Abstrak
BPJS Kesehatan adalah badan usaha milik pemerintah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hubungan tersebut adalah perjanjian antara BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar atau dibayarkan iurannya oleh pemerintah kepada pihak BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta maka BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemberi layanan kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Siloam Kupang.
Dana yang telah dibayarkan oleh pasien kemudian akan dikelola oleh BPJS Kesehatan dan akan dibayarkan kepada pihak pemberi layanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan peraturan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dalam hubungan kerja sama dan perjanjian ini dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan untuk melindungi hak-hak mereka apabila terdapat kelalaian dalam pemberian fasilitas kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemutusan hubungan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS Siloam Kupang terhadap hak-hak pasien dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk melindungi hak-hak pasien akibat adanya pemutusan hubungan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan RS Siloam Kupang.
Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan dilakukan dengan pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Peserta pada Kantor BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk menangani pengaduan-pengaduan dari peserta. Penanganan keluhan merupakan salah satu instrumen penyelesaian masalah pelayanan kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun medis. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan keluhan adalah melalui cara mediasi yang dilakukan melaui bantuan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pasien, BPJS Kesehatan
Abstract
BPJS Kesehatan (Health Social Security Administering Body) is a government-owned company appointed to provide health care insurance for all Indonesians. The basis of this relationship is an agreement between BPJS Kesehatan and its participants who have paid or paid their dues by the government to BPJS Kesehatan to get health services in accordance with applicable regulations. To provide health services for participants, BPJS Kesehatan collaborates with health service providers, in this case the Siloam Hospital Kupang.
The funds that have been paid by the patient will then be managed by BPJS Kesehatan and will be paid to the health service providers, in this case the hospital according to the facilities needed by the patient in accordance with BPJS Kesehatan regulations. Therefore, in this cooperation and agreement, legal protection is needed for BPJS Kesehatan participant patients to protect their rights if there is negligence in the provision of health facilities that they should have received.
This study aims to determine the impact of terminating the relationship between BPJS Kesehatan and Siloam Hospital Kupang on patient rights and to find out what efforts are being made to protect patient rights due to the termination of the relationship between BPJS Kesehatan and the Siloam Hospital Kupang.
The result of this study is the form of legal protection provided to BPJS Kesehatan participant patients by establishing a Participant Complaint Handling Unit at the BPJS Kesehatan Office which functions to handle complaints from participants. Complaint handling is an instrument for solving health service problems, both administrative and medical. The mechanism that can be taken to resolve complaints is through mediation which is carried out through the assistance of a mediator that has been agreed by both parties in writing.
Keywords: Legal Protection, Patient Rights, BPJS Kesehatan