suluhnusa.com_Guna mewujudkan komitmen “Berjuang Merebut Hak Bali”, yang ingin meratakan pembangunan berbasis kabupaten/kota, mesti membuat ‘road map’, atau peta jalan bagaimana mengurangi ketimpangan di Bali.
Bali saat ini punya satu masalah mikro ekonomi yakni ketimpangan distribusi pendapatan yang cenderung makin timpang di era otonomi daerah. Demikian Kesimpulan dari Simakrama Nyoman Dhamantra, Anggota DPR RI, yang dicalonkan kembali PDI-P No. 5 di Balai Desa Adat Pekraman Santi Kec. Selat, kemudian Desa Buana Giri, Kec. Bebandem dan diakhiri di Banjar Adat Lantang Katik, Desa Telaga Tawang, Kec. Sidemen, Karangasem, Kamis-Jum’at 20-21 Maret 2014.
Didampingi Bendesa Adat Santi dan Bendesa Adat Geriana Kauh, dihadapan ratusan masyarakat, Nyoman Dhamantra menyebutkan, ketimpangan yang paling jelas terlihat, adalah ketimpangan antarwilayah yaitu antarwilayah kabupaten/kota dan ketimpangan antara desa dengan kota.
“Penyebabnya tidak lain karena potensi masing-masing wilayah berbeda akibat perbedaan kemampuan daerah dalam mengakselerasi pembangunan daerahnya. Daerah yang secara kreatif mengelola potensi pembangunan dengan baik relatif dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain,” tandas Dhamantra.
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman Dhamantra berharap rakyat memilih seorang pemimpin yang baik, harus lebih concern dengan pemerataan pembangunan Bali dalam Pileg dan Pilpres 2014, “Pemimpin yang bias menempatkan rakyat Bali sebagai inti utama pembangunan kemudian diisi oleh keragaman potensi ekonomi yang ada di masing-masing kabupaten/kota, tidak seperti yang sudah berlalu, yang cenderung ego sektoral dan ego wilayah,” katanya, mengajak.
Sementara itu, di desa Buana Giri, Nyoman Dhamantra, yang didampingi Nengah Diarsa, Caleg PDI-P DPRD dan Anggota DPRD Karangasem, Pandu Lagosa, serta Bendesa Adat dan jajaran adat dan dinas setempat, berharap penyusunan rencana induk (‘master plan) potensi riil tiap daerah dijadikan acuan agar cita-cita tersebut bisa terwujud.
“Selama ini komitmen memeratakan pembangunan bagi seorang pemimpin bukan merupakan hal yang baru. Sudah klasik dari zaman-ke zaman. Meski demikian, kita tentu saja berharap komitmen para caleg, baik untuk DPR RI, DPRD Tk. I dan II, dan diantara mereka terjadi komunikasi dan sinergitas, sehingga nantinya tidak tumpang tindih, dan nyaplir,” tandas Dhamantra.
Dari sanalah nantinya bisa melangkah secara terintegrasi dan terukur, libatkan semua pihak, bukan sektoral dan arogan. “Master plan tersebut sangat penting mengingat kondisi Bali yang saat ini sepertinya sudah karut marut dalam segala bidang. Baik itu di bidang pembangunan infrastruktur, prasarana, dan sosial lainnya. Timbul akibat pengaruh arogan, sukuisme, dan inkonsistensi pimpinan dalam menegakkan aturan. Ditambah sikap birokratis, menonjolkan kedekatan dengan soroh, klan, atau wilayah seperti kini menghiasi berbagai program seolah populis, seperti Bansos dan sejenisnya,” kata Dhamantra, mengingatkan. (ng.karyadi/sandrowangak)