suluhnusa.com – Pembukaan kegiatan forum E-Government Propinsi dan Kabupaten Kota se Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Propinsi NTT bertempat di Palm Indah Hotel Lewoleba, Rabu (18/4/2018).
Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya dalam Sambutannya yang dibacakan Plh. Sekda Lembata Atanasius Amuntoda, SE. MM mengatakan untuk mewujudkan tata Kelolah pemerintahan yang baik dan bersih (Goodyear Anda Clean Governance) Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi birokrasi yang mencakup beberapa area perubahan. Perubahan di bidang kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan SDM aparatur, pengawasan serta pelayanan publik.
Pemerintah memandang perlu untuk segera memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dengan menerapkan e-Government untuk mendukung aktivitas internal pemerintah dan aktivitas pemberian Pelayanan dari Pemerintah Kepada masyarakat serta pemberian pelayanan kepada pelaku bisnis.
Dalam sambutannya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengatakan sudah selayaknya NTT mengimplementasikan e-Goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Implementasi e-Goverment Telah sejalan dengan misi Pemerintah Propinsi NTTyang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD yaitu melakukan reformasi birokrasi pemerintahan daerah khususnya penataan tata laksana dengan menerapkan e-Goverment yang berorientasi pada peningkatan kualitas Pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT dalam Sambutannya yang di bacakan oleh Plh. Sekda Lembata pada pembukaan forum E-Goverment Propinsi dan Kota/Kabupaten se Nusa Tenggara Timur di Lewoleba.
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
Dalam Sambutannya ketua panitia Dra. Jane D. Letoy menjelaskan e-government yang berbasis penggunaan informasi dan tehnologi komunikasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan on line.
Manfaat langsung dari layanan online adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam skala desa, sistem pelayanan masyarakat dengan platform e-government telah dirintis oleh pemkot Surabaya Jawa Timur.
E-government baik di Pemkot Surabaya terbukti membuahkan hasil nyata, terutama dalam efisiensi layanan. Target untuk setiap jenis layanan dengan sistem online, misalnya mengurus perpanjangan KTP.
E-government mencakup juga urusan interaksi antar warga masyarakat dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga. Menurut Jane, melalui teknologi informasi, pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat.
“Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik,” tegas Jane.
Dalam pandangan Jane, hanya dengan pemerintah terbuka kita akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Dengan begitu, pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun memperkuat kepercayaan publik.
Dalam pembukaan forum e-goverment propinsi kabupaten/kota se-NTT di hadiri plt. Kepala Dinas Kominfo NTT, Kepala Bappeda Surabaya, Direktur PT. Aplikanusa Lintasarta, pimpinan daerah, pejabat sipil, TNI dan Polri Kabupaten Lembata, dan peserta forum e-Goverment.
Harus Ada Tindaklanjut Dengan Cermat
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Anthanasius Aur Amuntoda mengatakan, Forum E-Government diyakini mampu menjawab kebutuhan publik akan proses perolehan data dan informasi.
“Potensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pembangunan karakter bangsa ini perlu ditindaklanjuti dengan cermat,” kata Anthanasius saat penutupan Forum E-Government Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT di Hotel Palem, Lewoleba, Jumat (20/4/2018).
Anthanasius menambahkan forum ini sebagai media bagi pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT saling meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola e-goverment.
“Forum ini juga menjadi media koordinasi dan sinkronisasi antara pemprov NTT dan pemda kabupaten/kota di NTT berkaitan dengan perencanaan teknologi dan informasi,” kata Anthanasius.
Kabupaten Lembata menjadi tuan rumah dalam Forum E-government tingkat Provinsi NTT yang berlansung selama tiga hari mulai Rabu (18/4) hingga Jumat (20/4).
Dalam Forum ini, Pemerintah Provinsi NTT menggandeng pihak ketiga yaitu lintasarta untuk mempresentasikan materi aplikasi e-government yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov NTT dan Pemkab/Pemkot seprovinsi NTT. ***
sandrowangak
