KALABAHI,– Sejumlah kontraktor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), mempersoalkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT terhadap pekerjaan proyek tahun anggaran 2024 dan 2025 yang telah dinyatakan selesai 100 persen dan dibayar lunas.
Para kontraktor menilai temuan kekurangan volume maupun kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, sebelum pembayaran dilakukan, pekerjaan telah melalui tahapan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan tim Provisional Hand Over (PHO).
Mereka merasa berada pada posisi yang dirugikan karena kini harus mempertanggungjawabkan temuan pemeriksaan, meskipun sebelumnya pekerjaan telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi ketentuan kontrak.
Atas persoalan tersebut, sejumlah kontraktor meminta Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor, Romelus Djobo, memfasilitasi ruang dialog dengan BPK Perwakilan NTT. Mereka ingin menyampaikan keberatan sekaligus meminta penjelasan langsung mengenai dasar dan mekanisme pemeriksaan yang menghasilkan temuan tersebut.
Menanggapi keberatan para kontraktor, Romelus Djobo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), melalui sambungan telepon mengatakan, kontraktor yang tidak menerima hasil pemeriksaan dipersilakan melakukan klarifikasi langsung kepada BPK.
Menurut Djobo, BPK selalu membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pemeriksaan. Bahkan, mekanisme tersebut saat ini sedang berjalan dan telah dimanfaatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan.
“Jadi BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan kepatuhan belanja. Pemeriksaan ini mencakup fisik maupun nonfisik dan memang banyak temuan,” ungkap Djobo.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang telah mencapai progres 100 persen dan dibayar lunas tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh pelaksanaannya bebas dari persoalan kelebihan pembayaran ataupun kekurangan volume pekerjaan.
Djobo menegaskan, pemeriksaan BPK dilakukan secara cermat. Bahkan, dalam proses pemeriksaan, auditor tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri bukti pendukung hingga melakukan pengujian langsung terhadap sejumlah barang.
“BPK sampai membawa bukti nota dan melakukan uji petik di toko,” jelasnya.
Karena itu, Djobo kembali meminta para kontraktor yang merasa keberatan agar tidak hanya menyampaikan protes, tetapi menggunakan kesempatan klarifikasi selagi tim BPK masih berada di Kabupaten Alor.
“Silakan kalau keberatan bisa melakukan klarifikasi. BPK masih ada di Alor, silakan bertemu untuk klarifikasi. Mereka sangat terbuka. Namanya temuan itu wajib untuk ditindaklanjuti. Mumpung BPK masih ada, silakan klarifikasi,” tegas Djobo.
Kontraktor Pertanyakan Fungsi Pengawasan
Sebelumnya, persoalan temuan proyek tahun anggaran 2024 dan 2025 di Kabupaten Alor juga diberitakan media Suluhnusa.com dengan judul “Proyek 2024–2025 di Alor Ramai-Ramai Jadi Temuan BPKP, Kontraktor Pertanyakan Fungsi PPK dan Tim PHO.”
Dalam pemberitaan tersebut diungkapkan, sejumlah kontraktor diminta mengembalikan kelebihan pembayaran dengan nilai bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, bergantung pada nilai dan hasil pemeriksaan masing-masing proyek. Total temuan yang dipersoalkan disebut mencapai miliaran rupiah.
Salah seorang kontraktor Alor, Ori Sir, menilai banyaknya proyek yang menjadi temuan patut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan pemerintah.
Menurutnya, apabila kekurangan volume hanya ditemukan pada satu atau dua proyek, kondisi tersebut masih dapat dipahami. Namun, ketika temuan terjadi pada sebagian besar pekerjaan, maka mekanisme pengawasan sejak awal hingga proses serah terima pekerjaan perlu dipertanyakan.
Ori menjelaskan, ketika proses PHO berlangsung, tim PHO bersama PPK dan konsultan pengawas turun langsung ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan. Pengukuran ulang dilakukan terhadap fisik bangunan dan setiap item pekerjaan sebelum pembayaran 100 persen diselesaikan.
“Ketika PHO dilakukan, tim PHO, PPK, dan konsultan pengawas semuanya turun ke lokasi. Fisik pekerjaan diukur ulang, setiap item diperiksa. Bahkan ada bagian pembangunan yang turut menyaksikan pemeriksaan di lapangan. Setelah dinyatakan sesuai dengan volume kontrak, barulah pembayaran 100 persen dilakukan,” jelasnya.
Namun, persoalan muncul ketika pemeriksaan fisik kembali dilakukan BPK pada tahun berikutnya dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pemeriksaan sebelumnya, serta dasar penetapan tanggung jawab kepada kontraktor.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau sebelumnya sudah diperiksa, diukur ulang, dinyatakan sesuai kontrak dan dibayar 100 persen, mengapa ketika BPKP turun kembali justru ditemukan kekurangan volume? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?” tegas Ori.+++
j.k