LEWOLEBA – KERINDUAN masyarakat Desa Dulir, Kecamatan Atadei, Kabulayen Lembata untuk menikmati terang listrik terancam gagal.
Pasalnya, upaya PT. PLN ULP Lembata yang sudah bekerja keras memasang jaringan ke desa tersebut terkendala tiang listrik yang tidak bisa terangkut dari Maumere, Kabupaten Sikka.
Upaya PT. PLN (Persero) ULP Lembata dalam meningkatkan program Lembata 100 terang Pada akhir April 2026, terancam gagal oleh karena ulah ASDP yang lamban dalam memperbaiki salah satu mooring dolphin yang ditabrak Ferdy ASDP bulan November 2025 lalu.
Sekalipun demikian, Manager PLN ULP Lembata, Thariq Adha tidak ingin menyalahkan pihak ASDP tetapi terus mencari solusi agar tiang listrik yang tertahan di Maumere bisa diangkut ke Lembata.
“Memang faktanya pekerjaan jaringan ke Desa Dulir yang rencananya listrik bisa menyalahkan akhir April 2026 terkendala. Ferry tidak beroperasi normal sehingga proses pengangkutan tiang listrik dari maumere ke Lewoleba terkendala. Kami tidak salahkan ASDP tapi terus mencari solusi dengan moda transportasi lain”, ungkapnya.
Thariq menungkapkan saat ini pekerjaan jaringan tetap berjalan karena pihaknya menggunakan TOL laut untuk mengangkut tiang listrik tetapi tidak bisa banyak dan membengkak pada biaya pengiriman.
“Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan pihak Pelni untuk menyewa jasa Kapal TAL. Dan juga jadwal TOL Laut. Karena kami tidak bisa menunggu. Pekerjaan jaringan harus tetap dilaksanakan karena Komitmen PLN agar Lembata 100 persen harus terwujud di tahun 2026”, tegas Thariq.
Selain itu, tidak beroperasinya Kapal Ferry secara normal selama lima bulan di Kabupaten Lembata memicu kenaikan harga pada beberapa bahan pokok.
Harga beras melonjak, stok telur ayam menipis, harga bahan bangunan juga terancam naik, bahkan Aqua sedang 600 ml dan beberapa jenis rokok semakin sulit ditemukan di Kota Lewoleba.
Dolphin ditabrak Kapal Ferry dan Dalil ASDP Yang Tidak Masuk Akal
Dolphin Pelabuhan Waijarang Lembata rusak berat setelah ditabrak kapal Inerie 2 kapal penyebrangan Lembata Kupang namun, pihak ASDP belum juga lakukan perbaikan sehingga kapal tidak bisa melakukan bongkar muat di pelabuhan tersebut dengan dalil yang tidak masuk akal.
Hingga saat ini Pelabuhan Fery Waijarang belum dapat dioperasikan secara normal karena masih terdapat sejumlah persoalan teknis yang belum sepenuhnya ditangani.
John Arimon menjelaskan, sebelumnya pihak ASDP secara lisan menyatakan kesediaannya untuk melakukan uji coba terbatas sandar kapal di Pelabuhan Ferry.
Namun, dalam prosesnya terjadi tarik ulur dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak ASDP sampai pada batal sandar KMP Ile Mandiri di Peelabuhan Waijarang dan Uji Coba Ramp Door KMP Ine Rie yang gagal di Pelabuhan Lewoleba, 9 April 2026.
“Awalnya alasan mereka soal kolam labuh yang kotor dan adanya dolphin yang miring serta tumbang ke arah darat. Itu sudah ditindaklanjuti dengan pembersihan,” ujar John.
Menurutnya, upaya pembersihan kolam labuh telah dilakukan, termasuk penanganan terhadap dolphin yang tumbang. Bahkan, upaya tersebut dilakukan hingga dua kali, dan dolphin yang tumbang tersebut dinilai sudah jatuh dengan sendirinya serta tidak lagi mengganggu olah gerak kapal saat sandar.
“Dolphin yang tumbang itu tidak mengganggu manuver kapal. Wakil Bupati juga turun langsung membantu proses pembersihan kolam labuh. Dan saat uji coba sandar KMP Ile Mandiri batal sandar denhan alasan arus kendang. Padahal arus laut tenang,” tambahnya.
Namun demikian, lanjut John, setelah persoalan tersebut ditangani, pihak ASDP kembali menyampaikan alasan lain, yakni kapten kapal yang tidak berani melakukan sandar uji coba di Pelabuhan Ferry karena alasan arus kencang.
“Sekarang alasan kapten tidak berani karena arus kencang,” jelasnya sembari meminta kejelasan sikap ASDP dalam menyelesaikan persoalan ini.
ASDP VS Syabandar Tarik Ulur Kewenangan = Masyarakat Jadi Korban
Ruang kantor Syabandar Pelabuhan Laut Lewoleba mendadak gerah pada Kamis pagi, 9 April 2026. Jarum jam menunjukkan pukul 10.00 Wita saat Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, bersama Kadis Perhubungan, Plt. Kepala Satpol-PP dan Kaban Kesbangpol Kabupaten Lembata melangkah masuk dengan raut wajah serius.
Kedatangannya bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah misi darurat, memastikan kapal Ferry bisa segera sandar di tengah ancaman kelumpuhan logistik yang kian nyata.
Namun, alih-alih disambut dengan kesiapan teknis, pertemuan tersebut justru memicu perdebatan alot.
Selama hampir dua jam lebih, adu argumen antara otoritas daerah, Syahbandar, dan manajemen ASDP mewarnai meja perundingan. Baru pada pukul 11.45 Wita, sebuah titik temu mengenai olah gerak kapal muncul setelah koordinasi intensif ditarik hingga ke level otoritas ASDP Provinsi NTT di Kupang.
Wakil Bupati H. Muhamad Nasir tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa keresahan warga yang mulai tumpah ke jalanan melalui aksi demonstrasi.
Baginya, keterlambatan distribusi logistik akibat kendala transportasi laut adalah sumbu pendek bagi inflasi dan instabilitas ekonomi di Lembata.
Wabup Nasir, yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pelayaran, sempat melontarkan kritik menohok. Ia mempertanyakan mengapa teknologi modern kapal saat ini seolah ‘tak berdaya’ dibandingkan kapal-kapal lawas dalam menghadapi kondisi perairan yang sama.
“Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi kapasitas sumber daya manusia. Seorang kapten yang kompeten seharusnya mampu menghadapi kondisi sulit,” tegas Wabup Nasir.
Ia mengakui bicaranya mungkin terdengar keras, namun itu adalah bentuk kegelisahan.
“Jika memang ada keterbatasan teknis, sampaikan jujur. Transparansi penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.”
Di seberang meja, pihak otoritas pelabuhan berdiri di atas landasan regulasi yang kaku.
Zidane, perwakilan Syahbandar, mengungkapkan bahwa pola penyandaran saat ini masih menggunakan metode stepping engine yang sangat berisiko.
Tanpa dukungan mooring crew dan sistem pengamanan memadai, ancaman kecelakaan mesin hingga human error mengintai di setiap manuver.
“Kami tidak bisa bekerja secara parsial. Pelabuhan ini aset negara, keselamatan adalah harga mati. Setiap langkah harus melalui mitigasi risiko yang jelas,” kata Zidane.
Elias Koten selaku PLH Syahbandar mempertegas pihaknya pada prinsipnya siap mendukung, namun terkendala prosedur sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
“Setiap dermaga memiliki peruntukan khusus dermaga saat ini untuk kapal penumpang dan kargo, bukan Ro-R0 sehingga meski secara teknis memungkinkan, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari otoritas terkait.” tegasnya.
Kekhawatiran teknis ini diperkuat oleh Nanda, perwakilan ASDP Lembata. Ia menyoroti kondisi fisik infrastruktur pelabuhan Ferry Waijarang yang mulai mengkhawatirkan.
Struktur mooring dolphin nomor 4 di pelabuhan tersebut dilaporkan semakin miring.
“Skenario terburuknya, struktur itu bisa roboh saat kapal sedang bersandar. Jika satu kapal kami rusak, dampaknya akan merembet ke 51 lintasan di seluruh NTT yang kami layani,” ungkap Nanda.
Bagi ASDP, kehati-hatian adalah langkah paling rasional meski desakan publik kian kencang.
Meski sempat memanas, pertemuan ini akhirnya melahirkan kesepakatan, sekitar pukul 12.00 WITA, rombongan bersama dengan Perwakilan AKSEL dan FORMALEN bergerak ke pelabuhan untuk menunggu proses sandar. Kapal Ferry KMP Inerie II akhirnya berhasil sandar samping sekitar pukul 13.30 WITA dan melakukan aktivitas bongkar muat penumpang serta barang.
Namun, rencana uji coba pembukaan ramp door (randor) tidak dapat dilaksanakan. Kendala utama adalah pendangkalan alur pelabuhan. Kedalaman air saat itu tidak memadai, jauh di bawah kebutuhan minimal untuk operasi aman.
Padahal, berdasarkan hasil survei teknis ASDP sebelumnya pada 26 Maret 2026 yang disampaikan oleh Laode Fuat Herman selaku Departemen Head Teknis, uji coba dinyatakan memungkinkan. Perbedaan kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pasang surut air laut, di mana saat survei dilakukan dalam kondisi air pasang.
Karena uji coba tidak dapat dilanjutkan di Pelabuhan Lewoleba, pada pukul 14.05 WITA seluruh pihak terdiri dari Wakil Bupati, Dinas Perhubungan, Kesbangpol, Satpol PP, ASDP, serta perwakilan FORMALEN dan AKSEL, sepakat untuk memindahkan lokasi uji coba ke Pelabuhan Ferry Waijarang.
Uji coba sandar kapal dan pembukaan Ramp door ( Randor ) dijadwalkan ulang pada pukul 17.00 WITA dengan menggunakan Kapal Ferry KMP Ile Mandiri sebagai alternatif operasional.
Situasi ini menempatkan masyarakat Lembata dalam posisi menunggu yang tidak pasti. Di satu sisi, ada tuntutan mendesak untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.
Di sisi lain, aspek keselamatan dan kelayakan teknis tidak dapat diabaikan. Semua carut marut yang terjadi di Lembata saat ini karena ulah ASDP. +++sandro.wangak