Pemerintah Bertanggung Jawab Pendidikan Anak-Anak Migran

Jadi setiap tahun, rata-rata 800an anak migran Indonesia di Malaysia tidak bisa melanjutkan pendidikan setingkat SMA karena tidak mempunyai kemampuan...

KUPANG – Kemarin saya memperoleh informasi bahwa ada keponakan yang orang tuanya bekerja di Malaysia, datang ke Kupang dari Malaysia untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA Santo Arnoldus Janssen (SAJ) Kupang.

Hal ini memantik naluri untuk mencari informasi lebih detail. Menurut keponakan, Roland bin Ruben asal desa Watololong Kecamatan Witihama Adonara Flores Timur, siswa dari Malaysia ada 15 orang dari berbagai daerah di Indonesia (Adonara, Toraja, Lembata, Maumere, Kefamenanu dan daerah lain) dan dari berbagai latar pendidikan SMP di Malaysia, terpilih mengikuti pendidikan beasiswa khususnya di Kota Kupang pada beberapa SMA yaitu SMA SAJ, SMA Kristen Mercusuar, SMA Katolik Giovani dan SMA Kristen Generasi Unggul.

Menurut Rolland, siswa yang menamatkan pendidikan SMP Indonesia di Malaysia, untuk program beasiswa, calon peserta mengikuti seleksi yaitu pemeriksaan kesehatan, pendidikan rohani, bakat dan potensi serta tes psikologi. Menurut Pater Aris Wawo, SVD, Kasek SMA SAJ,

“Selain mengikuti seleksi, Panitia juga melaksanakan verifikasi atau uji petik data berupa syarat ekonomi keluarga kurang mampu, soal legalitas status keimigrasian, dan ke sekolah mengecek prestasi anak”, tutur Pater Aris Wawo. 

“Pemerintah hanya mengakomodir anak-anak migran/WNI yang status legal untuk mengikuti program beasiswa ini. Sedangkan status illegal, tidak bisa memenuhi syarat karena kesulitan administrasi”, ungkap Pater dengan nada tegas.

Pater menjelaskan program beasiswa ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang merupakan bagian dari program LPDP.

“Program LPDP salah satunya jenisnya adalah Adem yaitu afirmasi pendidikan menengah. Adem ada tiga bentuk yaitu Adem Papua, Repatriasi dan 3T”, tuturnya.

“Program Adem Repatriasi, dikhususkan bagi anak-anak migran di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia namun memenuhi kriteria orang tua kurang mampu dan anak berprestasi serta mempunyai tingkat pendidikan yang sulit. “Untuk NTT, baru tahun pertama menjalankan program Adem Rapatriasi dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sudah tiga tahun ini”, beber Pater.

Menurut Miraj, pendamping siswa dari Malaysia menuturkan bahwa program Adem ini mulai dijalankan sejak tahun 2013.

“Secara prosedural, pihak Atase/KBRI di wilayah Sabah Malaysia membentuk Panitia melibatkan berbagai unsur yaitu Atase, unsur pendidik dan lainya untuk melakukan seleksi. Sedangkan sekolah tempat belajar di Indonesia berdasarkan pilihan siswa dan ditentukan oleh Panitia sesuai standar dan kriteria yang telah ditentukan. Tahun ini, 600an anak migran mendapat program beasiswa di Indonesia” beber Miraj, sebagai pengawas pendidikan dasar dan menengah di Sabah..

Menurut Pater Aris, sekolah-sekolah, khususnya di NTT yang menjalankan program beasiswa ini ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Pada bagian lain, Pater Aris mengatakan bahwa sesuai aturan, perusahaann-perusahaan minyak termasuk di Malaysia mempuyai tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan para migran/pekerja di kebun kelapa sawit dan penduduk sekitarnya yang berekonomi kelas bawah, khusus indikator pendidikan dan kesehatan.

“Menurut aturan, perusahaan yang tidak memperhatikan warga masyarakat di sekitarnya, maka perusahaan dilarang mengekspor minyak dan bisa ditutup”, ungkap Pater. “Dan ini merupakan aturan standart intenasional, termasuk di Indonesia”, jelas Pater Aris Wawo.

Untuk itu, mereka mulai bergerak dengan membangun sekolah. “LSM-LSM mulai membangun sekolah-sekolah dan dalam perkembangannya terjalin kerjasama, karena para pekerja di kebun kelapa sawit mayoritas orang NTT dan Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama; Pemerintah Malaysia menyiapkan lahan, Pemerintah Indonesia menyiapkan bangunan, fasilitas lainya dan tenaga pendidik untuk membangun sekolah pada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama (SMP) sedangkan pendidikan setingkat SMA tidak ada”, urai Pater.

Untuk biaya pendidikan, menjadi tanggung jawab bersama. “Pemerintah Indonesia menanggung 1/4, sedangkan Malaysia (termasuk perusahaan) sebesar 3/4”, kata Pater merincikan.

Pater juga menuturkan, “Tahun ini sebanyak 1800an anak yang menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama, namun yang berhasil diakomodir dalam program Adem untuk sekolah setingkat SMA cuma 300-400an anak migran, ada yang secara mandiri bersekokah di Indonesia”, ungkap Pater mengutip pengalaman yang disampaikan utusan dari Malaysia.

Jadi setiap tahun, rata-rata 800an anak migran Indonesia di Malaysia tidak bisa melanjutkan pendidikan setingkat SMA karena tidak mempunyai kemampuan dan keterbatasan sekolah, sehingga menunggu usianya mencapai usia kerja lalu menggantikan Bapaknya bekerja di kebun kelapa sawit. Keadaan ini cukup menyedihkan” beber Pater lagi.

Pada kesempatan pertemuan dengan siswa, pendamping siswa Malaysia serta unsur terkait lainya yang dihelat di Nekamese siang tadi (7 Juli 2025), Peter mengusulkan agar tahun berikutnya sekolah yang menjalankan progam Adem perluh ditambah. “Tentu, quota anak untuk mengikuti pendidikan beasiswa perlu ditingkatkan” kata Pater mengakhiri obrolan.

Menelisik program ini, patut diberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia atas kerjasamanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata khususnya anak-anak migran yang lahir dan besar di negeri jiran lantaran orang tua menjadi pekerja migran. (baca juga: Veronika Sedo.Barek: Selamatkan Anak-Anak Imigran Indonesia dari Buta Aksara, gagasindonesiasatu.com, 3 September 2022). +++simon.kopong.seran

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *