suluhnusa.com_Walikota Kupang Jonas Salean SH.M.Si akhirnya memenuhi janjinya.
Membangunan embung bagi masyarakat Kelurahan Naioni Kecamatan Alak. Sejak Mei lalu proses pembangunan embung dimaksud sudah dilakukan, di atas tanah milik warga yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Kupang.
Lurah Naioni Arkadius Mohar, SH di ruang kerjanya akhir Juni 2015 mengatakan, embung yang sudah dikerjakan tersebut sangat dibutuhkan warga terutama pada musim kemarau. Sebab kondisi di wilayah itu ketika memasuki musim panas di bulan Juli – Oktober setiap tahunnya kesulitan air terutama untuk kebutuhan ternak dan pertanian. Sehingga ia mengharapkan dengan adanya pembangunan embung itu kelak dapat membantu warganya di Kelurahan Naioni.
Sementara itu Lurah Oepura Marthen Ludji mengatakan, berdasarkan catatan yang dimilikinya, hingga saat ini banyak warga masyarakat yang sudah lebih dari tiga bulan bermukim di Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, namun tidak memiliki identitas domisili.
Hal ini menjadi kendala pihak kelurahan dalam menertibkan administrasi kependudukan.
Untuk itu Ludji mengharapkan, proaktif dari para ketua RT dan RW di lingkungan masing-masing mendata dan menertibkan identitas kependudukan warganya, agar adminstrasi kependudukan mudah ditata
Di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa Kota Kupang belum lama ini ikhlas menghibahkan sebagian tanahnya untuk dipakai pembangunan dan pembukaan jalan baru di wilayah Kelurahan itu.
Lurah Naimata Melianus Benggu kepada Balai Kota mengatakan, warga yang rela memberikan sebagian lahannya untuk dilewati jalan sebanyak 11 kepala keluarga. Dengan luas lahan 3124 meter persegi, telah dibangun jalan sepanjang 781 meter.
Menurut Benggu, warga rela memberikan tanah untuk dibangun jalan karena warga amat merindukan jalan untuk memperlancar aktifitas mereka. Dengan demikian Kelurahan Naimata bisa maju seperti di daerah lainnya. Apalagi menurut Benggu, warga yang bermukim di RW 02 dan 03 dari dulu mengidam-idamkan pembangunan jalan agar lingkungannya tidak terisolir.
“Sudah pasti, dengan adanya jalan yang baru dibangun ini akan mempercepat pertumbuhan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan rakyat Naimata dan warga Kota Kupang pada umumnya,” tandas Benggu.
Pembukaan jalan baru itu kata Lurah Naimata, sudah rampung seratus persen dengan memanfaatkan dana hibah Menteri Sosial RI tahun 2014 sebesar Rp.109 juta.
Selain itu menurut Lurah Benggu, belum lama ini warga di wilayah yang sama juga telah merelakan lahan mereka sepanjang satu kilometer atau seribu meter persegi untuk dibangun jalan. Nantinya jalan baru dirintis itu akan menghubungkan wilayah RW 02 dengan jalaur empat puluh yang juga sedang dirintis Pemerintah Propinsi NTT.
Walaupun mereka memberikan tanahnya tidak terlalu banyak sebatas untuk kebutuhan jalan saja, lanjut Benggu, namun keikhlasan para warga Naimata ini patut diacungi jempol. Sebab jarang sekali di zaman sekarang ini, ada warga yang ikhlas menghibahkan tanahnya untuk jalan. Karena kecenderungan saat ini ketika ada pembebasan jalan selalu ada imbalan uang atau dibeli.
“Saya kira kemauan dari warga itu perlu didukung serta diberi apresiasi karena dengan suka rela merelakan lahannya dilewati atau dibuka jalan baru untuk membuka akses transportasi,” tandas Benggu.
Lain lagi, Ketua LPM Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang Minggus Oematan mengatakan, Program Walikota Kupang Jonas Salean yang diluncurkan selama ini cukup membantu warga Kelurahan Manulai II.
Sehingga pihaknya menaruh apresiasi yang besar kepada Walikota Jonas dengan ide program kreatif untuk masyarakat berpenghasilan kecil. Salah satu contohnya program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) cukup dirasakan oleh sebagian besar warga Manulai II.
Hal ini bisa terlihat dari perubahan ekonomi masyarakat setelah menikmati berbagai program Pemerintah Kota Kupang. Karena itu Oematan berharap program ini agar tetap dipertahankan di waktu mendatang.
Pemanfaatan dana PEM yang telah digunakan masyarakat Manulai II terbanyak atau sekitar 70% digunakan untuk usaha peternakan, disamping usaha kios dan holtikultura.
Dan Menjawab pertanyaan warga terkait sulitnya mendapatkan air bersih terutama pada musim kering seperti sekarang ini, Walikota Kupang Jonas Salean,SH.M.Si berjanji akan merencanakan pengadaan dua sumur bor di Kelurahan Air Nona Kecamatan Kota Radja.
Bahkan Walikota Jonas mengatakan, tidak saja merencanakan sumur bor untuk mengatasi kesulitan air dalam kebutuhan air bersih. Akan tetapi sesuai rencana pada tahun yang sama juga di wilayah itu akan dilanjutkan jalan hotmix pada beberapa jalan yang dianggap prioritas termasuk penambahan serta pembenahan penerangan jalan.
“Jadi air bersih memang menjadi prioritas kita untuk pembenahan selain infrastruktur lainnya, karena itu kita akan rencanakan di sini (Air Nona) kita bor dua sumur untuk atasi kesilitan air bersih terutama pada musim kemarau,” tandas Walikota saat berkantor di Kelurahan air .
Selain itu kepada warga kurang mampu di Kota Kupang dalam proses pengurusan pemutihan Ijin Mendiririkan Bangunan (IMB) akan digratiskan. Dan juga akan ada pemotongan 50% biaya pemutihan IMB bagi keluarga kurang mampu terutama pada bangunan yang sudah jelas.
“Untuk biaya pemuitihan IMB bagi keluarga kurang mampu kita gratiskan dan pemotongan biaya 50% bagi bagunan yang sudah jelas kita berikan kemudahan,” jelas Walikota Salean.
Berdasarkan instruksi serta rencana ke depan nantinya walikota mengatakan, semua pelayanan kemasyarakatan dilimpahkan kepada camat dan lurah termasuk para RT dan RW. Hal ini untuk mempercepat serta mempermudah akses masyarakat apa bila membutuhkan pelayanan.
Karena itu kepada Camat, Lurah serta RT dan RW Walikota Salean meminta untuk menginformasikan kepada setiap bentuk pelayanan yang ada agar mudah diakses oleh masyarakat.
“Sampai sekarang ini ada masyarakat yang belum mengetahui pelayanan-pelayanan yang telah digalakan Pemerintah Kota Kupang, karena itu kita minta camat, lurah dan RT/RW untuk menginformasikan ini kepada masyarakat untuk diketahui,” pinta Jonas.
Tidak hanya itu Salean mengatakan, peranan Ketua RT dan RWjuga menjadi ujung tombak dalam penentuan penerima beras miskin (raskin) di wilayahnya masing-masing. Menurutnya pemerintah pusat telah meminta untuk dilakukan verifikasi ulang atas data penerima raskin.
Sehingga disarankan agar penentuan daftar penerima raskin tersebut sebaiknya dilakukan melalui musyawarah kelurahan yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat di tingkat kelurahan.Hal ini menurut Walikota penting untuk, mendapatkan validasi data penerima raskin yang akurat sesuai sasaran. (nusbaitanu/goristakene)