suluhnusa.com_Pers diharapkan tetap mempertahankan idealisme ketika diperhadapkan pada dilematika sebagai agen demokrasi dan agen industri.
Hal ini ditegaskan oleh Pengamat Komunikasi Politik FISIP UNWIRA, Pater Dr. Eduardus Dosi, SVD saat tampil sebagai salah satu panelis pada Diskusi Panel bertemakan Pers dan Penyelenggaraan PEMILU Berkualitas yang diselenggarakan oleh Komunitas Diskusi dan Advokasi (KODA) Nusa Bunga, pada Jumad 07 Maret 2014 di Aula UPT Perkebunan Jalan Polisi Militer-Kupang.
Diskusi Panel yang digelar bertujuan untuk penguatan independensi dan netralitas pers dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Adapun beberapa panelis lainnya: Plh. Pemred Pos Kupang Beny Dasman, Redaktur Harian Victory News Dami Ola dan Redaktur Harian Timor Express Marthen Bana. Peserta Diskusi yang hadir terdiri atas anggota KODA Nusa Bunga, aktivis mahasiswa dan para insan pers.
Pater Dr. Eduardus Dosi, SVD mengemukakan bahwa ada dilema pers sebagai agen demokrasi dan agen industri yang berpengaruh terhadap independensi dan netralitas pers dalam mendorong pemilu yang berkualitas.
“Fenomena yang berkembang sekarang berawal sejak pergeseran paradigma pers pembangunan ke paradigma pers industri, sehingga orientasi pers lebih kepada penumpukan modal/korporasi. Dengan demikian pers lebih beroreintasi bisnis tetapi pers harus tetap mempertahankan idealisme” tegas Pater Dr. Edu
Penguatan pers yang independen dan netral dilakukan dengan mematuhi regulasi seperti UU Penyiaran, UU Pers, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU IT. Regulasi tersebut perlu penyempurnaan dari waktu ke waktu. Serta pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.
Beny Dasman mengurai peran Pers sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat diharapkan untuk tidak berpolitik praktis, tetapi berpolitik untuk memberdayakan masyarakat.
“Secara institusi maupun orang per orang, pers tidak boleh berpolitik praktis untuk menjaga independensi dan netralitas. Kontribusi pers dalam politik yakni memberdayakan masyarakat terlibat aktif untuk menjalankan hak-hak politiknya” urai Beny
Dami Ola mengangkat peran Pers sebagai media kontrol sosial, memastikan penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil (jurdil) berdasarkan ketentuan. Dalam menjalankan peran tersebut, ada dua hambatan yakni hambatan eksternal berupa pers belum dijadikan sebagai saluran informasi pertama dan utama oleh pihak penyelenggara pemilu; hambatan internal berupa ketidaksamaan persepsi sesama kalangan pers untuk menjaga garis batas antara idealisme dan bisnis.
“Media sebetulnya seperti pipa air mengalirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, namun media juga perlu berpikir ekonomis dengan tetap memperhatikan aturan dan etika bisnis” imbuh Dami
Marthen Bana menggambarkan peran pers sebagai media informasi publik, mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu dalam sajiannya tidak boleh mengganggu stabilitas dan dilarang menyebarkan isu.
“Mewujudkan pemilu bermartabat, pers menyajikan informasi yang obyektif dan menjauhi SARA. Sehingga pemilu berlangsung jurdil dan berkualitas.”tegas Marthen
Salah satu peserta Diskusi Panel F.X Arihala Werang mengharapkan komitmen bersama kalangan pers untuk menginformasikan rekam jejak para caleg yang tergolong sebagai politisi busuk. “Media perlu tegas bersikap terhadap para caleg yang sudah masuk dalam daftar caleg bemasalah versi Indonesia Corruption Watch (ICW)” ujar Arihala.(***/sandrowangak)

Pers juga diharapkan tidak berpihak pada warna partai mana dan pribaddi caleg siapa…..