KALABAHI – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Lakalena, kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Senin 25 Mei 2026.
Selain menghadiri rangkaian kegiatan Sidang MPH PGI dan perayaan HUT PGI, gubernur juga menggelar rapat bersama sejumlah UPTD Provinsi di Kantor Samsat Alor di Kota Kalabahi.
Dalam rapat tersebut, Melki menegaskan bahwa kondisi struktur anggaran negara saat ini telah berubah drastis. Daerah, kata dia, tidak lagi bisa bergantung penuh pada dana transfer pusat seperti sebelumnya.
“Dulu daerah masih punya ruang improvisasi anggaran. Sekarang hampir semua terkonsentrasi di pusat dan daerah hanya menerima alokasi untuk program-program strategis nasional,” kata Melki.
Menurutnya, sejumlah program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga revitalisasi sarana pendidikan harus mampu dimanfaatkan daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.
Melki mencontohkan, satu unit SPPG dalam program MBG berpotensi menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp10 miliar. Namun di Kabupaten Alor, baru tersedia 10 dapur dari target 100 SPPG yang direncanakan.
“Kalau dikelola optimal, ini bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya kepada jajaran Samsat dan UPTD Provinsi, Melki menekankan bahwa satu-satunya cara realistis menopang pembangunan daerah saat ini adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menolak pola ketergantungan pada pinjaman maupun hibah karena dinilai berpotensi membebani pemerintahan berikutnya.
“Jalan terbaik adalah optimalisasi PAD,” tegasnya.
Melki mengungkapkan bahwa target PAD Provinsi NTT mencapai Rp2,8 triliun, dan sekitar Rp1,9 triliun atau 67 persen di antaranya berasal dari sektor Samsat, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Artinya dua pertiga sumber PAD NTT ada di Samsat. Kalau PKB rendah, otomatis PAD tidak tercapai,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh UPTD Samsat menyusun strategi yang lebih agresif dan terukur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Dalam rapat tersebut, Melki juga menyampaikan kritik keras terhadap rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
“Saya yakin orang yang punya motor sebenarnya mampu bayar pajak. Mereka bisa isi bensin, beli rokok, minum miras, bahkan beli lipstik untuk istri, masa bayar pajak tidak bisa?” ujar Melki.
Pernyataan itu disampaikan gubernur sebagai bentuk dorongan agar aparat Samsat lebih aktif membangun kesadaran publik melalui pendekatan sosial dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga aparat desa.
Ia juga mencontohkan praktik di Yogyakarta, di mana aparat hingga tingkat kelurahan aktif membantu mengedukasi masyarakat soal kewajiban pajak kendaraan.
Menurut Melki, peningkatan penerimaan PKB tidak hanya menguntungkan provinsi, tetapi juga kabupaten karena skema pembagian hasil mencapai 64 persen untuk kabupaten dan 36 persen untuk provinsi.
Gubernur juga menyoroti pengelolaan upah pungut Samsat sebesar 3 persen dari realisasi penerimaan pajak. Menurutnya, dana tersebut jangan hanya dinikmati internal pegawai Samsat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung tokoh masyarakat atau pihak lain yang aktif membantu sosialisasi pembayaran pajak di tengah masyarakat.
“Jasa upah pungut itu harus dipakai untuk membangun kesadaran bersama dalam membayar pajak,” tandasnya.
Disaksikan langsung Media ini, Dalam kunjungan itu, Melki turut didampingi Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Sekda Alor Melky Belly, Kepala Bapenda NTT Doris Rihi, Kepala Dinas Pendidikan NTT Ambros Kodo, serta sejumlah pimpinan UPTD Provinsi di Kabupaten Alor.
Setelah itu, Gubernur dan rombongan tiba di Kantor Samsat Alor langsung diterima Kepala Kantor Samsat wilayah Kabupaten Alor, Kornelis Adoe, Kepala UPTD Perikanan dan Kelautan Wilayah Kabupaten Alor, Augus F, Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Plt. Kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Alor, Erly Keti, Kasatlantas Polres Alor, IPTU. Mohamad Aris, dan Pejabat lainnya.+++
j.k