KUPANG — Niat baik Partai Golkar NTT menggandeng Bank NTT untuk memperluas informasi tentang KUR pelaku UMKM mendapat sorotan karena dinilai memiliki kepentingan politik.
Penilaian ini ditepis Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Fransiskus Xaverius Alain Niti Susanto melalui Ketua Panitia HUT ke-81 RI Partai Golkar NTT, Ferdinandus Naga kepada media di Kupang, 12 Agustus 2026.
Ferdy Naga menegaskan Golkar Nusa Tenggara Timur menegaskan bukan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penerima pembiayaan.
Dalam kegiatan sosialisasi KUR bersama Bank NTT, Golkar hanya berperan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memperoleh informasi langsung mengenai skema pembiayaan tersebut.
Penegasan itu disampaikan di tengah agenda sosialisasi KUR yang digelar di sejumlah kabupaten dan kota di NTT dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua Panitia HUT ke-81 RI Partai Golkar NTT, Ferdinandus Naga, mengatakan, keterlibatan Golkar dalam kegiatan tersebut sebatas menyediakan ruang dan mempertemukan pelaku UMKM dengan pihak Bank NTT sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menjelaskan sekaligus memproses pengajuan KUR.
“Partai Golkar hanya memfasilitasi semua pengusaha UMKM di setiap kabupaten dan kota untuk ikut mendengarkan sosialisasi KUR yang ada di Bank NTT,” ujar Ferdinandus.
Menurut dia, masyarakat perlu memahami batas kewenangan tersebut agar kegiatan sosialisasi tidak dipersepsikan sebagai bentuk keterlibatan partai dalam proses penyaluran kredit.
Seluruh tahapan pengajuan KUR, kata Ferdinandus, tetap menjadi kewenangan Bank NTT. Mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan persyaratan, penilaian kelayakan calon debitur hingga keputusan pencairan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan perbankan.
“Perlu kita tekankan bahwa Partai Golkar hanya memfasilitasi UMKM yang ada di NTT untuk mengikuti sosialisasi KUR tersebut. Terkait proses dan pencairan semuanya tetap mengikuti ketentuan yang ada di Bank NTT,” katanya.
Bank NTT: Bentuk Sinergi Tingkatkan Literasi Keuangan
Direktur Kredit Bank NTT Alysius Geong membenarkan bahwa kehadiran Bank NTT dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan.
Menurut Aloysius, kegiatan yang difasilitasi Partai Golkar itu tidak ditempatkan sebagai mekanisme khusus untuk menyalurkan KUR kepada peserta. Kegiatan tersebut lebih diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai produk dan ketentuan pembiayaan yang tersedia.
“Sebenarnya ini bentuk sinergi dan kolaborasi dalam rangka membangun spirit meningkatkan literasi keuangan di masyarakat,” kata Alysius kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).
Penjelasan tersebut sekaligus mempertegas bahwa keikutsertaan pelaku UMKM dalam sosialisasi tidak serta-merta berarti mereka akan memperoleh KUR. Setiap calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan dan melewati proses penilaian yang ditetapkan bank.
Dengan posisi tersebut, Golkar berfungsi sebagai fasilitator informasi, sedangkan Bank NTT tetap menjalankan fungsi perbankan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Membuka Akses Informasi bagi UMKM
Ferdinandus mengatakan, sosialisasi diperlukan karena masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh mekanisme pembiayaan KUR, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan kredit.
Karena itu, menurut dia, semakin luas informasi yang diterima masyarakat, semakin besar pula peluang pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan secara benar.
Golkar juga mendorong berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam penyebarluasan informasi mengenai KUR. Partai politik, organisasi Cipayung, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dinilai dapat menjadi ruang edukasi bagi masyarakat.
“Bank NTT adalah bank daerah NTT yang sudah sepatutnya masyarakat NTT menikmati program pemerintah yang disalurkan melalui KUR pada bank daerah tersebut,” ujar Ferdinandus.
Namun, ia kembali menekankan bahwa akses terhadap pembiayaan tersebut tetap ditentukan oleh mekanisme Bank NTT. Golkar tidak berada dalam posisi untuk memberikan persetujuan, menentukan penerima, ataupun menjanjikan pencairan KUR kepada pelaku UMKM.
Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang digelar bersama Bank NTT diarahkan untuk menjembatani kebutuhan informasi pelaku UMKM dengan lembaga perbankan. Golkar memfasilitasi pertemuan, sementara Bank NTT memberikan penjelasan mengenai program dan menjalankan seluruh proses pembiayaan sesuai ketentuan.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas pengetahuan pelaku UMKM mengenai KUR, tetapi juga mendorong masyarakat mengakses pembiayaan melalui prosedur perbankan yang resmi dan transparan.+++
goe.t/sandro.wangak.