KALABAHI – Sejumlah kontraktor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), mempersoalkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT terhadap pekerjaan proyek pemerintah tahun anggaran 2024 dan 2025 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah pekerjaan proyek dilaporkan menjadi temuan pemeriksaan, terutama terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan. Konsekuensinya, kontraktor diminta mengembalikan kelebihan pembayaran yang dinilai sebagai kerugian negara.
Nilai temuan dari sejumlah pekerjaan tersebut, menurut para kontraktor, jika diakumulasikan mencapai miliaran rupiah. Besaran pengembalian yang dibebankan kepada masing-masing kontraktor bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Salah satu kontraktor asal Alor, Ori Sir, yang menyampaikan keberatan mewakili sejumlah rekan sesama kontraktor, menilai hasil pemeriksaan tersebut perlu dipertanyakan.
Pasalnya, pekerjaan yang kini menjadi temuan BPKP sebelumnya telah melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan fisik, hingga Provisional Hand Over (PHO) sebelum dilakukan pembayaran 100 persen.
Dalam diskusi bersama sejumlah rekan kontraktor di Kalabahi, Senin (9/11/2026) malam, Ori mengatakan kejanggalan yang mereka persoalkan adalah banyaknya proyek tahun anggaran 2024 dan 2025 yang disebut mengalami kekurangan volume.
Menurut dia, jika kekurangan volume hanya ditemukan pada satu atau dua proyek, hal tersebut masih dapat dipahami. Namun, ketika temuan terjadi pada sebagian besar pekerjaan, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sebelumnya patut dievaluasi.
“Kalau temuan ini pada satu atau dua proyek, itu masih masuk akal. Tetapi yang terjadi sekarang hampir sebagian besar proyek di daerah ini menjadi temuan,” ungkap Ori.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan sebuah proyek pemerintah terdapat sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya. Di antaranya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencana, konsultan pengawas, serta tim PHO yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan sebelum dinyatakan selesai dan dibayarkan.
Ori menguraikan, sebelum kontraktor mengajukan pembayaran 100 persen, pekerjaan terlebih dahulu dinyatakan mencapai progres fisik sesuai kontrak. PPK kemudian meminta konsultan pengawas melakukan pemeriksaan dan pencocokan data fisik di lapangan.
Setelah itu, PPK menjadwalkan proses PHO dengan melibatkan tim pemeriksa, PPK, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Dalam proses tersebut, menurut Ori, seluruh item pekerjaan diperiksa dan diukur kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan volume yang tercantum dalam kontrak. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan pekerjaan telah sesuai, barulah dilakukan proses pembayaran.
“Ketika PHO dilakukan, tim PHO, PPK, dan konsultan pengawas semuanya turun ke lokasi. Fisik pekerjaan diukur ulang, setiap item diperiksa. Bahkan ada bagian pembangunan yang turut menyaksikan pemeriksaan di lapangan. Setelah dinyatakan sesuai dengan volume kontrak, barulah pembayaran 100 persen dilakukan,” jelasnya.
Namun, persoalan muncul ketika BPKP Perwakilan NTT kembali melakukan pemeriksaan fisik pada tahun berikutnya dan menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kalau sebelumnya sudah diperiksa, diukur ulang, dinyatakan sesuai kontrak dan dibayar 100 persen, mengapa ketika BPKP turun kembali justru ditemukan kekurangan volume? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?” tegas Ori.
Ori menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghindari tanggung jawab apabila memang terdapat kekurangan volume pekerjaan yang dapat dibuktikan secara objektif. Namun, ia meminta agar tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan hanya kepada kontraktor.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga penerimaan hasil pekerjaan perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia juga mengaku keberatan karena pengembalian uang tersebut menjadi beban berat bagi kontraktor kecil yang telah menggunakan dana pembayaran untuk membiayai seluruh kebutuhan pelaksanaan proyek.
“Kami ini kontraktor kecil. Dana yang dibayarkan atas pekerjaan kami sudah terpakai untuk membiayai pekerjaan. Kami mau mendapatkan uang dari mana lagi untuk mengembalikannya? Berapa keuntungan yang kami peroleh dari pekerjaan itu? Kalau harus dikembalikan, praktis tidak ada keuntungan yang tersisa,” tandasnya.
Ori bahkan menyebut dirinya mendengar adanya temuan pengembalian uang hingga sekitar Rp160 juta pada pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya (Abad).
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya diselesaikan melalui kewajiban pengembalian uang oleh kontraktor, tetapi juga dengan mengklarifikasi proses pemeriksaan sebelumnya, termasuk tanggung jawab PPK, konsultan pengawas, dan tim PHO.
“Kami berharap BPKP membuka ruang dialog. Semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing. Jangan sampai kontraktor saja yang menjadi korban,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, sejumlah kontraktor berencana menemui Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor, Romelus Djobo, pada Selasa (10/11/2026), untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta fasilitasi dialog dengan BPKP Perwakilan NTT.
Ori mengakui persoalan seperti ini semestinya dapat dikomunikasikan melalui asosiasi kontraktor. Namun, karena belum mengetahui secara jelas pihak yang mengurus organisasi tersebut, mereka memilih mendatangi langsung Inspektorat Daerah.
“Mestinya masalah seperti ini diselesaikan melalui asosiasi kontraktor. Tetapi kami tidak tahu siapa yang mengurus asosiasi ini. Jadi, kami langsung bertemu dengan Irda,” katanya.
“Kami kontraktor ini sepertinya hanya kerja swadaya saja. Kalau memang demikian, ke depan tidak usah lagi menggunakan tim PHO dan PPK segala macam. Sekalian saja setelah pekerjaan selesai, BPKP yang turun langsung memeriksa progres fisik pekerjaan di lapangan,” tegas Ori.
Di satu sisi, setiap kekurangan volume yang terbukti harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk melindungi keuangan negara. Namun, di sisi lain, proses pengawasan, pemeriksaan, dan penerimaan hasil pekerjaan sebelumnya juga perlu dievaluasi.+++
j.k