LEWOLEBA – KETUA DPRD Lembata, Syafrudin Sira Purab menyayangkan aksi damai yang dilakukan Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen), diwarnai aksi yang tak elok untuk dilihat publik Kabupaten Lembata. Pasalnya, aksi yang diawali dengan damai harus berakhir nyaris ricuh akibat ulah anggota DPRD Lembata, John S. Batafor.
Selain prihatin Syafrudin Sira juga meminta maaf kepada Publik Lembata, Forkompinda dan massa Aksi Formalen karena kejadian ini diluar dugaan yang mencoreng DPRD sebagai Lembaga.
“Soal sikap John Batafor terkait penolakannya terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi adalah sikap pribadi. Begitu juga ketika John yang awalnya menolak Pakaian Dinas lalu pada akhirnya menerim juga adalah sikap dan komitmen Pribadi. Yang kami sesalkan adalah etika sebaai anggota DPRD ketika menerima massa aksi yang dihadiri oleh Forkompimda. Kejadian tadi tidak elok,” tegas Syafrudin, 8 September 2025.
Lebih jauh Syafrudin, menjelaskan, alasan dirinya mengusir John Batafor dari ruangan adalah karena John mangkir dari sidang Paripurna DPRD yang merupakan agenda wajib Lembaga dan wajib juga diikuti oleh John Batafor sebaai anggota DPRD.
“Dia tidak hadir dalam paripurna. Itu agenda Lembaga yang wajib diikuti oleh semua anggota DPRD. John mangkir dari sidang Paripurna tanpa ada keterangan atau pemberitahuan. Ini Lembaga, kita semua diikat oleh aturan. Paripurna mangkir tapi saat massa aksi dri Formalen datang ia hadir. Saya harus usir dari ruangan karena memang sejak awal John tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota DPRD,” ungkap Syafrudin.
Hal yang paling memalukan dan disesali oleh Syafrudin kalimat caci maki yang dikeluarkan oleh John Batafor. Selain cacian, menurut Syafrudin, John Batafor juga menuding semua yang ada ruangan tersebut sebagai pencuri dan penipu.
“Ini yang saya sesalkan. Sebagai anggota DPRD mesti memilih kalimat yang santun dan menjaga bahasa. Apakah tudingan penipu dan pencuri itu ditujukan kepad siapa ? Apakah kepada kami pimpinan DPRD dan anggota yang lain ? Atau ditujukan kepada Kapolres, Bupati, Dandim dan Sekda ? Disana juga ada para kepala Dinas. Ini yang kami sesalkan,” ungkapnya.
Menurut Syafrudin, John Batafor dalam sidang paripurna dan atau agenda sidang yang lain bukan hanya kali ini saja. Ia sudah sering mangkir dalam agenda wajib DPRD baik sidang paripurna dan agenda sidang yang lainnya.
Disinggung terkait sikap Lembaga DPRD menanggapi persoalan ini, Syafrudin mengungkapkan belum ada sikap resmi dari Lembaga.
Aksi Formalen di Lembata Picu Ricuh, Anggota DPRD Saling Caci Maki
Dialog Yang diakhiri dengan Nyaris Ricuh
Massa Formalen lalu diterima berdialog di ruangan Gedung DPRD Lembata, dihadiri lengkap Anggota DPRD Lembata dan Forkompinda. Dialog yang dipandu oleh Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali ini awalnya berjalan lancar sayangnya diakhiri dengan kericuhan dan saling mengeluarkan kata kata makian oleh anggota DPRD Lembata.
Bermula dari salah satu orator aksi Choky, menyampaikan pujian dan apresiasi dengan menyebut Anggota DPRD Lembata, John S. Batafor yang menolak tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan pakaian dinas yang mendapat protes dari 24 anggota DPRD lainnya. Karena untuk pakaian dinas yang disebutkan Vhoky ditolka oleh John Batafor ternyata tidak benar. John Batafor menerima pakaian Dinas sebagai anggota DPRD Lembata.
Kejadian ini serentak menaikan tensi dialog, karena penyataan Choky terkait penolakan pakaian Dinas anggota DPRD oleh John Batafor mendapat sorakan dari 24 anggota DPRD lainnya.
Tidak menerima ia disoraki John Batafor, anggota DPRD Lembata Partai Nasdem ini, langsung menyambar dengan teriakan dan suara tinggi sekalipun Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq dan Dandim berusaha untuk meredahkan suasana.
Melihat situasi nyaris ricuh, karena John Batafor menuding Salah Satu Wakil Ketua DPRD Lembata, Fransiskus Chiku Namang dengan sebutan ‘mulut perempuan’. Bukan hanya itu saja, John Batafor juga mengeluarkan kata makian, sembari menyebut, pencuri dan penipu semua yang ada dalam ruangan.
Sayangnya, masih ada Forkompimda dan 24 anggota DPRD lainnya masih berada didalam ruangan dialog tersebut bersama massa Formalen. Situasi redah ketika John Batafor diamankan oleh beberapa wartawan yang hadir meliput aksi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Lembata, Fransiskus Xaverius Namang mengungkapkan DPRD tidak perna minta gaji dan tunjangan dinaikan sejak Thn 2022, DPRD juga sudah melakukan banyak efisiensi sejak berlakunya Inpres No. 1 tahun 2025.
“Mobil pimpinan tetap yang lama, Perjalanan dan Bimtek dikurangi juga biaya makan minum rapat rapat. Kalau besaran tunjangan Transportasi dan Perumahan yang dianggap besar itukan penilaian sangat subjektif,” ungkap Namang.
Menurutnya, semua penghasilan dan tunjangan diatur dalam PP 18 Thn 2017 sepanjang tidak melebihi tunjangan perumahan dan trasnportasi DPRD provinsi dan sesuai Kondisi Keuangan Daerah.
Disinggumng terkait situasi aksi yang berakhir nyaris ricuh dan saling caci maki, Namang nggan berkomentar.
“Minta maaf Reu. Tanyakan ke aktor yang mau miskinkan DPRD saja. Saya tadi tidak lihat masyarakat dari Dapil IV daerah yang saya wakili. Jadi saya menikmati saja dialog tadi. Bahwa ada riak-riak tanyakan saja pada yang teriak-teriak tadi di ruangan,” tutup Namang.
Sebelumhya diberitakan puluhan massa yang tergabung dalam Formalen ini mendatangi Gedung DPRD Lembata, dipimpin Heribertus Tanatawa selaku Penanggung Jawab Aksi (Koordinator Umum) dan Syaiful Nene Kapala Selaku Koordinator Lapangan membawa sejumlah spanduk dengan tulisan DPR TUNJANGAN TINGGI RAKYAT TELANJANG KAKI, JABATAN ITU PENGABDIAN BUKAN BISNIS MENGHABISKAN KEKAYAAN, UANG RAKYAT JANGAN CEKE SENDIRI, MISKINKAN DPRD SEJAHTERAKAN RAKYAT LEMBATA.
Setidaknya ada sepuluh spanduk yang bertuliskan seruan moral, RAKYAT EFISIENSI PEJABAT ROYALSIENSI, TURUNKAN TUNJANGAN ATAU TURUN DARI JABATAN, VOX POPULI VOX DAY, YANG BEBAN ITU DPR BUKAN GURU HONORER, TUNJANGAN MENINGKAT RAKYAT MELARAT, dan TUNJANGAN JUMBO KINERJA LOYO.
Aksi massa yang tergabung dalam. Forum Parlemen Jalanan Lomblen (Formalen) di Kantor DPRD Lembata, 8 September 2025 memicuh keributan antar anggota DPRD Lembata bahkan nyaris ricuh.
Dalam aksi itu Formalen menhadirkan empat oprator sekaligus. Selain Emanuel Boli dan Choky, dua orator lain Heri Tanatawa dan Broin Tolok juga menyampaikan tuntutan dan seruan moral yang sama.
“Fokus dan tujuan Utama Aksi massa hari ini adalah terkait tunjangan DPRD Lembata yang sangat Fantastis. Bahwa Daerah Kab. Lembata tidak menghasilkan uang namun DPRD Lembara paling banyak menghabiskan Uang sedangkan Para ASN sampai dengan saat ini belum Menerima Tukin,” tuntut Tanatawa.
Hery Tanatawa juga menyoroti beberapa persoalan di Kabupaten Lembata yang menggantung, diantaranya Persoalan Tenaga PPPK, Permasalahan Los Pasar Pada serta banyak Persoalan lainnya yang belum di selesaikan oleh Pemerintah dan FORMALEN akan Mengawal Permasalahan tersebut sampai selesai.
Menurut Broin Tolok, sertidaknya ada 3 Tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaktu Memangkas Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Lembata yang sangat Fantastis dan Patut diduga bahwa Hal tersebut merupakan Hasil Kompromi antara Bupati Lembata & DPRD Lembata, Menuntut Pimpinan DPRD Lembata untuk segera menempati Rumah Jabatan DPRD Lembata, Menuntut Transparansi dari Bupati Lembata untuk menyampaikan secara terbuka kepada Publik Berapa besar tunjangan Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan.
“DPRD Lembata telah memangkas Biaya Perjalanan Dinas DPRD Lembata namun terdapat 1 Item Perjalanan Dinas yang masih di bayarkan yakni Perjalanan Dinas Koordinasi yang sebenarnya perlu dihapus untuk mengefisiensi anggaran Daerah. Menuntut agar paling lambat dalam waktu 1 Minggu Tunjangan Transportasi & Perumahan DPRD Lembata harus dipangkas. Bahwa Formalen akan tetap melakukan Konsolidasi apabila Tidak dilakukan Pemangkasan Tunjangan Transportasi & Tunjangan Perumahan DPRD Lembata,” tegas Broin Tolok.+++sandro.wangak
