LABUAN BAJO – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja reses di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama dua hari, Kamis (23/7) hingga Jumat (24/7).
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan, keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi, serta jaminan sosial.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, disambut oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma bersama Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Bandara Komodo, Labuan Bajo. Agenda kemudian dilanjutkan melalui pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat dengan melibatkan sejumlah instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat pembangunan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui kolaborasi serta sinergi dengan pemerintah pusat.
Ia menyampaikan bahwa sekitar 75,28 persen tenaga kerja di NTT masih berada pada sektor informal, sehingga diperlukan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja.
“Mayoritas masyarakat kami adalah pekerja rentan, petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Johni.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT menyatakan komitmennya dalam mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Johni juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerah, antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat harus mendapatkan rujukan ke Kota Kupang dengan konsekuensi biaya transportasi dan akomodasi yang cukup tinggi.
Di sektor ketenagakerjaan, tingginya angka pengangguran turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas akses terhadap lapangan kerja sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Johni Asadoma juga mengusulkan agar Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat secara langsung persoalan stunting yang masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya.
Ia turut menyampaikan usulan pembangunan balai hiperbarik di Labuan Bajo sebagai fasilitas kesehatan strategis yang dapat mendukung pelayanan medis bagi masyarakat maupun wisatawan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan program pemerintah sekaligus menghimpun berbagai kebutuhan dan masukan dari daerah.
“Kami ingin mendengar langsung capaian, tantangan, dan kebutuhan daerah agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun dukungan anggaran yang lebih responsif dalam meningkatkan layanan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pembangunan keluarga dan gizi, serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat NTT,” kata Felly.
Ia menambahkan bahwa seluruh temuan, data, dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka memperkuat kebijakan pemerintah pusat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komisi IX DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta. Selain itu, turut diserahkan program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan melalui UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat guna meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kepala Balai Besar POM Kupang, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Kepala BP3MI Provinsi NTT, jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, APINDO, serta perwakilan serikat pekerja.+++
j.k