LEMBATA, SULUH NUSA – AWAL tahun 2023 semua Gubenur, Bupati/Walikota, Kapolda, Kapolres, dan jajaran pimpinan pemerintah lainnya dikumpulkan Presiden Joko Widodo untuk membahas berbagai persoalan bangsa termasuk menekan laju inflasi. Sayangnya, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata merasa tindakan menekan laju inflasi menjadi tidak penting. Apa sebab?
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ada sekitar 20 komoditas yang masuk dalam perhitungan dan penilaian laju inflasi satu daerah.
Dan berdasarkan pemantauan harga di tiga kota di Provinsi NTT yang masuk dalam penilaian inflasi yakni Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu tingkat inflasi di NTT per Februari 2023 mencapai 6,65 persen.
Jumlah ini masih cukup tinggi karena idealnya tingkat inflasi hanya 2-4 persen saja.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata Feliksia P.K Siola menyebutkan Lembata atau Kota Lewoleba tidak masuk menjadi kota yang dipantau inflasinya.
“Sister city kita untuk penilaian tingkat inflasi adalah Kota terdekat yaitu Maumere. Sekalipun begitu, inflasi disatu daerah termasuk lembata harus ditekan lanunya. Dan pemerintah punya kewajiban untuk menekan laju inflasi. Pemerintah daerah punya kewajiban mengendalikan inflasi termasuk mengontrol kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. “, ungkap Siola.
Menurut Siola, Inflasi itu jangan dianggap negatif. Inflasi itu baik jika dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.
“Kalau tidak ada inflasi berarti tidak ada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,” kata Feliksia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 13 Februari 2023.
Sebanyak 20 komoditas yang terpilih yang wajib dipantau harganya di pasar yakni beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, udang, pisang, telur ayam rasa, gula pasir, ikan kembung, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.
Siola menjelaskan memantau kenaikan harga bahan pokok dan bahan kebutuhan lainnya di pasar sebagai upaya menekan laju inflasi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data BPS angka kemiskinan di Lembata walaupun tidak signifikan tetapi mengalami penurunan.
Angka kemiskinan Kabupaten Lembata tahun 2021 sebesar 26,21 dan tahun 2022 sebesar 26,08. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 64,75 dan tahun 2022 naik menjadi 65,47. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2021 4,94 dan tahun 2022 turun menjadi 4,74.
Pemerintah Kabupaten Lembata dalam upaya menekan laju inflasi hanya dengan satu cara yakni meminta masyarakat Lembata konsumsi makanan lokal dihari Rabu dan Kamis.
Kepala Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Longginus Lega kepada SuluhNusa (weeklyline media network) melalui saluran telepon, 14 Februari 2023 mengungkapkan upaya pemerintah untuk menekan laju inflasi dengan menggelar operasi pasar murah tidak dilaksanakan.
“Kita di Lembata dalam beberapa tahun terakhir tidak ada pasar murah. Pasar murah tidak pernah digelar. Kota kota lain terus digelar sebagai upaya menekan laju inflasi. Sementara kita di Lembata tidak ada pasar murah termasuk di tahun 2023. Padahal kami pemerintah punya kewajiban untuk menekan laju inflasi dengan menggelar pasar murah”, ungkap Longginus.
Lebih jauh, Longginus membeberkan alasan pemerintah Lembata tidak menggelar pasar murah karena tidak ada anggaran. Sebab untuk menggelar pasar murah pemerintah bekerja sama dengan Perum Bulog untuk beras dan distributor bahan pokok lainnya dengan sistem subsidi dari pemerintah agar masyarakat membeli denga harga murah.
“Anggaran untuk subsidi bahan pokok jki tidak ddianggarkan dalam APBD II tahun 2023. Awalnya kami sudah anggarkan tetapi dihilangkan atau ditiadakan saat penetapan APBD. Jadi pemerintah tidak punya anggaran untuk menggelar pasar murah. Padahal operasi pasar murah menjadi wajib untuk menekan laju inflasi. Dinas koperindag sudah menganggarkan untuk operasi pasar murah tahun 2023 di awal penyusunan APBD akan tetapi dalam perjalanan dihapus dan tidak ada anggaran. Menekan laju inflasi adalah tugas pemerintah salah satu caranya adalah dengan mengggelar pasar murah. Tetapi tahun 2023, pemerintah kabupaten lembata tidak punya anggaran untuk menggelar pasar murah sebagai upaya menekan laju inflasi. Tidak tau kenapa. Anggaran untuk operasi pasar murah ditiadakan”, ungkap Longginus.
APBD Lembata “Ngos Ngosan”
Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Lembata, Paskalis Tapobali, pada forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Senin, 13 Februari 2023, di aula Kantor Bupati Lembata mengingatkan bahwa APBD Kabupaten Lembata saat ini dan tahun-tahun kedepannya akan mengalami tekanan yang sangat hebat.
APBD Lembata nhisa ngosan, karena itu, ia meminta agar penyusunan RKPD tahun 2024 harus lebih cermat dan terintegratif serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lembata secara tepat guna dan tepat sasaran.
Bulog Siapkan 27 Ton Beras
Sementara itu Gudang Perum Bulog Wilayah Lembata, Cabang Larantuka sudah menyediakan sekitar 27 ton beras untuk mengantisipasi permintaan pemerintah Kabupaten Lembata dalam operasi pasar murah.
Kepala Gudang Perum Bulog Wilayah Lembata, Cabang Larantika Iqbal Musa Songge yang ditemui SuluhNusa di kantornya, 14 Februari 2023 menjelaskan pihak senantiasa menyediakan beras untuk operasi pasar murah.
“Kami dari Bulog hanya menyiapkan beras. Untuk bahan pokok komersil yang lainnya disediakan oleh pemerintah bekerja sama dengan distributor lokal penyedia bahan pokok”, ungkap Iqbal.
Ia mengungkapkan beras yang disediakan bulog tergantung permintaan pasar dengan HET 9.950 per kilo gram.
“Untuk sembilan kecamatan, kami menyediakan minimal 3 ton untuk satu kali operasi pasar murah. Kalau jadi kita sudah sediakan sekali turun 3 ton untuk setiap kecamatan di pasar tradisional. Harganya Per kecamatan dengan beda beda”, ungkap Iqbal.
Harga untuk kecamatan Nubatukan beras dijual Rp. 9000, Lebatukan Rp. 9.500 sementara kecamatan lain dijual dengan HET tertinggi yakni Rp. 9.950.
“Untuk kecamatan Nubatukan masyarakat bisa membeli beras Bulog di mitra RPK di Pasar Pada yakni Afifa, K-Juara 01, K-Juara 02 dan kios Hanie.
Upaya Gubernur Menekan Laju Inflasi
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turun langsung memantau harga kebutuhan pokok dan perekonomian masyarakat di Pasar Kasih Naikoten I, Kota Kupang, Senin, 13 Februari 2023.
Gubernur Laiskodat juga bersama Penjabat Walikota Kupang, George M. Hadjoh serta pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT dan Kota Kupang.
“Jangan lupa cek jadwal kegiatan pasar murah di 10 titik per hari ini tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2023, yang dilakukan oleh TPID Kota Kupang sebagai upaya mengendalikan inflasi di Kota Kupang,” sebut Gubernur Laiskodat, sayangnya di Lembata terancam tidak ada pasar murah karena APBD II Kabupaten tersebut mengalami tekanan yang berat dan ngos ngosan sehingga tahun 2023 pemerintah dan DPRD Lembata sepakat menghilangkan anggaran untuk operasi pasar murah dari APBD II. +++ sandrowangak
