Feodalisme vs Demokrasi
Sejak era reformasi digulir politik transaksional mencuat dan semakin menguat. Selain politik transaksional, Hadirnya neofeodalisme, Dhamantra sebenarnya bukan hal yang baru dan bisa ditelaah dari munculnya kegagalan eksperimentasi demokrasi liberal pada era 1950-an.
Hadirnya gejala feodalisme baru dalam politik Indonesia ini mengingatkan pentingnya melihat kembali proses demokratisasi. Artinya proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur ‘kawula’ atau klien menjadi kultur warga negara. Demokratisasi dimaknai sebagai transformasi budaya untuk melawan nilai-nilai feodalisme dan berbagai manifestasinya.
Jelang Pemilu 2014 suhu politik makin memanas, partai politik terus membenahi diri mulai dari persiapanpara calon anggota legislatif hingga kandidat calon presiden. Kultur politik Indonesia belum begitu sehat, misalkan karena yang bersangkutan bagian dari dinasti yang memiliki kekuasaan di partai atau karena memiliki uang banyak maka begitu mudahnya menjadi calon anggota legislatif dengan nomor urut satu.Semua kita memimpikan pemimpin Indonesia di masa mendatang merupakan hasil dari kompetisi kapabilitas, bukan lahir dari akar feodalisme.
Padahal kalau kultur demokrasi di tubuh partai lebih sehat dan terbuka, maka akan banyak ditemukan kader-kader yang lebih potensial, kaderisasi pun dengan sendirinya akan berjalan dengan baik. Musuh politik kita saat ini adalah feodalisme, dan inilah yang sesungguhnya mesti dibunuh.
Sejenak, mari kita teladani Amerika Serikat yang telah memilih Barack Obama sebagai presiden. Obama bukanlah ketua umum partai atau dinasti politik tertentu, tapi dia dipilih sebagai kandidat calon presiden oleh Partai Demokrat berdasarkan kompetensi.
Ini mungkin sulit dihindari apalagi iklim politik kita yang makin hari makin pragmatis, tapi kalau kultur politik seperti ini yang dipertahankan maka Indonesia akan sulit menggapai kemajuan. Membenahi republik yang sangat besar seperti Indonesia ini harus dimulai dari partai politik, karena partai telah menjadi pilar utama dalam menyusun dan menentukan arah kebijakan negara.
Kini, rakyat datang langsung ke pusat kekuasaan untuk minta keadilan tapi tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kalau derita rakyat sudah tidak didengar lagi, sementara elite sibuk mengurus diri dan keluarganya, apakah masih pantas mereka disebut sebagai pemimpin demokratis..? mampukah Indonesia menjalankan sistem politik ini dengan paham demokrasi?
Dalam bukunya, Globalizing Democracy: Power, Legitimacy and the Interpretation of Democratic Ideas(1998), Katherine Fierlbeck mengatakan: ”If there is such a thing as ‘moral progress’, then the most obvious manifestation of it is the spirited diffusion of democratic ideals around the globe”.
Karena ”moral superiority” yang terkandung di dalamnya, demokrasi menjadi virus positif bahkan mungkin telah menjadi agama baru yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mayoritas negara-negara pertama (first world)yang makmur (welfare state) dan digdaya (super-power) seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Australia adalah negara-negara yang menerapkan demokrasi secara sehat.
Lalu Indonesia ? Bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia, demokrasi liberal yang berkembang sejak satu dasawarsa lalu memang belum memberikan berkah kemakmuran, keamanan dan keadilan. Bahkan,berbagai kritik dan pesimisme mulai santer terdengar.Untuk apa demokrasi jika hidup makin menderita?
Hidup tanpa demokrasi tidak masalah, yang penting makmur! Rakyat pun mulai apatis terlibat dalam proses demokrasi. Kelompok-kelompok kontra demokrasi mulai percaya diri menyuarakan gagasan dan gerakannya.
Berbagai kelompok, sebut saja kelompok theocentris yang menolak demokrasi karena alasan teologis. Demokrasi adalah ciptaan manusia, produk liberalisme Barat yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Kelompok lain lagi, economic-centris yang sangat mengutamakan kemakmuran ekonomi dan stabilitas keamanan. Contoh yang sering diusung kelompok ini adalah China dan Singapura yang maju, aman dan makmur meskipun demokrasinya tidak sehat.
Dan beriukut kelompok romantis pro-status quo yang sangat Soehartois.Mereka ingin mengembalikan kehidupan bangsa sebagaimana zaman ”kejayaan” pemerintahan Soeharto.Kelompok ini terdiri atas perseorangan atau kelompok yang menikmati berbagai fasilitas dan privileges selama Orde Baru ketika demokrasi berada di titik paling rendah