BRUSSELS – Bertepatan dengan peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Pendeta Peduli Bangsa (FPPB) resmi diluncurkan sebagai wadah lintas denominasi bagi pendeta dan pemimpin Kristen yang prihatin terhadap krisis moral, hukum, ekonomi, dan politik bangsa.
FPPB lahir dari satu keyakinan: gereja tidak boleh kehilangan suara kenabiannya ketika bangsa menghadapi persoalan serius.
Peluncuran menghadirkan Gomar Gultom, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan tokoh Gerakan Nurani Bangsa, sebagai pembicara utama. Kehadirannya memberi bobot pada pembahasan tentang tanggung jawab gereja dan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa.
Gereja Harus Berani Membaca Realitas
Dalam refleksinya, Gultom menegaskan bahwa persoalan bangsa bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan kebobrokan moral, lemahnya keadaban publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemiskinan struktural — digambarkan lewat metafora “tikus berdasi” untuk praktik koruptif oknum pemegang amanat publik.
Pemberantasan korupsi, katanya, membutuhkan lebih dari penindakan hukum: pembenahan sistem, penguatan institusi, dan pemulihan etika publik. Gereja pun dituntut mengevaluasi diri lebih dulu.
Bukan Partai Politik, Tetap Bersuara
FPPB menegaskan dirinya bukan partai politik dan bukan alat kepentingan politik kelompok tertentu. Namun sikap nonpartisan bukan berarti diam.
Forum ini meyakini gereja memiliki panggilan publik untuk bersuara saat kebenaran dipertaruhkan, keadilan dilemahkan, dan kelompok lemah kehilangan suara — kritis tanpa membenci, tegas tanpa kehilangan kasih.
“Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk membela hak semua orang yang merana.” — Amsal 31:8
Lima Agenda Kebangsaan Yang Didesak
Sebanyak lima agenda yang didesak oleh FPPB yakni :
Pertama, Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Kedua, Pembenahan Undang-Undang Pemilu demi kualitas demokrasi yang berpihak pada rakyat.
Ketiga, Menghidupkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Keempat, Relasi sipil-militer yang sehat, dengan supremasi konstitusi sebagai fondasi.
Kelima, Membangun kembali keadaban publik, kejujuran, penghormatan hukum, dan kekuasaan sebagai amanat, bukan privilese.
Sepuluh Isu Strategis FPPB
Selain itu FPPB akan mengawal sejumlah persoalan bangsa, antara lain korupsi dan nepotisme, krisis integritas kepemimpinan publik, supremasi hukum, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kualitas demokrasi, moral dan karakter bangsa, pendidikan dan sumber daya manusia, masa depan generasi muda, ketahanan pangan-energi-lingkungan, serta peran gereja dalam kehidupan publik.
Dari Kemerdekaan Menuju Tanggung Jawab
Indonesia telah merdeka dari penjajahan, tetapi belum sepenuhnya bebas dari korupsi, ketidakadilan, dan kemerosotan keadaban publik. FPPB ingin mengambil bagian dalam perjuangan itu — bukan untuk merebut kekuasaan atau menjadi partai politik, melainkan menjalankan panggilan iman: menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela bagi yang tertindas, dan pengingat bagi yang berkuasa.
FPPB membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa yang berkehendak baik untuk Indonesia. Dalam situasi ketidakadilan, diam bukan berarti netral — diam bisa berubah menjadi pembiaran.
Forum Pendeta Peduli Bangsa (FPPB)
“Suara Kenabian untuk Indonesia” Kebenaran, Keadilan, Kasih, Integritas.
Forum Pendeta Peduli Bangsa adalah wadah lintas denominasi bagi pendeta dan pemimpin Kristen yang mengembangkan Teologi Publik — mempertemukan iman Kristen dengan realitas Indonesia melalui doa dan refleksi kebangsaan, kajian, advokasi bagi kelompok lemah, serta pernyataan sikap atas persoalan publik. FPPB dideklarasikan pada 17 Agustus 2026.
Ludovicus Mardiyono
Nomor telepon/WhatsApp: +32 483 63 26 06