suluhnusa.com – Untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik atau BPSmemakai sistem daring (online) dalam melakukan sensus penduduk.
Adapun dasar dari penyelenggaraan SP Online 2020 adalah untuk mengakomodir masyarakat dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti memiliki mobilitas tinggi dan tidak nyaman dengan petugas yang datang ke rumahnya.
Masyarakat hanya perlu menyiapkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dan kartu keluarga (KK) yang di dalamnya terdapat nomor induk kependudukan (NIK).
Sensus Penduduk (SP) Online 2020 dilakukan sejak 15 Februari-31 Maret 2020, sebelum sensus lapangan yang akan dimulai di bulan Juli nanti.
Cara BPS menyelenggarakan SensuSP Online ini mendapat respon positip masyarakat, salah satu dari Desa Adobala, Kecamatan Kelubagolit, Flotim, NTT.
Satu satunya desa yang ada di Kecamatan Kelubagolit yang memiliki website desa ini membuka posko pelayanan SP Online untuk warganya.
Kepala Desa Adobala, Arnoldus Haryanto Ara Tadon,S.Pd, kepada suluhnusa.com, 19 Februari 2020 di kantor desa setempat membenarkan bahwa pihaknya sebagai pelayan masyarakat membuka posko SP Online di kantor desa selama empat hari.
“Kita layani masayarakat yang mengikuti SP Online selama empat hari. Dimulai hari ini, 19 Februari sampai dengan 24 Februari 2020 saat jam kerja. Kita layani empat hari yakni Rabu, Kamis Jumad dan Senin. Sabtu dan Minggu hari libur sehingga pelayanan di kantor desa tidak diselenggarakan,” ungkap Ara Tadon.
Lebih jauh Ara Tadon menjelaskan untuk mendukung SP Online ini pengembangan website desa sudah link SP Online sudah teringerasi. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan apparat desa sebanyak enam orang berikut sarana pra sarana desa berupa laptop dan perangkat jaringan untuk koneksi internet.
Sejak dibuka hari pertama, 19 Februari 2019, masyarakat berbondong bondong membawa dokumen kependudukan berupa KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan KK lalu memgantri di lantai dua kantor desa tersebut menunggu giliran untuk disensus oleh aparat desa yang bertugas.
Ara Tado menjelaskan dirinya bersama apparat desa menargetnya 75-80 persen penduduk Desa Adobala tercatat secara online melalui SP Online ini.
“Aparat desa yang bertugas hanya membantu membacakan pertanyaan untuk dijawab masayarakat yang bersangkutan secara jujur dan diisi oleh petugas dalam link SP Online 2020,” tegas Ara Tadon.
Sementara itu di Kecamatan Witihama, Camat Laurensius Lebu Raya,SH saat membuka kegiatan Rakor Kecamatan Persiapan Sensus Penduduk 2020 menegaskan kepada semua kepala desa agar membuka pojok SP Online di desa masing masing.
“Seluruh Kepala Desa harus berperan aktif dalam menyukseskan hajatan Bangsa Program Nasional ini dalam dua tahaban SP Online dan SP wawancara 2020. Untuk SP Online setiap desa harus buka pelayanan SP online bagi masyarakat,” ungkap Lebu Raya.
Camat Witihama bersama 16 Kepala Desa membuat komitmen untuk pencapaian sensus Online 80 Persen untuk wilayah kecamatan Witihama, Flotim, NTT.
Hal yang sama juga dilakukan oleh camat Adonara, Ariston Kolot Ola, SSTP. Dalam suratnya yang bernomor KCA.470/42/PEM/2020 perihal Partisipasi dalam SP Online menegaskan kepada seluruh anggota TNI Polri, Para Guru, Pegawai, Aparat Desa agar aktif mengisikan data penduduk secara online melalui alamat url : sensus.bps.go.id.
“Para kepala desa diminta untuk, membuka posko pelayanan SP Online bagi masyarakat di kantor desa masing masing dan menyebarluaskan informasi SP Online ini kepada semua warga melalui corong informasi desa.
“sebab, sesuai kesepakatan bersama dalam rapat koodinasi bersama semua Kepala Desa bahwa target 50% dari jumlah penduduk kecamatan Adonara harus terdata secara online,” ungkap Kolot Ola.
Sekedar untuk diketahui periode sensus penduduk 2020 online (SP2020 Online) dimulai pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020.
BPS mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara, Institut Teknologi Bandung, Biro Statistik Australia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya, untuk menguatkan jaringan komunikasi, internet, dan keamanan data.
Data penduduk dalam SP 2020 akan menjadi dasar pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan, seperti pendidikan, pangan, kesehatan, dan perumahan.
Selain itu, sensus penduduk menjadi parameter demografi dan proyeksi soal fertilitas, mortalitas, migrasi, dan karakteristik lainnya untuk indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).***
sandro wangak