suluhnusa.com_Dalam setiap Reses masa Persidangan Pertama (14 Desember 2014-15 Januari 2015) di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan ((Serbagita), selaku wakil rakyat Bali di DPR RI, Nyoman Dhamantra mengingatkan bahwa, Bali tinggal menunggu waktu kehancuran.
Sebab, daya dukung alamnya sudah mulai terancam. Daya dukung alam Bali sudah tak seimbang lagi dengan jumlah penduduknya, kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air, pasar, dan sudah tentu di ikuti tingginya alih fungsi lahan.
Lebih lanjut, Nyoman Dhamantra menyebutkan, yang paling parah daya dukungnya saat ini adalah kawasan Serbagita, terlebih dengan adanya rencana Reklamasi/Revitalisasi Teluk Benoa.
“Jika tak diimbangi oleh daya dukung daerah/kabupaten lainnya, diprediksi kondisi Bali akan semakin mengkhawatirkan. Harus diakui jumlah penduduk sangat tak mungkin dibatasi dan diawasi, namun kita masih bisa mengerem bahkan menyetop terjadinya alih fungsi lahan pertanian, asal ada kemauan politik dari para pemimpin, khususnya para kader PDI-P”, katanya lebih jauh.
Perbuatan manusia inilah, dikatakannya penyebab utama daya dukung Bali semakin memprihatinkan. Ia banyak melihat alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman dan industri pariwisata seperti hotel dan lainnya di kawasan Serbagita, Bali.
“Kita semua tahu, sangat tak mungkin setelah lahan pertanian berubah menjadi hotel, dan kemudian hotel itu bisa beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Sehingga, perlu hati-hati dalam menentukan kebijakan, dan itu semua dirumuskan dari Desa (Dinas dan Adat) seperti diatur dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014,” katanya, mengingatkan.
Dhamantra mengingatkan, alih fungsi lahan ini sangat penting diawasi, agar Bali tak menjadi pulau yang kecil, sesak dan macet.
“Program Bali Green and Clean dari Gubernur, Mangku Pastika, bisa dijadikan model untuk penyadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja dan usaha, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat daya dukung Bali dan orang Bali. Asalkan, dijalankan secara transparan, konsekuen dan konsisten di segenap wilayah Bali, dan bukan sebaliknya hanya menjadi jargon politik,” katanya lebih lanjut.
Sebagai ilustrasi diungkapkan, kerusakan lingkungan Indonesia berada pada posisi 102 negara di dunia yang terparah kerusakannya. Ini disebabkan aturan dan manajemen lingkungan tak dilaksanakan secara konsekuen, seperti kini mengedepan dalam pro-kontra sejumlah proyek di Bali sejenis Bali International Park (BIP), Reklamasi Benoa, atau penempatan kawasan suci sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Bali memiliki komitmen tinggi untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Perda 16 Tahun 2012 tentang RTRW, yang berlandaskan atas Tri Hita Karana. Makanya, para wakil rakyat yang berasal dari kader PDI-P di DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kodya di kawasan Serbagita, harus segera membuat Pansus guna mencegah kehancuran, berikut langkah-langkah perbaikan untuk Bali,” tandas Dhamantra.
Dhamantra tidak memungkiri bahwa, perusakan lingkungan di Bali tak lepas dari kegiatan masyarakatnya yang masih merusak lingkungan ”demi isi perut”.
Jika masyarakat Bali sudah mencapai pendapatan perkapita yang tinggi, di situlah biasanya muncul kesadaran akan lingkungan. Sebagian besar masyarakat kita belum sampai di sana, makanya menjadi tugas pemerintah dalam memenuhi isi perut rakyat.
Untuk itu, menurut Nyoman Dhamantra ada tiga hal penting dalam memanajemen pembangunan berkelanjutan di Bali, serta Indonesia tentunya.
Suatu langkah selamatkan Bali dari kehancuran, melalui falsafah Tri Hita Karana, atau Tri Sakti-nya Bung Karno, yang meliputi: Pertama, pembangunan ekonomi harus bisa menekan kesenjangan, serta seimbang dengan daya dukung lingkungan. Kedua, perlunya kebijakan provinsi, serta kabupaten/kodya yang pro-rakyat, pro-pemerataan pertumbuhan, dan pro-lingkungan. Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia, alam dan lingkungan yang berkepribadian dan berbudaya Bali.(ng.karyadi)