suluhnusa.com_ Diduga pengerahan massa PNS ini dikoordinir oleh Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang notabene sebagai Ketua DPD II Golkar Karangasem.
Kampanye rapat terbuka partai Golkar yang digelar di Karangasem, Rabu (26/3) kemarin ditunggangi adanya isu pengerahan massa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan SKPD Karangasem.
Diduga pengerahan massa PNS ini dikoordinir oleh Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang notabene sebagai Ketua DPD II Golkar Karangasem.
Ribuan kader dan simpatisan Golkar antusias memadati area kampanye, pasalnya kampanye terbuka ini dihadiri langsung oleh sang Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie.
Sayangnya keriuhan kampanye itu ternodai dengan adanya dugaan pengerahan massa yang dilakukan Geredeg sehari sebelum dimulainya kampanye melalui penyebaran undangan terhadap PNS untuk menghadiri kampanye tersebut.
Dikonfirmasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Bali, membenarkan jika ada pengerahan massa terhadap PNS Karangasem. Namun pihak Bawaslu dalam rangka upaya cegah dini segera melakukan tindakan pencegahan dengan langsung menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem.
“Kami sudah dari semalam melakukan komunikasi dengan Sekda Karangasem Pak Adnya Mulyadi bahwa ada informasi seperti itu, kita ingatkan supaya jangan coba-coba PNS itu melakukan kegiatan berbau politik praktis, bahkan ada lagi informasi adanya pungutan setiap SKPD mulai dari tiga hingga lima juta namun ternyata tidak ada,” jelas Ketua Bawaslu bali, Ketut Rudia yang ditemui usai kampanye, Rabu (26/3).
Pihaknya menghimbau kepada masyarakat bahwasanya jika ada indikasi pelanggaran seperti itu untuk segera melapor kepada Bawaslu. Selain isu adanya dugaaan pengerahan massa PNS ternyata Bawaslu juga menerima laporan adanya dugaan pengerahan massa terhadap UPTD-UPTD di kecamatan namun pihaknya segera mencegah sedari dini.
Di kampanye Golkar tersebut, Bawaslu menggarisbawahi adanya tiga pelanggaran pertama adanya peserta kampanye yang berkonvoi tanpa menggunakan helm, kedua adanya anak-anak yang menggunakan atribut kampanye dan ketiga adanya dugaan pengerahan massa PNS Karangasem.
Terkait pengerahan massa yang dilakukan Bupati Karangasem Wayan Geredeg, Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta telah membantah dengan tegas bahwa tidak ada unsur pengerahan massa yang dilakukan Geredeg untuk menghadirkan para PNS tersebut.
“Tidak ada pengerahan massa PNS mata saya tidak melihat kalian melihat tidak, mata saya tidak melihat, tidak ada PNS kan tidak boleh terlibat langsung politik praktis, PNS harus netral mengayomi tidak boleh hadir pada kegiatan politik nanti tanggal 9 April boleh datang,” tegas Wakil Gubernur Bali ini.
Sementara itu, terkait kehadiran Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang juga pengurus Golkar, Sudikerta memastikan kapasitas kehadiran sang Bupati tak lain sebatas undangan sebagai bupati saja. Hal ini diamini oleh Bawaslu jika Geredeg hadir di kampanye selaku undangan semata bukan sebagai kader Golkar.
Demokrat Bali Bidik Suara Pemilih Pemula
Pola strategi kerangka dalam berpolitik kini berubah, terutama untuk partai Demokrat. Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta mengatakan jika saat ini Demokrat telah merubah strategi dalam memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang tinggal menghitung hari. Upaya untuk meraih suara terbanyak di Pileg menurut Mudarta, lebih kepada menggodog pangsa pasar terutama pada pemilih abu-abu alias pemilih pemula.
“Etika berpolitik tentu kita jaga ya, pasar sudah ada pasar mayoritas, primer dan sekunder jadi sudah disasar, para caleg sudah ketemu pasar biru tidak akan dibirukan lagi, kemungkinan yang digarap oleh caleg-caleg Demokrat adalah pasar yang abu-abu” jelas Mudarta belum lama ini.
Menurutnya pangsa pasar yang abu-abu alias pemilih pemula merupakan target yang sangat potensial untuk digarap karena rakyat inilah yang belum menentukan pilihan , “mereka yang swing voter, itulah yang digarap para caleg dalam rangka meraih raihan suara terbanyak di Pileg nanti,” imbuhnya.
Menurut dia, caleg-caleg Demokrat tidak akan menguasai pangsa pasar yang sudah digarap oleh partai politik lain. Begitu pula sebaliknya,
“Demokrat juga tidak akan menggarap pangsa pasar yang sudah digarap parpol lain,” kata Mudarta.
Tujuan dari membidik suara pemilih pemula ini, lanjutnya dalam rangka menekan angka Golput yang tinggi, karenanya pangsa pasar pemilih pemula inilah yang dianggap Demokrat memiliki potensi untuk mendongkrak popularitas Demokrat yang kini turun.
Hasil riset dari Bali Institute Research (BIR) yang dilakukan dari tanggal 2 hingga 13 Desember 2013 lalu memang mengejutkan, yang menunjukkan tingginya angka Golput di Bali yaitu di kisaran angka 34 persen untuk pemilih pemula.
“Ketika kita tanya tentang tingkat elektabilitas partai kebanyakan 34 persen yang menjawab tidak memilih artinya apa bahwa dengan angka 30 persen ini adalah angka yang signifikan dan itu sudah merupakan warning bagi partai politik, pasalnya pangsa pasar pemula ini memang tidak ada yang menggarap secara serius baik oleh parpol maupun para caleg,” ungkap Ray Misno pendiri BIR.
Menurut Ray, para pemilih pemula ini kebanyakan tidak paham dengan jenis surat suara dan bagaimana caranya menentukan pilihan mereka. Yang disebut usia pemilih pemula ini adalah yang berusia 19 tahun atau kelas 3 SMA hingga usia 21 tahun. “Inilah yang tidak digarap oleh para parpol sekarang ini,” imbuhnya.
Saat ini pihak KPU selaku penyelenggara Pemilu sudah melakukan sosialisasi yang menyasar ke sekolah-sekolah melalui simulasi pemilu, tinggal kini bagaimana para parpol dan caleg bisa pintar merangkul para pemilih pemula ini. (kresia)