KUPANG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Jumat, 25 September 2026.
Ketua DPD GRIB Jaya NTT, Jonias Stevanus Killa, bersama jajaran pengurus DPD GRIB Jaya NTT, menerima dokumen tersebut sebagai dasar legalitas keberadaan organisasi di wilayah NTT.
Jonias mengatakan, legalitas tersebut menjadi momentum bagi GRIB Jaya untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, GRIB Jaya tidak hanya akan bergerak dalam kegiatan organisasi, tetapi juga menyiapkan sejumlah program yang menyentuh kepentingan masyarakat, antara lain sektor pertanian dan kegiatan sosial.
“GRIB Jaya hadir sebagai wadah untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Kami memiliki program kerja di sektor pertanian dan sosial,” kata Jonias.
Ia menegaskan, GRIB Jaya NTT siap membangun sinergi dengan pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Jonias juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, Noldy Pelokila, yang dinilai telah membantu proses administrasi hingga GRIB Jaya memperoleh status terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di NTT.
“Terima kasih kepada Kepala Kesbangpol NTT yang telah membantu dan mempermudah proses administrasi hingga GRIB Jaya terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di NTT,” ujarnya.
Ke depan, kata Jonias, GRIB Jaya akan menjalankan visi dan misi organisasi dengan mengedepankan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas DPD GRIB Jaya NTT, Ebenhaezer Tung Sely, menepis stigma yang selama ini melekat pada GRIB Jaya sebagai organisasi yang identik dengan premanisme.
Menurut Eben, stigma tersebut tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh anggota maupun kepengurusan GRIB Jaya, khususnya di NTT.
“Dalam stigma masyarakat, GRIB ini ormas preman. Namun, itu keliru,” kata Eben.
Ia mengakui kemungkinan adanya tindakan negatif yang dilakukan oknum di daerah lain dengan mengatasnamakan GRIB. Namun, menurut dia, tindakan individu atau oknum tersebut tidak semestinya dijadikan gambaran terhadap seluruh organisasi.
Eben mengatakan, GRIB Jaya NTT justru ingin menunjukkan keberadaan organisasi melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, serta pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Di NTT, GRIB selalu hadir dalam aksi-aksi sosial, menolong masyarakat dan mendampingi masyarakat yang selama ini mendapatkan ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, GRIB Jaya memiliki kepengurusan di tingkat provinsi serta kepengurusan cabang di kabupaten dan kota di NTT.
Karena itu, menurut Eben, keberadaan GRIB Jaya di NTT diarahkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam bidang sosial dan hukum.
“GRIB Jaya hadir di NTT sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat NTT. Dalam bidang hukum maupun sosial, GRIB Jaya hadir dan siap melayani masyarakat NTT,” katanya.
Eben juga menegaskan komitmen GRIB Jaya untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurut dia, organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan toleran.
GRIB Jaya, kata Eben, siap mengambil bagian dalam menjaga keharmonisan, toleransi dan persaudaraan masyarakat NTT.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga kamtibmas serta menjaga keharmonisan, toleransi dan persaudaraan dari berbagai ancaman intoleransi yang dapat mengganggu keamanan nasional,” ujarnya.
Dengan diperolehnya SKT dari Kesbangpol NTT, jajaran GRIB Jaya menyatakan akan menjadikan legalitas tersebut sebagai pijakan untuk memperkuat program organisasi sekaligus membangun kepercayaan publik melalui kegiatan yang nyata.
GRIB Jaya NTT juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan program organisasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.+++
j.k