suluhnusa.com -Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merasa prihatin atas munculnya gejala erosi di berbagai aspek kehidupan, yang menyebabkan turunnya kualitas jati diri bangsa.
Munculnya pandangan sempit dalam interaksi sosial, seperti etnis dan sukuisme, misalnya, akan berpengaruh kepada persatuan dan kesatuan, serta tujuan didirikannya NKRI. Oleh karena itu, YGSP menilai pemerintah dan semua pihak perlu memperkuat sendi-sendi berbangsa dan bernegara di masyarakat, sampai dengan lingkungan terkecil, yaitu keluarga. “Perempuan mempunyai peran strategis, baik di ranah domestik maupun ranah publik.
Karena itu, perlu adanya penguatan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama yang melibatkan perempuan,” kata Linda Gumelar, selaku Ketua Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), di sela Diskusi Nasional Forum Komunikasi Perempuan bertajuk ”Peran Perempuan dalam Pertahanan dan Keamanan”, di Jakarta, 19 Juli 2017.
Linda mengatakan, Indonesia tak bisa mengelak dari pusaran globalisasi. Pusaran ini membuat dunia seperti tanpa batas di berbagai lini kehidupan, yaitu ekonomi, politik, sosial budaya, termasuk informasi, yang dengan mudah diakses secara mudah dan cepat. Di satu sisi globalisasi merupakan sebuah peluang dengan banyaknya kemudahan. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi tantangan dan mungkin dapat menjadi ancaman.
“Bebasnya akses informasi dan ekonomi tentu berdampak pada pergeseran dan perubahan pola hidup masyarakat. Ancaman dari luar tidak hanya berupa invasi militer saja, tetapi juga bisa berupa perpindahan penduduk, ekonomi, peredaran obat terlarang, termasuk tumbuhnya paham radikalisme dan pandangan etnic orientied. Menurut Linda, gejala-gejala negatif dari globalisasi semakin menguat. Karena itu, perlu penguatan wawasan kebangsaan di kalangan perempuan, sampai di level terkecil, yakni keluarga. “YGSP tentu sangat mendukung jika inisiatif ini muncul dari pemerintah,” kata Linda Gumelar, mengutip realese yang diterima redaksi suluhnusa.com, 20 Juli 2017.
Diskusi nasional hasil kerjasama Yayasan GPSP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) itu sendiri menghasilkan butir-butir rekomendasi untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Cyber Crime Mabes Polri.
“Saya harap GPSP dapat memberikan masukan kepada pemerintah, melalui KPPPA untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan serta langkah lebih lanjut,” kata Linda.
GPSP juga menekankan perlunya kerjasama dalam menanggulangi bahaya narkotika, terorisme, dan teknologi informasi antar instansi /lembaga dan provinsi, dengan melibatkan organisasi perempuan, LSM, dan pemerhati masalah perempuan dan anak.
“BNN sebagai instansi yang berwenang dalam menanggulangi bahaya narkoba, perlu lebih intensif terjun di tengah pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dalam memberikan informasi bahaya narkoba,” kata Linda. (t.runazka)
