Ketika Saudara Menjadi Musuh: Luka Baru di Tanah Nabire

NABIRE – Sejarah kolonialisme di Tanah Papua bukan sekadar catatan tentang perampasan tanah atau eksploitasi sumber daya alam; ia adalah narasi panjang tentang upaya sistematis memecah belah kesadaran kolektif sebuah bangsa.

Sejak integrasi paksa melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang cacat moral, Jakarta terus menggunakan instrumen kebijakan—mulai dari transmigrasi yang mengubah demografi hingga pemekaran wilayah (DOB) yang memicu fragmentasi sosial—untuk memastikan bahwa “Papua” tetap menjadi entitas yang rapuh dan terbelah.

Transmigrasi, misalnya, bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan proyek settler colonialism yang dirancang untuk meminggirkan penduduk asli secara ekonomi dan politik, menciptakan sekat-sekat baru di atas tanah adat.

​Namun, di tengah kepungan struktur kolonial yang begitu digdaya, muncul sebuah fenomena yang jauh lebih mencemaskan: sebuah patologi internal yang tumbuh dari dalam rahim perjuangan itu sendiri. Ketika laras senjata yang seharusnya diarahkan pada struktur penindas mulai berbelok dan membidik saudara sendiri dengan justifikasi identitas geofisik—gunung versus pesisir—kita tidak sedang menyaksikan eskalasi perjuangan kemerdekaan. Kita sedang menyaksikan sebuah prosesi pemakaman ideologi.

Racun dalam Narasi Pembebasan

​Aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini mengguncang Nabire—mulai dari penembakan dua personel Brimob di Distrik Siriwo pada Agustus 2025, hingga tragedi berdarah di Kampung Biha, Distrik Makimi pada 21 Februari 2026 yang menewaskan dua anggota TNI—telah menciptakan atmosfer horor yang mencekam. Kontak tembak yang melibatkan helikopter di langit Nabire pada awal Maret 2026 bukan lagi sekadar berita konflik bersenjata rutin. Puncaknya adalah kemunculan video dari kelompok Aibon John Kogoya (TPN OPM Kodap III Ndugama) yang secara eksplisit menyatakan bahwa musuh mereka saat ini adalah “orang Papua pesisir pantai”.

​Pernyataan ini adalah sebuah kenaifan intelektual sekaligus pengkhianatan sejarah yang luar biasa kasar. Mengategorikan sesama Orang Asli Papua (OAP) sebagai musuh berdasarkan garis pantai bukan hanya menunjukkan kedangkalan analisis strategi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana logika kolonial “belah dan kuasai” (divide et impera) telah merasuk dan membusuk di dalam benak mereka yang mengaku sebagai pejuang pembebasan.

​Jika kita merujuk pada dialektika perjuangan bangsa-bangsa di dunia, revolusi selalu menuntut persatuan nasional yang luas. Amilcar Cabral, intelektual revolusioner dari Guinea-Bissau, berkali-kali mengingatkan bahwa musuh utama revolusi bukanlah sekadar tentara kolonial, melainkan kebodohan dan perpecahan internal. Ketika Aibon Kogoya memisahkan “gunung” dan “pesisir”, ia secara sukarela sedang mengerjakan tugas-tugas intelijen kolonial: menghancurkan solidaritas bangsa Papua dari dalam.

​Jejak Pesisir dalam Rahim TPN OPM

​Menyebut orang pesisir sebagai musuh adalah bentuk amnesia sejarah yang akut. Mari kita buka kembali lembaran tahun 1960-an dan 1970-an. Embrio perlawanan bersenjata Papua tidak lahir dari ruang hampa di puncak gunung, melainkan dari dialektika antara intelektual pesisir dan prajurit tangguh di hutan.

​Cikal bakal TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sangat kental dengan kontribusi tokoh-tokoh dari pesisir dan kepulauan. Peristiwa 1 Juli 1971 di Markas Victoria adalah manifestasi dari visi politik yang melampaui batas suku. Kita tidak bisa melupakan peran fungsional Batalyon Papua di Manokwari di bawah pimpinan Feri Pemenas Awom, seorang putra pesisir yang mengangkat senjata melawan aneksasi. Begitu pula dengan kepemimpinan Lodewijk Mandatjan dan Barent Mandatjan yang memobilisasi massa di Arfak dan wilayah pesisir Kepala Burung.

​Sejarah mencatat bahwa ideologi Papua Merdeka dirumuskan oleh para pemikir yang banyak mengenyam pendidikan di pusat-pusat pesisir seperti Serui, Manokwari, dan Jayapura. Orang pesisir adalah kurir informasi, penyedia logistik, dan diplomat awal yang membawa suara Papua ke panggung internasional. Membuang peran pesisir dari anatomi perjuangan sama saja dengan mengamputasi kaki sendiri lalu berharap bisa berlari menuju kemerdekaan. Ini bukan sekadar kesalahan taktis; ini adalah bunuh diri politik.

​Ketika sebuah gerakan gerilya kehilangan kompas ideologisnya, ia cenderung terjatuh ke dalam lubang militerisme buta. Perjuangan pembebasan nasional yang kehilangan sandaran rakyatnya akan berubah menjadi apa yang oleh negara disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Sayangnya, tindakan kelompok Aibon Kogoya yang menghakimi warga sipil Papua pesisir memberikan pembenaran (justifikasi) bagi negara untuk menyematkan label “teroris”.

​Dalam teori perang gerilya Mao Zedong, rakyat adalah air dan gerilyawan adalah ikan. Ikan tidak akan bisa hidup tanpa air. Namun, apa yang terjadi di Nabire saat ini adalah ikan yang mencoba meracuni airnya sendiri. Dengan mengintimidasi dan membunuh sesama Papua, kelompok ini telah mengalienasi diri dari basis dukungan rakyat. Perjuangan yang seharusnya bersifat emansipatoris—memanusiakan manusia Papua—malah berubah menjadi mesin pencabut nyawa yang diskriminatif.

​Kita harus berani jujur: aksi-aksi penembakan di Nabarua dan Biha yang diikuti dengan retorika kebencian sektarian tidak membawa Papua satu inci pun lebih dekat ke kemerdekaan. Sebaliknya, ia hanya memperpanjang daftar panjang penderitaan warga sipil dan memberikan alasan bagi militerisasi yang lebih masif di wilayah leher burung Papua. Perjuangan ini telah terperosok ke dalam lubang gelap sentimen kesukuan yang purba, mengubur cita-cita luhur 1 Desember 1961 di bawah tumpukan ego kelompok.

Perang Saudara dan Kematian Idealisme

​Dunia dipenuhi dengan nisan-nisan gerakan pembebasan yang gagal karena terjebak dalam perang saudara (inter-factional fighting). Lihatlah sejarah Angola setelah kemerdekaan dari Portugal, di mana MPLA, FNLA, dan UNITA saling bantai selama puluhan tahun hanya karena perbedaan basis etnis dan dukungan politik luar negeri. Hasilnya? Bangsa yang hancur lebur dan sumber daya alam yang terus dikeruk oleh korporasi global sementara rakyatnya mati kelaparan.

​Atau lihatlah faksionalisme di Sudan Selatan yang setelah meraih kemerdekaan justru jatuh ke dalam perang saudara berdarah antara etnis Dinka dan Nuer. Ketika “musuh bersama” telah pergi, mereka menciptakan musuh baru dari dalam kulit mereka sendiri. Papua sedang berada di ambang jurang yang sama jika retorika seperti yang digaungkan Aibon Kogoya terus dibiarkan tumbuh. Jika hari ini mereka sudah berani memilah siapa “Papua asli” dan siapa “musuh” berdasarkan letak geografis, maka di masa depan, perjuangan ini akan berbuntut pada perang penguasaan wilayah yang tak berujung—sebuah perebutan remah-remah di atas tanah yang masih dijajah.

Kembali ke Khittah atau Menjadi Debu Sejarah

​Sangat disayangkan, bahkan menyakitkan, melihat energi perjuangan yang begitu besar terbuang sia-sia untuk menciptakan sekat-sekat permusuhan di antara sesama korban kolonialisme. Perjuangan Papua Merdeka, jika ia memang sebuah gerakan pembebasan nasional, haruslah bersifat inklusif. Ia harus merangkul mama-mama pedagang di pasar pesisir, pemuda di lembah pegunungan, hingga kaum intelektual di perantauan.

​Mengotak-ngotakkan sesama orang Papua sebagai musuh adalah bentuk kemenangan terbesar bagi kolonialisme. Tanpa perlu mengerahkan satu batalyon tambahan pun, Jakarta sudah menang ketika orang Papua mulai saling mencurigai dan membunuh karena perbedaan asal-usul.

​Gerilya tanpa ideologi adalah kriminalitas. Perlawanan tanpa kemanusiaan adalah barbarisme. Jika kelompok-kelompok bersenjata di hutan tidak segera melakukan otokritik tajam dan kembali pada prinsip kesatuan bangsa yang digariskan oleh para pendahulu—bahwa Papua adalah satu dari Sorong sampai Merauke—maka cita-cita kemerdekaan itu akan selamanya terkubur dalam sejarah sebagai sebuah tragedi yang dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Pesisir dan Gunung bukanlah garis depan pertempuran; keduanya adalah dua paru-paru yang memungkinkan bangsa Papua untuk tetap bernapas di tengah cekikan kolonialisme yang semakin kencang. Mematikan salah satunya berarti mematikan seluruh harapan. +++