suluhnusa.com – Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggelar Diskusi Publik dengan tema Optimalisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Ri – Timor Leste di aula DPD Perwakilan NTT pada tanggal 22 November 2018. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan & Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang.
Engelbertus Boli Tobin, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang dalam sambutannya membuka kegiatan mengatakan bahwa dahulu public selalu memberi persepsi akan daerah perbatasan sebagai beranda terbelakang dari bangsa ini. Namun, persepsi ini perlahan – lahan mulai dibalikkan, dengan upaya dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran, khususnya di daerah perbatasan.
Lebih lanjut, Obi mengatakan bahwa saudara/I kita di daerah perbatasan sering mengalami diskriminasi dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa tentunya turut berpartisipasi dalam pembangunan kawasan perbatasan. Olehnya, melalui diskusi ini dapat memberikan pencerahan bagi kita sebagai generasi muda penerus tongkat estafet kepemimpinan dalam mendukung pembangunan dikawasan perbatasan, ajak Obi, Mantan Ketua API Reinha Rosari.
Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi Making,S.Pd,M.Pd dalam memaparkan materinya mengatakan bahwa pemerintah provinsi selalu mendukung pembangunan wilayah perbatasan. Masyarakat daratan Timor erat hubungan emosionalnya dengan masyarakat timor leste baik dari aspek cultural dan bahasa. Di beberapa daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat masih sangat memprihatinkan terkhususnya di Kabupaten TTU dan Kupang.
Lebih lanjut, Linus mengatakan bahwa pemerintah provinsi NTT sangat mendukung upaya pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan baik infrastrukturnya, kesehatan dan pengembangan ekonomi rakyat. Gubernur dengan tegas selalu mendukung apa yang diinginkan oleh Presiden.
Yang paling diutamakan adalah sumber daya alam dan akan difokuskan pada pendidikan. Pemerintah provinsi dalam waktu dekat akan membangun ekonomi perbatasan secara baik yang akan dibangun di berbagai desa, kecamatan yang terletak didaerah perbatasan, tegas Linus.
Selain itu, Linus mengatakan bahwa selain peran pemerintah, peran gereja juga di anggap penting untuk mengatasi persoalan yang ada di daerah perbatasan karena daerah – daerah tersebut merupakan bekas jajahan dari portugis.
Selain itu, Dion DB Putera, Pemred SKH Pos Kupang mengatakan bahwa bangsa kita hari ini khususnya daerah perbatasan dijajah dari sisi telekomunikasi. Roaming jaringan telekomunikasi timor leste sampai 9 km ke wilayah Indonesia. Sehingga sangat menyulitkan bagi saudara/I kita di perbatasan untuk memanfaatkan perkembangan telekomunikasi. Selain sisi telekomunikasi, infrastruktur juga sangat memprihatinkan.
Lebih lanjut, Dion mengatakan bahwa terlalu banyak instansi pemerintah yang mengurus daerah perbatasan. Menurut data yang dirilis kompas, terdapat sebanyak 25 kementrian yang mengurus daerah perbatasan. Akibatnya, tidak semua kementrian focus pada pembangunan daerah perbatasan dan terjadi tumpang tindih kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan. Perlunya suatu lembaga khusus yang diberi kewenangan lebih sehingga lebih focus pada pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan.
Menurut Dion, apabila daerah perbatasan tidak diurus secara baik, pastinya akan terjadi indoktrinasi ideologis yang mengakibatkan masyarakat RI didaerah perbatasan akan lebih memilih keluar dan menetap di Negara tetangga. Hal ini sudah terjadi didaerah perbatasan Kalimantan – Malaysia, kata Dion.
Pemerintah juga tidak hanya focus pada pembangunan infrastruktur saja tetapi juga membenahi aspek pendidikan guna menanamkan nilai – nilai nasionalisme bagi anak – anak dan masyarakat di daerah perbatasan, kata Dion.
Untuk diketahui bahwa kegiatan ini dimulai pukul 11.30 Wita dan berlangsung cukup alot yang dipandu oleh moderator Agustinus Budi Utomo Gilo Roma. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota PMKRI Cabang Kupang, dan beberapa OKP lainnya baik OKP local maupun Senat Universitas. Diakhir Diskusi, para peserta diskusi juga menggelar Deklarasi Pembangunan & Mengawal Pesta Demokrasi 2019 yang aman, dan damai yang ditandai dengan penandatanganan bersama.***
Sisko Hugu
