signifikan karena secara tidak langsung saya dan pak wakil dapat mengukur presentase kinerja setiap OPD”, tandasnya.
Lanjut beliau ketika ada penyimpangan atau kendala kalian bisa melihat adanya dimana, apakah sifanya administratif atau tindak lanjutnya belum dilakukan. Itukan bisa di kontrol ke para staf, karena para staf harus membuat deliriport kinerja, yaitu setiap hari ada staf yang membuat laporan harian pada kepala OPD masing-masing. Dengan demikian kalian dapat memonitor seberapa besar presentase rencana aksi dalam bentuk harian.
Laporan untuk saya dan pak wakil dalam bentuk bulanan, sementara kalian turun ke para kepala bidang dalam bentuk mingguan dan para kepala bidang turun ke para kepala seksi dalam bentuk harian prosesnya sangat berjenjang. Untuk itu Bupati red sangat meminta untuk disiplin mengenai tingkatan kinerja atau progres yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan) sesuai dengan yang diharapkan.
Lanjut beliau saya mengerti kalian dan kalian tidak mengerti dangan saya, semua rencana aksi (action plan) yang kalian buat telah saya baca. Terserah kalian mau membuatnya seperti apa nantinya, saya mengambil contoh format action plan yang diajukan Sekretariat Daerah. Yang terpenting setiap triwulan semua para pimpinan OPD harus melaporkan action plan kepada saya dan bapak wakil dalam bentuk desain dalam kertas A3, sehingga kami tanpa harus membaca dan melihat perlembar laporan dalam bentuk buku, kata beliau.
Sedangkan Wakil Bupati Lembata DR Thomas Ola lebih menekan terkait dokumen-dokumen, hal ini dikatakan wakil bupati karena mendapat laporan, banyaknya OPD yang belum memasukan dokumen-dolumen penunjang RKPD. Beliau meminta agar secepatnya memasukan dokumen tersebut. Jika salah satu OPD saja yang belum memasukan dokumen tersebut sangat berpengaruh besar, beliau meminta agar paling lambat tanggal 17 Januari 2019 semua dokumen RKPD telah masuk tanpa terkecuali, hal ini juga berdampak pada action plan yang akan kita jalankan selama setahun ini, tegas beliau.
Lanjut beliau dari 35 OPD yang masuk baru 14 OPD yaitu, Dinas Peternakan, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perijinan, BPBD, Sekretariat DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Keluarga Berencana, Dinas INFOKOM, BAPELITBAGDA, Dinas KOPERINDAK, BKD PSDM, BKD dan Kecamatan Ile Ape. Jika ini tertunda terus hingga akhir bulan maka dokumen kita rampu, beliau meminta agar setiap OPD harus saling berirama dan saling berkoordinasi, karenakan dalam waktu dekat kita akan melalukan LPPJ dan LKPJ.
Perlu kita ketahui bersama bahwa dokumen LAKIP pada tanggal 30 Maret tahun ini, sudah harus diterima MENPAN. Untuk itu ANJAB ABK harus segera kita masukan, hal ini terkait dengan masa depan putra dan pitru kita yang masih mengabdikan diri sebagai honorel yang sedang dirubah regulasinya menjadi P3K. Ini merupakan rencana aksi yang harus dan secepatnya kita lakukan, kata wakil bupati.
Dalam rapat kali ini merupakan upaya bupati dan wakil bupati untuk dapat mencapai target RPMJ yang direncanakan. “Rapat sangalah penting karena setelah menyunsun rencana aksi dapat dipantau langsung secara efektif oleh bupati dan wakil bupati. Apa bila dalam proses memverifikasi laporan yang diajukan dalam rencana aksi tiap triwulanya mendapat kendala secepatnya dilaporkan kepada saya dan pa wakil,” kata bupati.***
Yan Matarau
Kominfo Kabupaten Lembata
