suluhnusa.com Setiap partai peserta Pemilu di Bali sudah diberi jatah kampanye untuk para calon anggota legislatif (caleg) mulai dari DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, DPD RI dan DPR RI yang merupakan hak dan kewajiban mereka untukmempergunakan moment itu sebaik mungkin.
Namun hal ini rupanya tak berlaku bagi partai Demokrat. Partai berlambang bintang mercy ini justru meniadakan kampanye baik itu kampanye non rapat umum dan kampanye rapat umum.
Menurut Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, peniadaan kampanye tersebut selain untuk mengurangi cost politik yang tinggi, juga karena massa kampanye yang berbarengan dengan hari raya Nyepi umat Hindu.
“Kesempatan kampanye terbuka yang empat hari memang kita tiadakan alasannya karena ada hari raya Nyepi, kita juga menghindari gesekan horizontal yang sangat berpengaruh terhadap pulau Bali sebagai pulau pariwisata, ini juga bisa mengurangi cost politik yang tinggi karena kampanye terbuka itu kan cost politiknya sangat tinggi,” kata Mudarta, Selasa (11/3) di Denpasar.
Biaya kampanye yang tinggi itu, imbuhnya akan dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
“Ya kita sudah tekankan kepada para Caleg untuk memanfaatkan waktu yang 12 hari ini, kita lebih memilih untuk door to door menemui masyarakat,” lanjut dia.
Oleh karena itu, Demokrat lebih memilih untuk mempergunakan sistem blusukan ke per TPS yang dirasa efektif karena langsung kontak mata dengan masyarakat. Ditanya kemungkinan mendorong akan adanya praktik jual beli suara, Mudarta dengan tegas membantah jika hal itu akan terjadi.
“Saya tekankan disini tidak akan ada money politik apalagi sampai ada praktik jual beli suara, itu sama sekali tidak akan ada,” tegasnya.
Dibanding Pileg lima tahun lalu, memang untuk Pileg kali ini sangat jauh berbeda.
“Kalau dulu kita hitung saja ya, dulu harus 100 persen keluar dana untuk kampanye terbuka misalkan dengan massa 10 ribu bisa menghabiskan dana Rp1,5 milyar, kalau sekarang ya bisa kita irit 70 persenlah,” ujarnya.
Selain cost politik menjadi rendah, Demokrat Bali juga tidak perlu repot-repot mengundang Juru Kampanye Nasional, karena tidak ada kampanye terbuka tentunya tidak ada Jurkamnas.
“Tidak ada Jurkamnas, Pak Mangku juga tidak jadi Jurkamnas beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bali, Pak SBY juga jika datang ke Bali karena tugas kenegaraan saja, tidak akan ada temu kader, para caleg juga sudah kita tekankan tidak ada yang mengundang Jurkamnas secara pribadi karena memang kita larang,” pungkas Mudarta.(kresia/sandrowangak)