suluhnusa.com_Demokrasi adalah persoalan keadilan. Bahwa, sebagai sumber kekuasaan tertinggi, rakyat seharusnya memperoleh keadilan dalam setiap kebijakan suatu rezim pemerintahan. Pemerintah harus mengembalikan keadilan itu kepada rakyat. Keadilan itu adalah kesejahteraan bersama (bonum commune).
Kesejahteraan bersama masih menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat. Sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Persoalannya adalah demokrasi yang tidak berjalan dengan baik; yaitu persoalan pada distribusi keadilan.
Dalam konteks ini, masalah ekologi adalah masalah demokrasi sebab bersentuhan langsung dengan distribusi keadilan. Di dalamnya, bersemayam kerja ekspansif manusia dan kegiatan penyelamatan lingkungan sebagai resultante atas kerja manusia itu. Celakanya, kedua aktivitas itu sering kali berlawanan arah dan berjalan tidak searah. Inilah tantangannnya. Distribusi keadilan harus bisa berdiri tegak di antara dua aktivitas manusia itu.
Distribusi keadilan juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Bali, khususnya pada konteks proyek reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi menjadi persoalan yang pelik dalam argumentasi developmentalisme dan environtalisme. Argumentasi inilah yang memicu pro-kontra proyek reklamasi Teluk Benoa. Pro-kontra reklamsi pun terus bergelinding dan terus mencuat. Di desa Tanjung Benoa sendiri terjadi saling uji saling dukung antara kelompok yang pro dan kontra reklamasi. Aksi demonstrasi warga desa Tanjung Benoa yang terbagi dalam dua kubu pro versus kontra terjadi pada Minggu (11/5/2014) lalu. Aksi demonstrasi ini tentu menganggu aktivitas dan keamanan warga desa. Celakanya, aksi ini muncul justru ketika keempat Banjar di desa Tanjung Benoa sedang dalam proses menuju keputusan dan perjanjian bersama.
Dalam persolan reklamasi Teluk Benoa, keputusan dan perjanjian seharusnya lahir dari proses yang demokratis dan musyawarah bersama. Sebab, runcing perbedaan kepentingan antara pro versus kontra reklamasi sesungguhnya bertemu pada titik potong yang sama, yakni kesejahteraan bersama. Bagi yang kontra, reklamasi diduga merusak ekosistem Teluk Benoa. Bagi yang pro, reklamasi akan membentuk daerah pariwisata sehingga meningkatkan gairah perekonomian rakyat sekitar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistemnya.
Dari sengkarut persoalan pro-kontra tersebut, titik acuan yang mesti dilihat adalah konsep relasional manusia dan ekosistemnya. Sejatinya, ada relasi yang intim dan saling mendukung atanra manusia dan lingkungan itu sendiri. Bahwa, manusia selalu membutuhkan lingkungan hidup untuk melakukan kerja kreatifnya. Sementara, lingkungan hidup juga membutuhkan manusia dalam rangka keberlangsungannya. Hal ini terkait dengan sikap-sikap sekelompok manusia yang gratil dan suka mengekploitasi alam. Tentu, kerangka besarnya adalah harmoni antara lingkungan hidup dan manusia.
Tetapi, persoalan ekologi selalu menjadi bahaya laten jika tidak ikuti oleh pembahasan soal kesejahteraan. Artinya, kemiskinan dan kemelaratan akan menjadi bumerang dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup. Karena itulah persoalan kesejateraan perlu diunggah dalam konteks pembahasan ekologi.
Atas dasar itu, agenda demokrasi perlu kembali meramu persoalan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan ekologis sebagai nukleus penting dalam tubuh demokrasi. Konsep-konsep keadilan harus bersandar pada kajian mendalam atas persoalan kesejahteraan dan ekologi. Sedapat mungkin, sebuah kebijakan publik harus menyentuh kedua persoalan itu dan tidak membiarkannya timpang. Suka atau tidak suka, pemangku kebijakan harus tetap berlandas pada keseimbangan manusia dan alam; kesejahteraan dan ekologi.
Konsep itulah yang disebut sebagai demokrasi ekologis atau demokrasi hijau. Demokrasi hijau mengandaikan adanya pertimbangan dan perimbangan dalam aspek ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan. Di sini, demokrasi selalu ramah pada lingkungan. Bahwa, setiap kebijakan pembangunan selalu berbarengan dengan pertimbangan keseimbangan lingkungan dimana manusia itu hidup. Sebab manusia adalah subyek atas alam, maka konsep keseimbangan lingkungan selalu didekatkan dengan pendekatan kemanusiaan.
Tanpa perhatian pada aspek lingkungan dan kemanusiaan, demokrasi hanya akan membawa petaka pada manusia. Ekpansi kebijakan pembangunan dan eksploitasi lingkungan akan membahwa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Pemerintah harus menjadi konduktor ulung dalam mengocok ulang setiap kebijakan yang tidak mengedepankan keseimbangan pembangunan dan ekologi.
Hal ini sangat penting untuk menghindar dari, mengutip filsuf Emma Goldman (2005), “democratic state would become as oppresive as the most totalitarian state”. Di sini, pemerintah perlu melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik dalam setiap kebijakan. Bahwa, selain aspek politik, ada aspek sosial dan budaya dalam melihat setiap persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan ekologi. Publik pun seharusnya tidak terlalu tercelup dalam permainan politik yang sering dimainkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Hal ini terkait dengan usaha menghindar perpercahan dan perilaku-periku kekerasaan dan babarian dalam masyarakat.
Karena esensi demokrasi adalah usaha demi kebaikan bersama, maka rasionalitas harus menjadi senjata adiluhung dalam setiap keterlibatan publik. Nilai-nilai kebersamaan menjadi penting dalam setiap usaha mendapatkan keadilan. Sebab, keadilan itu sendiri berarti keadilan untuk semua, bukan untuk sekelompok orang saja. Di situlah, musfakat menjadi penjamin atas hak-hak setiap orang atau kelompok dalam menerobos usaha kesejahteraan.
Jadi, pada konteks reklamasi Teluk Benoa, persoalannya bukan pada sikap pro atau kontra, tetapi bagaimana semua itu diperbincangkan secara rasional dan manusiawi dalam koridor demokrasi hijau. Dengan “reboisasi” (penghijauan) demokrasi ini, masyarakat Bali, khususnya warga Tanjung Benoa, dapat dapat mengambil sikap yang bijak demi kesejahteraan dan kebaikab bersama, serta tetap berdamai dengan alam.
Juni 2014
Alfred Tuname