KALABAHI – Warga Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mempertanyakan kejelasan kelanjutan dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Moru dan Desa Moramam. Kedua proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sekitar Rp2,5 miliar itu dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek SPAM Kelurahan Moru mulai dikerjakan pada 2024 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar yang dikerjakan oleh pihak ketiga Nandar Lamundang selaku kuasa direktur CV. Radit Jaguar.
Namun hingga Juli 2026, pekerjaan tersebut belum rampung dan distribusi air kepada masyarakat belum dapat berfungsi.
Mandeknya proyek disebut berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di Desa Moramam. Salah satu persoalan muncul saat pemasangan jaringan pipa HDPE berukuran 1,5 inci dari sumber mata air Bak Bronkap menuju bak reservoir sepanjang sekitar 4,5 kilometer. Sejumlah warga di kawasan Kalongbuku menolak pemasangan pipa yang melintasi lahan mereka karena mengaku tidak pernah dimintai persetujuan sebelumnya.
Akibat penolakan tersebut, jaringan pipa belum dapat tersambung ke bak reservoir yang berjarak sekitar 400 meter dari titik lokasi yang dipermasalahkan, tepatnya di simpang tiga menuju Gereja Katolik St. Maria dari Fatima Kalongbuku.
Meski sebagian pekerjaan, termasuk pemasangan sambungan rumah (SR) di wilayah Kelurahan Moru, telah diselesaikan, hingga memasuki tahun kedua masyarakat belum menikmati layanan air bersih dari proyek tersebut.
Di lapangan, sejumlah jaringan pipa juga dilaporkan mengalami kerusakan. Beberapa bagian terlihat telah terpotong, sementara sebagian lainnya dilaporkan terbakar sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi aset proyek.
Selain proyek di Kelurahan Moru, pelaksanaan SPAM Desa Moramam yang memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,3 miliar juga menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat menduga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), khususnya pada penggunaan material jaringan distribusi.
Salah seorang tokoh masyarakat Desa Moramam, Sem Lapaibel, sebelumnya menyampaikan bahwa pipa dari sumber mata air menuju bak penampungan memang menggunakan pipa HDPE baru. Namun, dari bak penampungan menuju kawasan permukiman hingga sambungan rumah (SR), kontraktor disebut menggunakan kembali pipa besi lama peninggalan Program PAMSIMAS tahun 1997 yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Menurutnya, banyak sambungan pipa lama mengalami kebocoran dan bahkan diperbaiki menggunakan potongan karet ban sepeda motor.
“Dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar, masyarakat berharap seluruh material yang digunakan merupakan material baru sesuai spesifikasi teknis. Jika memang tidak sesuai RAB, masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Apabila tidak ada keterbukaan, kami siap melaporkan persoalan ini kepada pihak berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pembangunan karena anggarannya berasal dari uang rakyat,” ujar Sem.
Menanggapi persoalan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Evi Moata, sebelumnya membenarkan adanya kerusakan pada jaringan SPAM Desa Moramam.
Menurut Evi, proyek tersebut telah menjalani Provisional Hand Over (PHO) pada 29 Januari 2026 dan saat ini masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak kontraktor CV. Wira Kasra agar segera melakukan perbaikan. Perusahaan tersebut juga telah dikenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 30 hari,” katanya.
Sementara terkait proyek SPAM Kelurahan Moru, Evi menjelaskan pemerintah masih terus melakukan komunikasi dengan masyarakat Desa Moramam dan pihak Gereja Kalongbuku agar pekerjaan yang sempat terhenti dapat dilanjutkan.
Pada Kamis, 23 Juli 2026, sekitar pukul 11.47 WITA, wartawan kembali menghubungi PPK Evi Moata melalui chattingan WhatsApp (WA) guna meminta perkembangan terbaru mengenai kelanjutan kedua proyek tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.+++
j.k