KALABAHI, – Ekspansi usaha ritel modern Indomaret dan berkembangnya penginapan serta resort pariwisata di sejumlah wilayah Kabupaten Alor mulai membuka sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Alor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai mengoptimalkan potensi pajak dari aktivitas usaha tersebut. Bahkan, Bapenda kini melirik sumber pendapatan baru dari kapal pesiar dan kapal pinisi yang berlabuh selama beberapa hari di perairan Alor.
Kepala Bapenda Kabupaten Alor, Ripka Jayati Obidje, mengungkapkan bahwa keberadaan Indomaret di Kota Kalabahi telah memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah melalui sejumlah objek pajak, mulai dari pajak reklame, pajak makanan dan minuman pada gerai Point, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal itu disampaikan Ripka saat dikonfirmasi Wartawan di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Mantan Kadis Pariwisata ini yang akrab disapa Aty itu menjelaskan, Bapenda sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terus melakukan inovasi dan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru guna meningkatkan PAD Kabupaten Alor.
Menurutnya, perkembangan dunia usaha di Alor harus diikuti dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Setiap aktivitas ekonomi yang memenuhi ketentuan perpajakan harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Untuk Indomaret, sudah pasti ada pajak reklame, pajak Point, dan PBB, yakni lahan dan bangunannya,” ungkap Aty.
Ia merincikan, dari lima unit usaha Point yang telah beroperasi, penerimaan pajak makanan dan minuman selama dua bulan mencapai sekitar Rp50 juta.
Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring perkembangan aktivitas usaha.
Sementara itu, pajak reklame akan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban PBB atas lahan dan bangunan Indomaret baru mulai dibayarkan pada 2027 karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan pada tahun tersebut.
Aty menjelaskan, keberadaan bangunan usaha modern juga berpotensi meningkatkan nilai objek pajak dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Dulu belum ada usaha ini, PBB-nya mungkin Rp1 juta. Tetapi dengan adanya bangunan Indomaret, pajaknya bisa saja menjadi Rp10 juta atau Rp15 juta. Itu dilihat juga dari luas bangunan dan zona serta nilai tanahnya,” jelasnya.
Selain itu, ada sektor pariwisata melalui penginapan, resort, dan operator selam (dive operator) juga menjadi salah satu sumber penerimaan PAD. Lanjut Aty, Bapenda menargetkan penerimaan dari sektor resort dan operator selam pada 2026 sebesar Rp750 juta.
Namun, realisasinya telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar atau lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas usaha pariwisata di Kabupaten Alor memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah.
Di sisi lain, dirinya mengingatkan agar seluruh OPD tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan. Setiap sektor harus aktif mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dapat dikonversi menjadi PAD, jelas Aty.
Tidak berhenti pada Indomaret dan resort, Bapenda Alor kini mulai menjajaki peluang penerimaan daerah dari kapal pesiar maupun kapal pinisi yang berlabuh selama beberapa hari di perairan Alor.
Aty mengatakan, peluang tersebut muncul setelah dirinya berdiskusi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota lain mengenai inovasi pengembangan sumber PAD.
Salah satu potensi yang sedang dikaji adalah kemungkinan pengenaan pajak terhadap kapal yang difungsikan sebagai hotel terapung, termasuk aktivitas penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan.
“Saya diskusi dengan teman-teman kabupaten/kota lain dan ada peluang kita dapat menarik PAD lagi dari kapal-kapal pesiar atau kapal pinisi yang berlabuh berhari-hari. Itu kita akan jajaki, termasuk pajak kapal terapung atau hotel/restoran terapung dan pajak makan-minumnya,” tandas Aty.
Meski demikian, rencana tersebut masih membutuhkan kajian regulasi dan pembagian kewenangan pemerintahan. Jika secara hukum memungkinkan, Pemkab Alor akan menyiapkan regulasi yang menjadi dasar pemungutan pajak. Ia juga akan berkoordinasi dengan OPD teknis, khususnya Dinas Pariwisata, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi di sektor kelautan.
“Kita jangan tinggal diam. Kita harus kejar target PAD melalui kinerja setiap OPD,” tegasnya.
Di tengah terbukanya peluang penerimaan baru dari sektor pariwisata, Aty juga memberikan perhatian terhadap capaian kinerja OPD yang membidangi sektor tersebut.
Ia mengungkapkan, target penerimaan sektor pariwisata pada 2026 ditetapkan sebesar 100 persen. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, realisasi yang dicapai hingga saat ini baru sekitar 25 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bapenda karena sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang besar, terlebih Kabupaten Alor dikenal memiliki daya tarik wisata bahari yang menjadi salah satu kekuatan daerah.
Aty menegaskan, OPD pengelola sektor pariwisata tidak boleh hanya berdiam diri ketika peluang peningkatan PAD masih terbuka luas.
Ia juga menyoroti besarnya pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Pariwisata sehingga perlu diikuti dengan kinerja dan hasil yang terukur.
“Om, dong jangan tinggal diam, karena pagu anggaran yang diberikan di Dinas Pariwisata cukup besar,” tegas Aty.
Bapenda berharap seluruh OPD lebih proaktif menggali sumber-sumber penerimaan baru, memperbaiki pendataan wajib pajak, serta memastikan potensi ekonomi yang tumbuh di Kabupaten Alor dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.+++
j.k