suluhnusa.com_Pertumbuhan ekonomi Bali yang terus berkembang pesat, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional bertabrakan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebab itu, pertumbuhan itupun dinilai semu.
Nyoman Dhamantra, Anggota DPR RI, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan hal tersebut dalam simakrama di Gianyar, Kabupaten Bangli, 7 Februari 2014.
Menurut Dhamantra, pertumbuhan ekonomi di Bali yang pesat itu tidak membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan harapan hidup masyarakat lokal akibat didominasi oleh pegusaha luar.
Persaoalan ini berdampak pada masyarakat Bali memilih menjadi transmigran ke pulau Sumatra dan Kalimantan sebab mereka tidak merasa tidak sejahtera di pulaunya sendiri.
‘’Bila ekonomi masyarakat Bali terjaga dengan baik, maka harapan hidup dan pelestarian adat serta budaya Bali akan lebih mudah untuk dilakukan. Akan sangat sulit untuk berbicara pelestarian adat dan budayaa, bila ekonomi krama Bali masih sulit, yang diikuti dengan kian tingginya warga Bali untuk bertransmigrasi,’’ ujar Dhamantra, yang juga Caleg DPR RI, Dapil Bali, Nomor urut lima, dari PDIP ini.
Dalam kesempatan tersebut, seorang warga Wayan Suteja menanyakan apa yang sudah dilakukan terkait dengan Berjuang Merebut Hak Bali, dan sekaligus strategi dalam menghidupkan pengrajin kecil, serta menghidupkan Pasar Desa.
Sementara itu, Made Wijana melihat UU Desa yang berpotensi meniadakan peran desa adat, serta tidak bebaskan rakyat dari beban budaya, seperti pepeson (sikut satak).
menjawab pertanyaan itu, Dhamantra lalu membagikan buku Berjuang Merebut Hak Bali, sambil menjelaskan ekonomi Bali dalam beberapa tahun belakangan ini memang mampu tumbuh di atas nasional.
Sayangnya pertumbuhan yang tinggi tersebut belum merata dirasakan oleh masyarakat Bali. Bahkan, pertumbuhan tinggi tersebut justru menyebabkan kian tergusurnya krama Bali, dan beramai mendaftar untuk transmigrasi.
‘’Situasi inilah yang mendorong saya mefasilitasi terbentuknya Forum Perjuangan Hak Bali. Suatu langkah mendasar dalam mengevaluasi tata kelola Pembangunan, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Bali untuk menggarap berbagai potensi ekonomi lokal yang ada, agar memberikan manfaat bagi kesejahteran rakyat. Berbasiskan pada gagasan otonomi asimetris, bukan simetris seperti diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ataupun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang melahirkan raja-raja kecil, serta mengabaikan peran masyarakat adat atau pekraman. Karenanya, FPHB mengusulkan adanya Revisi UU Provinsi Bali No. 64 Tahun 1958,” kata Nyoman Dhamantra, menanggapi.
Simakrama itu mengambil tema Pembangunan Ekonomi Bali
Harus Berdayakan Masyarakat Lokal dilaksanakan di di Banjar Kebon, Desa Singapadu Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang didampingi Caleg PDI-P untuk DPRD Bali, Kadek Diana dan Caleg PDI-P DPRD Gianyar, Ketut Sudarsana.
Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Desa Singapadu Kadek Sutisna, didamapingi Kadus I Gst Ngr. Putu Putra, Kelian Adat Nyoman Mertayasa, Ketua PKK Jero Ketut Suli, dan Ketua STT Komang Adi Sudirja, serta dihadiri ratusan warga.
Sementara itu, pada hari yang sama pada Simakrama di Wantilan Pura Puncak Bukit Jangkrik, Kelurahan Sampalan, KecGianyar, Kab.Gianyar, yang dihadiri segenap warga dan tokoh masyarakat setempat seperti Bendesa I Wayan Sutama, Kelian Dinas I Nyoman Sutarsana Kelian Adat I Ketut Suwita, serta Pemangku Pura (Jero Mangku Puncak), Nyoman Dhamantra yang didampingi Caleg PDI-P DPRD Gianyar, I Wayan Karma, mengajak pemimpin Bali kedepan untuk lebih visioner dalam memikirkan keberlangsungan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungaan Bali.
“Jangan hanya berpikir untuk kepentingan materi semata dan jangka pendek (5 tahun), atau masa jabatan saja. Namun harus punya visi dan misi yang jelas dalam membangun kemandirian kebijakan, ekonomi, sosial dan budaya, yang berorientasi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Hari berikutnya, Sabtu 8 Februari 2014 di Gedung Serbaguna Banjar Tanggahan Peken, Susut yang dihadiri oleh Perbekel Desa Tiga, I Putu Merta Utama, Perbekel Desa Apuan, Made Arika dan Perbekel Penglumbaran I Wayan Artawan, Caleg PDI-P DPRD Bali Nyoman Budi Utama dan Caleg PDI-P DPRD Bangli, Kadek Satria Yuda.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman Dhamantra mengajak masyarakat Bali untuk membekali kemampuan yang cukup untuk bersaing dalam kondisi apa pun, baik di Bali sendiri atau pun ketika bekerja di luar daerah atau luar negeri.
“Perlu ditingkatkan pengetahuan, ketrampilan, semangat jengah, gotong royong dan feeling bisnis tinggi dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, ditengah lesunya pariwisata di wilayah Kintamani dan sekitar, serta mempertimbangkan rencana investasi dikawasan mengingat lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya,” ajaknya kepada masyarakat yang hadir. (sandrowangak)