SULUH NUSA, LEMBATA – Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Lembata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Lembata melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) untuk memperoleh data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian.
Hal ini terungkap dalam audiens Kepala BPS Lembata dan Kadis Koperindang Lembata bersama Penjabat Bupati Lembata di ruangan kerjanya, 19 September 2023.
Dihadapan Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, Kepala BPS Lembata Feliksia Penaten Kelo Siola, menjelaskan pendataan lengkap KUMKM 2023 berdasarkan Basis Data Tunggal adalah salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada umumnya dan Lembata pada khususnya
“Basis data ini memainkan peran sentral dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang para pelaku usaha dan mencakup informasi yang luas mengenai karakteristik usaha yang dijalankan oleh UMKM”, ungkap Siola.
Lebih Jauh Penaten Siola mengungkapkan basis data ini adalah dasar untuk menetapkan penerima manfaat program-program nasional dengan lebih tepat sasaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang UMKM, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.
“Pendataan Ini menjadi alat penting dalam pemantauan dan evaluasi program untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan program tercapai”, tegas Penaten Siola.
Terkait hal itu, Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, mengajak seluruh lapisan masyarakat Lembata, khususnya para pelaku UMKM dan Koperasi, untuk mensukseskan kegiatan tersebut, dengan menyampaikan data lengkap kepada petugas pendataan.
Pendataan Lengkap akan dilaksanakan petugas BPS yang akan terjun ke lapangan mulai 15 September hingga 14 Oktober 2023.
“Maka saya mengajak kita semua jajaran masyarakat bersama pemerintah untuk mensukseskan pendataan ini. Kegiatan ini sungguh penting agar kita mendapatkan kondisi pemetaan terhadap Koperasi dan UMKM, sehingga kebijakan yang bisa diambil akan tepat sasaran dan terarah,” terang Tan.
Leonard Risalis Lalang, Ketua Tim Pelaksanan PL-KUMKM 2023, didampingi Yustinus Laba ketua tim Fungsi Statistik Sosial membeberkan PL-KUMKM akan menyasar kepada 7 output sensus, yaitu pelaku usaha, unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, pengguna tenaga kerja serta pasokan dan pasar.
Selanjutnya struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha, permodalan dan pemanfaatan digitalisasi pada Koperasi dan UMKM.
“Jadi PL-KUMKM 2023 akan mencakup beberapa kegiatan usaha mulai dari usaha keluarga, usaha menetap, usaha tidak menetap dan usaha keliling. Jadi kita harapkan peran aktif pelaku usaha Koperasi dan UMKM, sehingga data yang disampaikan sesuai dengan kondisi KUMKM saat ini”, tegas Risalis Lalang.
Secara teknis, demikian Risalis Lalang, Pendataan KUMKM Tahunan yang Luas dilakukan sejak tahun 2022, di 240 kabupaten/kota yang mencakup usaha non-pertanian dan menetap.
“Tahun 2023, tahun ini, pendataan akan dilakukan pada 15 September – 14 Oktober 2023 di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi, kecuali Provinsi DIY dan Bali. Pendataan akan mencakup usaha non-pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap. Pengumpulan data akan dilakukan melalui metode Door to door dengan menggunakan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi dengan tanda pengenal”, ungkap Risalis Lalang.
Selain itu, data juga akan dilengkapi dengan geotag dan foto, terutama untuk bangunan UMKM dan koperasi dan dilanjutkan tahun 2024, pendataan akan mencakup 240 kabupaten/kota untuk usaha non-pertanian, baik yang menetap maupun tidak menetap.
Sementara itu, 59 kabupaten/kota akan terfokus pada usaha non-pertanian yang menetap dan tidak menetap.
“Mari bersama-sama sukseskan Pendataan Lengkap KUMKM untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM yang lebih baik, dan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lembata dan Indonesia”, pinta Risalis Lalang +++sandrowangak
