JAKARTA – SIMON Petrus Kamlasi, sosok purnawirawan TNI yang pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur ini diangkat menjadi staf ahli Menko Pangan.
Pengangkatan ini berdasarkan SK Menko Pangan Nomor: 02/M.PANGAN/KEP/01/2025 oleh
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan.
Alasan yang SPK masik jajaran Staf Ahli Menko Pangan untuk memperkuat kolaborasi antara sektor pertanian, pangan, dan lingkungan hidup di Indonesia untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’.
“Saya diberi mandat dan kepercayaan diberi mandat untuk memberikan masukan strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan pembangunan pangan nasional. Terimakasih untuk pak presiden dan pak menko pangan”, ungkap SPK kepada wartawan, 8 April 2025.
Kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pangan ini bagi SPK adalah amanah.
“Saya merasa ini adalah amanah sekaligus peluang strategis. Lingkungan harus mendapat perhatian setara dalam skema ketahanan pangan nasional,” ujar SPK saat dikonfirmasi melalui telepon.
Mantan prajurit TNI ini menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor serta sinergi antara kementerian. Ia menyebut isu air dan inovasi pertanian berbasis teknologi tepat guna sebagai fokus utama dalam perannya.
Lingkungan dan pangan tak bisa dipisahkan keduanya saling menopang. Pendekatan berbasis data dan landscape approach akan jadi fondasi saya dalam memberi masukan kebijakan,”kata dia.
Mantan Kasrem 161/Wira Sakti Kupang ini juga menekankan strategi kepemimpinan birokratis yang proaktif, dengan memberikan masukan baik secara formal maupun informal kepada Menko Pangan.
Ia juga akan mendorong integrasi antara kebijakan lingkungan dan pertanian agar lebih harmonis dan tidak tumpang tindih.
SPK juga menyoroti peran penting masyarakat lokal, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas.
“Masyarakat lokal bukan objek, tapi subjek utama kebijakan. Kearifan lokal perlu diakomodasi dan diperkuat,” tegasnya.
Dalam rencananya, SPK akan membentuk forum koordinasi lintas kementerian berbasis isu strategis, serta mendorong evaluasi kebijakan secara terukur lintas sektor.
Dia juga menegaskan akan tetap berkontribusi mewujudkan janji-janji kampanyenya melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di NTT.
“Disiplin dan ketegasan dari dunia militer akan saya bawa dalam pengelolaan kebijakan. Tapi kebijakan juga harus punya empati dan bisa diterapkan. Lingkungan dan tentara itu seperti ikan dan air—tidak bisa dipisahkan,” tandas SPK. +++goe.takene/indah/sandro.wangak
