SULUH NUSA, LEMBATA – Perdebatan seputar oligarki dan politik identitas sering menjadi tema sentral yang memantik diskusi hangat di berbagai lapisan masyarakat. Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, diskusi ini kembali mencuat menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata pada Rabu, 27 November Tahun 2024.
Salah satu pernyataan yang menarik perhatian adalah opini Abdul Gafur Sarabiti (dalam media suluhnusa.com, 21/11/2024) yang menyebutkan, “Kedang bodo bajong wato dan sampai kucing bertanduk, orang Kedang tidak bakal jadi Bupati Lembata.” Pernyataan tersebut, meskipun mungkin disampaikan dalam konteks kritik sosial-politik, menimbulkan implikasi serius terkait isu politik identitas dan ancaman fragmentasi masyarakat.
Oligarki: Ancaman Nyata Demokrasi
Oligarki, memang telah lama menjadi musuh demokrasi. Di Indonesia, fenomena oligarki tercermin dalam dominasi kelompok elit tertentu yang menggunakan kekuasaan ekonomi dan politik untuk mempertahankan kepentingan mereka. Oligarki sering kali menjadi penghalang utama terciptanya pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Di Lembata, ancaman oligarki bukanlah hal baru. Dalam beberapa dekade terakhir, ada kecenderungan kekuasaan politik terkonsentrasi pada keluarga atau kelompok tertentu yang memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik. Pola ini mengakibatkan sulitnya figur-figur baru yang kompeten dan memiliki integritas untuk masuk ke arena politik. Akibatnya, aspirasi rakyat sering kali terabaikan, sementara kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan segelintir orang.
Namun, memerangi oligarki bukanlah perkara sederhana. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan keberanian masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih, kompeten, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah. Dalam konteks ini, kritik Abdul Gafur terhadap dominasi oligarki sangat relevan. Akan tetapi, perjuangan melawan oligarki harus dilakukan dengan cara yang inklusif dan tanpa memperkuat sentimen primordial, seperti politik identitas.
Politik Identitas: Bahaya yang Mengancam Persatuan
Pernyataan Abdul Gafur yang menyinggung ketidakmungkinan orang Kedang menjadi Bupati Lembata adalah contoh nyata bagaimana politik identitas bisa menciptakan pembelahan sosial yang berbahaya. Politik identitas, yang mengutamakan aspek kesukuan, agama, atau kelompok tertentu dalam proses politik, sering kali digunakan sebagai alat mobilisasi massa. Namun, dampaknya dapat memecah belah masyarakat dan mengikis rasa kebersamaan.
Di Lembata, keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat seharusnya menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan sumber perpecahan. Pernyataan semacam itu tidak hanya mengabaikan prinsip demokrasi yang menjunjung kesetaraan semua warga negara, tetapi juga memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Jika dibiarkan, narasi ini dapat memperdalam jurang perpecahan antar komunitas di Lembata, yang pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat.
Lebih jauh lagi, pendekatan politik identitas sering kali dimanfaatkan oleh elit politik untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substansial, seperti pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat terjebak dalam narasi identitas, mereka kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi kandidat berdasarkan kompetensi, integritas, dan visi mereka.
Politik Identitas Harus Ditinggalkan
Politik identitas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Ketika politik identitas dijadikan strategi, proses demokrasi berubah menjadi kontestasi antar kelompok, bukan ajang kompetisi ide dan gagasan untuk kemajuan bersama.
Lembata adalah rumah bagi berbagai komunitas yang hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Menggunakan identitas sebagai alat politik dapat menciptakan rasa saling curiga dan mengganggu harmoni sosial yang telah terjalin.
Ketika politik identitas mendominasi diskusi, isu-isu strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola pemerintahan sering kali terabaikan.
Membangun Politik yang Substantif
Sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, warga Lembata harus mampu melampaui jebakan politik identitas dan fokus pada isu-isu strategis yang benar-benar berdampak pada kehidupan mereka.
Pendidikan politik yang inklusif harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan identitas etnis atau agama.
Selanjutnya, media lokal harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berimbang. Media juga harus aktif melawan narasi politik identitas dengan menghadirkan diskusi-diskusi yang berfokus pada program kerja kandidat.
Selain itu, pemilihan tahun 2024 harus menjadi momen pendidikan politik bagi masyarakat. Kampanye harus difokuskan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja kandidat. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang akurat.
Abdul Gafur Sarabiti benar bahwa oligarki adalah musuh bersama yang harus dilawan. Namun, perjuangan melawan oligarki tidak boleh mengorbankan persatuan masyarakat dengan mengandalkan politik identitas. Lembata membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan oligarki, tetapi juga mempersatukan masyarakat dalam keberagaman.
Sebagai warga Lembata, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 menjadi momentum perubahan menuju Lembata yang lebih baik. Mari kita bersama-sama melampaui politik identitas dan berfokus pada gagasan dan program kerja yang benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Lembata. Dalam kebersamaan, kita dapat mewujudkan Lembata yang sejahtera.+++
***Orang Lembata yang tinggal di Lembata