Suluh Nusa, Denpasar – Demokrat Bali menerima informasi ada 8 orang dari Bali berangkat ke Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengikuti kongres luar biasa (KLB).
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta menyebut mereka bukan kader, pengurus, atau anggota Demokrat Bali.
“Saya dapat info memang ada 8 orang yang mengklaim dirinya dari Bali. Yang jelas kami pastikan 8 orang itu bukan kader kami di Demokrat Bali,” kata Mudarta di kantor DPD Demokrat Bali, Jumat 5 Maret 2021.
Mudarta mengatakan mereka 8 orang tersebut bisa saja hanya mengatasnamakan partai.
Pihaknya akan terus memonitor laporan tersebut. Jika memang terbukti, ia akan menempuh jalur hukum.
“Karena tidak boleh orang luar yang bukan ber KTA Demokrat, bukan pengurus, mengatasnamakan DPD Demokrat Bali, kan pelanggaran hukum namanya,” kata dia.
Ia mengatakan Demokrat Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang dihadiri oleh Pengurus DPD Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali.
Ia memastikan seluruh kader Demokrat Bali tidak terlibat KLB di Deli Serdang.
Ia pun meminta seluruh kader Demokrat di Bali untuk tenang dan kompak.
“Kader Demokrat di seluruh Bali tetap tenang, kita tunjukkan kalau kita kompak,” kata dia.
Ia menegaskan pihaknya mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang resmi.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Dr. Jefri Riwu Kore, MM, MH menyatakan ‘perang’ terhadap penyelenggaraan KLB tersebut.
Jefri mengungkapkan, DPD Partai Demokrat Provinsi NTT bersama Ketua DPC di seluruh NTT mengatakan tetap berjuang habis habisan bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima sukuhnusa.com, Jumat, 5 Maret 2021 dengan tegas mengungkapkan, Partai Demokrat NTT solid dan utuh dan tidak main-main dalam polemik ini.
“Seluruh pengurus DPD dan DPC dan 400-an PAC dan tiga ribuan ranting solid dan selalu ada bersama AHY. Kami setia sampai akhir dan siap bertarung hingga titik darah penghabisan, kami tidak main-main, kami urus partai sangat serius. Kami sangat serius menentang gejolak ini, Demokrat NTT akan melawan dan bertarung sampai titik darah penghabisan,” tulis Walikota Kupang ini.
Dia menyebut KLB di Deliserdang adalah illegal dan melanggar hukum. Sebab tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir.
“Tidak ada satupun Ketua DPD yang hadir dan 95% Ketua DPC juga tidak hadir, yang hadir justru orang-orang yang tidak jelas dan bukan kader partai dan baru pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia dan Ketua Umum Partai yang mereka tunjuk berasal dari luar partai,” kata Jeriko.
Untuk itu pihaknya akan menindaktegas bahkan mengambil tindakan hokum dengan mempidanakan siapapun peserta KLB asal NTT, baik yang mewakili DPD maupun DPC yang mengatasnamakan DPD maupun DPC,
“Kita pasti akan pidanakan mereka, ini peringatan yang tidak main-main, kami sangat serius,” tegas Jeriko lagi.
Jefri lebih jauh meminta agar pemerintah pusat tidak memberikan SK bagi kepengurusan KLB illegal, karena KLB tersebut dinilai cacat hukum. Jeriko menambahkan, Partai Demokrat masih sangat percaya dengan Presiden Jokowi, mempercayai marwah demokrasi yang dibangun selama sepuluh tahun dan tidak mempercayai segala cara abal-abal yang dipraktekan segelintir orang untuk mencederai Demokrasi.***(nyoman sunuasih/g.takene/SN/weeklyline media network)