LEWOLEBA – Prihatin pada situasi sosial dan pemerintahan dalam empat bulan masa kepemimpinan bupati Lembata Kanis Tuaq, mendorong sejumlah orang tua Edang di Lewoleba berkumpul mediskusikan beberapa hal yang akan disampaikan kepada bupati, sebagai nasihat untuk membantunya menjalankan tugasnya memimpin Lembata.
Duduk bersama di sebuah Ebang (rumah adat orang Edang), para tetua Edang itu menyesalkan sikap bupati Tuaq, yang entah kenapa, sejak pelantikannya 20 Februari lalu, terkesan menutup diri dan membatasi komunikasi dengan para pendukungnya, termasuk kepada tetua Edang di Lewoleba. Hal ini nampak pada sikap Kanis yang tak mau menggubris berbagai masukan dan saran yang disampaikan kepadanya.
Kondisi ini sangat disesalkan para tetua Edang, karena baru sekejap menjabat bupati, Kanis Tuaq seolah lupa diri dan membuat kecewa para pendukungnya.
Kekecewaan ini dikhawatirkan akan meluas dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik pada bupati Lembata. Para tetua berharap Kanis Tuaq dapat mengubah sikapnya agar ia tak dianggap lupa diri dan tak tahu berterimakasih.
Sementara di sisi pelayanan pemerintahan, forum tetua ini menilai bupati Kanis belum melakukan konsolidasi birokrasi secara memadai sehingga belum nampak “semangat baru” dan kekompakan pada kalangan birokrat untuk bekerjasama dengan bupati baru. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam mengatasi persoalan sehari-hari yang dikeluhkan masyarakat.
Selain itu bupati Kanis dianggap belum melakukan distribusi kewenangan kepada bawahannya. Hal ini terbukti dari proses surat menyurat yang tak mengikuti mekanisme berjenjang melalui asisten dan sekda, namun kadang bupati langsung mengarahkan kabag atau staf lainnya. Diharapkan bupati Kanis dapat memperbaiki keadaan ini agar tidak menyulitkan dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Melihat kondisi birokrasi Lembata ini para tetua memberi kesan bahwa bupati Kanis terlihat minder menghadapi para birokrat. Diduga ini terjadi karena mayoritas kalangan birokrat tidak memilihnya dalam pilkada lalu, juga karena pengalaman birokrasinya yang minim.
Menghadapi kondisi ini para tetua menghendaki agar bupati Kanis dapat bersikap rendah hati dan merangkul semuanya, supaya dapat bekerjasama melayani masyarakat Lembata. Selain itu bupati Kanis diharapkan mau mengakui keterbatasan pengalamannya dan berusaha membuka diri untuk belajar dan berdikusi dengan para birokrat senior yang lebih berpengalaman darinya.
Bila bupati Kanis bersikap arogan dan hanya mengandalkan kemampuan yang tak seberapa itu, dikhawatirkan ia akan sangat kesulitan menjalankan tanggung jawabnya sebagai bupati.
Para tetua juga mengingatkan agar bupati tidak terpengaruh oleh orang-orang dekatnya yang terus memprovokasinya memutasikan pejabat, namun sebaiknya ia beradaptasi dulu dengan kondisi birokrat yang ada, sambil melihat kinerja mereka.
Dalam hal dukungan politik, tetua Edang menilai bupati Kanis belum mampu melakukan konsolodasi politik secara memadai. Dengan persentasi kemenangan yang kecil, Kanis mestinya menyadari bahwa dia membutuhkan dukungan politik dari pihak lain yang tidak mendukungnya dalam pilkada lalu.
Diketahui kemenangan paket Tunas hanya sebesar 27,35% dengan perolehan suara sebanyak 19.720 dari total suara sah 72.108. Artinya mayoritas orang Lembata tidak mendukung Tunas. Kondisi ini mestinya mendorong Kanis pada awal pemerintahannya, segera membangun relasi politik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik agar memudahkannya menjalankan programnya.
Namun sepanjang empat bulan ini Kanis dinilai gagal membangun konsolidasi politik dengan para pihak dan partai politik. Dalam kondisi ini, sayangnya partai PAN dan Nasdem sebagai partai pengusungnya pun tidak dapat berbuat banyak. Diduga hal ini terjadi karna bupati Kanis meski minim pemahaman politik namun tidak membuka diri dan tidak mau menjalin relasi politik, bahkan dengan partai pengusungnya sendiri.
Sementara itu, menghadapi berbagai saran, keluhan dan kritik masyarakat akan kepemimpinannya, baik disampaikan secara langsung padanya maupun melalui medsos, bupati Kanis dianggap tidak peduli dan masa bodoh. Ini menunjukkan betapa minim kapasitasnya dalam memahami tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Sangat disesalkan betapa buruknya cara komunikasi bupati kepada masyarakat yang mestinya dilayaninya.
Di sisi lain, para tetua Edang menyesalkan perilaku memalukan dari keluarga dekat bupati yang mengintervensi proyek-proyek dan mengintimidasi pejabat, juga seenaknya menggunakan fasilitas pemerintah untuk urusan pribadi, serta memprovokasi bupati memutasi pejabat. Kondisi ini terjadi karena bupati Kanis dinilai sangat lemah dan tak berdaya mengatsi perilaku buruk keluarganya. Para tetua berharap bupati Kanis dapat bersikap tegas membatasi peran keluarga yang memalukan itu, agar wibawa pemerintah di hadapan masyarakat tidak dijatuhkan oleh keluarganya sendiri.
Selain mendiskusikan hal-hal tersebut, para tetua Edang masih menyimpan sejumlah hal khusus yang akan disampaikan kepada bupati Kanis. Direncanakan para tetua ini akan menemui bupati Kanis untuk menyampaikan harapan mereka. Namun sampai berita ini diturunkan, belum dipastikan kapan mereka dapat bertemu bupati.
Kumpul para tetua Edang atau “bongan weq tualahar” ini berlangsung pekan lalu, Sabtu 14/6/2025.
Hadir dalam bongan weq ini tetua Edang antara lain, bpk. Ande Liliweri mantan wakil bupati Lembata, dua mantan asisten bpk. Muhidin Isak dan bpk. Niko Paji Liarian, tualahar guru Eman Mara, juga bpk. Yos Benidau, bpk. Frans Leuobi serta tiga orang inisiator yakni Alwi Murin, Mon Odel dan Matheus Ratu. Acara ini berlangsung di Ebang Murin Uri, milik alm. Bpk. Alex Murin, salah satu pejuang otonomi Lembata di bilangan Rayuan Kelapa Lewoleba, tempat dimana tahun lalu pernah dilakukan konsolidasi keluarga Edang dalam masa pencalonan Pilkada Lembata.
Inisiator pertemuan Alwi Murin menjelaskan bahwa ini merupakan upaya para tetua Edang untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dengan pendekatan kekeluargaan. Jurkam paket Tunas ini meminta masyarakat Lembata aktif mengontrol jalannya pemerintahan bupati Kanis Tuaq yang mulai meresahkan ini. “Karena Lewotanah Leuawuq Lembata ini bukan tanggung pemenang saja”, kata Alwi Murin, mantan anggota dprd Lembata yang sekarang menjadi petani ini.
Sementara inisiator lainnya, Mon Odel yang adalah ketua PKB Lembata yang kalah bersaing dalam pilkada tahun lalu, berharap agar bupati Kanis Tuaq dapat membuka diri terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak.”Lembata ini milik kita bersama jadi kita urus sama-sama”, pinta mantan anggota DPRD Lembata ini.**
Penulis : Alwi Murin
